Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Tim Cek Fakta kompas.com menemukan bahwa tayangan tersebut merupakan potongan pemberitaan yang telah tayang sekitar 10 tahun lalu. Dalam konteks aslinya, pada Senin (8/6/2015) BeritaSatu melaporkan terkait permintaan tersangka kasus korupsi kondensat Honggo Wendratno–pendiri PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)–untuk diperiksa di Singapura, tempat ia menjalani perawatan medis. 

Setelah melewati persidangan dan penyidikan Honggo bersama mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dinyatakan bersalah karena menyebabkan kerugian negara sebesar 2,7 miliar dolar AS. Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara, hingga kini ia masih berstatus buron. 

Sementara itu, sebagai mantan Menteri Keuangan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani dianggap memiliki informasi penting terkait mekanisme penjualan kondensat. Ia diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus tersebut pada Juni 2015.

TurnBackHoax menelusuri potongan gambar dari video tersebut dengan Google Lens, hasil penelusuran mengarah ke video YouTube dari kanal Surya Citra Televisi (SCTV) “Menhan Ungkap Arahan Prabowo ke TNI Polri Jaga Stabilitas Nasional & Sanksi Penjarahan”, tayang Minggu (31/8/2025). 

Konteks asli video adalah momen Menhan Sjafrie sedang memberikan keterangan pers pada akhir Agustus 2025 terkait arahan Presiden Prabowo ke TNI-Polri untuk menjaga stabilitas nasional dan sanksi penjarahan setelah gelombang demo.

Menhan tidak membahas mengenai pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, audio dalam video unggahan akun TikTok “pemutihan.pajak.214” telah dimanipulasi.

TurnBackHoax kemudian memasukkan narasi dalam audio di video tersebut ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke video TikTok “kompastvnews”. Audio itu adalah suara dari mantan Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada Juli 2023. 

Dalam kesempatan itu, Firman Shantyabudi menyampaikan pandangannya mengenai praktik pencurian data untuk mendaftarkan kendaraan bermotor demi menghindari biaya balik nama dan pajak progresif. Ia sama sekali tidak membahas tentang pemutihan pajak bermotor.