tirto.id - Setidaknya 29 orang dilaporkan meninggal akibat kebakaran hutan yang dipicu oleh kekeringan parah dan angin kencang yang melanda Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat (AS). Angin Santa Ana menjadi salah satu penyebab kebakaran Los Angeles membesar dan meluas sejak pertama kali terdeteksi pada 7 Januari 2025.

Akibat peristiwa kebakaran itu, sejumlah wilayah seperti Kenneth, Pacific Palisades, Eaton, Hidden Hills, Sunset, Hurst, dan lainnya, hangus. Menukil ABC News, Sabtu (25/1/2025), kebakaran Palisades, yang dimulai di Pacific Palisades, telah merusak lebih dari 6 ribu bangunan.

Beberapa negara bagian dan negara tetangga pun dilaporkan ikut mengulurkan tangan. Kanada misalnya, seperti dilansir The News York Times, disebut mengirim tanker udara dan puluhan petugas pemadam kebakaran hutan untuk Los Angeles.

Tak hanya Kanada, di jagat maya beredar narasi bahwa Indonesia juga ikut menyalurkan bantuan ke AS. Namun demikian, bantuan tersebut diklaim ditolak oleh Negeri Paman Sam.

Sebuah akun TikTok bernama “ifuelpalala” (arsip) membagikan narasi ini dalam bentuk video berdurasi 3 menit 17 detik. Video itu menampilkan foto Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden ke-46 AS, Joe Biden, dengan latar kebakaran.

Narator video menyampaikan bahwa Prabowo menyatakan niatnya untuk memberikan bantuan kepada AS. Bantuan itu diharapkan bisa membantu memitigasi dampak kebakaran dan memberikan dukungan kemanusiaan.

“Namun, secara mengejutkan, Amerika Serikat menolak tawaran tersebut. Penolakan ini menimbulkan tanda tanya besar, baik di kalangan masyarakat Internasional, maupun di Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat skala bencana yang terjadi dan hubungan diplomatik antara kedua negara yang selama ini terjalin dengan baik,” kata narator video.

Bantuan yang dimaksud berupa dukungan logistik, personel penyelamat, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Sejak disebarkan pada Selasa (14/1/2025), unggahan ini sudah dibagikan ulang sebanyak 1.192 kali, memperoleh 23 ribu tanda suka, dan 2.932 komentar.

Narasi yang sama persis ditemukan berlalu-lalang di Facebook, di antaranya diunggah oleh akun “Hengki Cbr” (arsip) dan “Gus Malik Jambi” (arsip).

Namun, bagaimana faktanya?

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuka lowongan sebagai relawan Ramadhan 2025.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan penempatan di daerah masing-masing, gaji Rp8 juta hingga Rp10 juta. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi semua jurusan bahkan untuk yang berstatus masih mahasiswa juga bisa mendaftar.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Rekrutmen Relawan Ramadhan BAZNAS 2025 Dibuka

- Pendaftaran Gratis

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Penempatan Daerah masing-masing

- Gaji 8-10juta

PENDAFTARAN KLIK LINK”

Namun, benarkah tautan lowongan relawan BAZNAS tersebut?

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan dengan klaim adanya pendaftaran bantuan sosial (bansos) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui nomor WhatsApp.

Namun, setelah ditelusuri unggahan tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi soal pendaftaran bansos BP2MI muncul di media sosial, salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, ini, dan ini pada akhir Januari 2025. 

Unggahan itu menampilkan mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dalam video Benny mengatakan, BP2MI akan memberikan dana bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Untuk mendapat bantuan tersebut warganet diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang ada dalam unggahan. 

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diklaim telah mengesahkan hukuman mati bagi koruptor. Klaim ini muncul dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Menurut narasi yang beredar, hukuman mati itu diberikan bagi pelaku korupsi di atas Rp 10 miliar.

Namun setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Informasi mengenai Prabowo mengesahkan hukuman mati bagi koruptor disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.

Pengguna Facebook menyertakan foto Prabowo memegang sebuah berkas di depan kantor Penerimaan Permohonan Perkara, Mahkamah Konstitusi.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada 7 Januari 2025:

Resmi prabowo sahkan hukum mati bagi koruptor diatas 10 miliar!!!

LANGSUNG DARI ISTANAH!PRABOWO RESMIKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR!?

Hukuman mati untuk pelaku korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi, hukuman mati ini hanya dijatuhkan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat 29).

Dilansir Harian Kompas, keadaan tertentu yakni korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan korupsi.

Dalam sebuah sidang, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Nomor 157/PUU-XXI/2023.

Salah satu pembahasannya yakni ancaman hukuman mati untuk tindak pidana korupsi (Tipikor).

Secara a contrario, jika ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU Tipikor kehilangan ancaman pidana mati bagi pelaku.

Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan apa pun termasuk yang dikategorikan dalam keadaan tertentu, tidak lagi dapat dikenakan ancaman pidana mati.

Sebagai informasi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan 2 Januari 2023 (UU Nomor 1 Tahun 2023), pidana mati merupakan pidana alternatif yang pemidanaannya selalu diberikan satu paket dengan masa percobaan 10 tahun untuk dapat dilakukan pengubahan hukuman menjadi seumur hidup.

Dilansir Amnesty International Indonesia, KUHP yang baru juga menetapkan pembentukan mekanisme penilaian terhadap terpidana mati untuk melihat adanya perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji sebagai syarat pengubahan pidana mati.

Kendati demikian, sejauh ini tidak ada pengesahan aturan atau undang-undang mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi di atas Rp 10 miliar.

Selain itu, foto yang disebarkan juga merupakan hasil suntingan.

Foto aslinya ditemukan di situs berita Antara, menampilkan Pendukung Prabowo Subianto, Ade Dwi Kurnia dan M Said Bakhri (kanan).

Dalam foto aslinya, seseorang di tengah yang memegang berkas adalah Habiburokhman. Namun fotonya diganti dengan sosok Prabowo.

Pendukung Prabowo tersebut mendatangi MK pada 1 Oktober 2012 untuk memohon Uji Materiil UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden agar presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold 3,5 persen.