Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar thumbnail video yang memperlihatkan Zulkifli, Megawati, dan Airlangga.
Hasilnya, gambar tersebut identik dengan foto di laman Suara.com ini. Dalam gambar aslinya tidak terdapat Airlangga.
Foto itu menampilkan momen Zulkifli dan beberapa kader PAN berkunjung ke kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Jumat 2 Juni 2023.
Zulkifli mengatakan, kedatangannya ke kantor PDI-P untuk bersilaturahmi dengan Megawati untuk membahas penjajakan kerja sama koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pertemuan itu dilakukan sebelum PAN memutuskan mendukung Prabowo.
Setelah video disimak sampai tuntas, Tim Cek Fakta tidak menemukan informasi soal PAN dan Golkar beralih dukungan karena Prabowo melakukan kecurangan pemilu.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Seword.com ini berjudul "PAN dan Golkar Dukung Prabowo, Gak Lama Lagi Bakal Berantem Seperti NasDem dan Demokrat". 
Artikel tersebut memuat opini yang menyebut PAN dan Golkar akan bersaing untuk menyodorkan nama calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2024. 
Sementara itu, beberapa klip dalam video tidak terkait dengan narasi PAN dan Golkar mengalihkan dukungan.
Salah satu klip pada awal video yang menampilkan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi identik dengan video di kanal YouTube tvOne ini.
Dalam video, Burhanuddin menanggapi soal PAN dan Golkar yang memutuskan mendukung Prabowo.
Menurut dia, keputusan kedua partai tersebut tidak lepas dari komitmen untuk melanjutkan agenda pemerintahan Jokowi.
Sampai saat ini PAN dan Golkar masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Narasi soal PAN dan Golkar beralih dukungan karena Prabowo melakukan kecurangan pemilu adalah tidak benar atau hoaks.
Thumbnail video merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya menampilkan momen Zulkifli dan beberapa kader PAN berkunjung ke kantor DPP PDI-P pada 2 Juni 2023.
Pertemuan tersebut terjadi sebelum PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Selain itu, judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas opini soal PAN dan Golkar bakal bersaing dalam menyodorkan nama calon wakil presiden pendamping Prabowo. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan Presiden Jokowi sedang memimpin rapat dan terdapat Mahfud MD yang berdiri di depannya.
Hasilnya, gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Voa Indonesia ini. Dalam gambar aslinya tidak terdapat Mahfud yang berdiri di depan Jokowi. 
Gambar tersebut adalah momen ketika Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 7 Januari 2019. 
Sementara itu setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi Mahfud MD di-reshuffle.  
Narator video hanya membacakan artikel di laman CNN Indonesia ini, yang berjudul "Mahfud Sindir Pejabat Negara Kampanye di Hari Kerja". 
Artikel tersebut memuat pernyataan Mahfud yang menyindir beberapa pejabat karena kerap keliling daerah untuk kampanye politik di hari kerja.
Beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Mahfud MD di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu klip pada awal video yang menampilkan Mahfud identik dengan yang ada di kanal YouTube Kompas TV ini. 
Dalam video Mahfud juga menyindir pada pejabat, termasuk menteri yang sering melakukan kampanye politik di hari kerja. 
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Mahfud di-reshuffle. Di laman Presidenri.go.id, Mahfud masih tercatat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. 

Narasi yang mengeklaim Mahfud MD di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju tidak benar atau hoaks.
Thumbnail merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya adalah momen ketika  Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 7 Januari 2019.
Selain itu, judul dengan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas Mahfud yang menyindir beberapa pejabat, termasuk menteri karena kerap keliling daerah untuk kampanye politik di hari kerja.
Sampai saat ini, Jumat (5/1/2024), Mahfud masih tercatat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

Narasi soal KPU mengubah format debat capres-cawapres menjadi tanpa penonton merupakan hoaks.
Tidak ada pengumuman dari KPU soal ditiadakannya penonton dalam debat capres-cawapres. KPU mengizinkan 75 orang pendukung dari setiap paslon capres-cawapres untuk hadir dalam debat.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi. Video identik ternyata ditemukan di situs berbagi video YouTube.
Video tersebut berjudul "Tak Terima Putusan Hakim, Sidang Vonis Perkara Pembunuhan Siswi SMP Kemlagi Diwarnai Keributan" yang dimuat kanal YouTube Harian Surya pada 17 Juli 2023 lalu.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"MOJOKERTO, SURYA- Sidang vonis perkara kasus pembunuhan siswi SMP Kemlagi sempat diwarnai keributan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jumat (14/7/2023).
Keluarga Korban tidak terima saat hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AB (15), 7 Tahun dan 4 Bulanlebih rendah dari tuntutan jaksa.
Bahkan ibu korban tampak memeluk erat foto almarhum dalam pigura dan menangis histeris saat hakim membacakan putusan vonis.
Mereka meminta hakim agar mengubah putusan dan menjatuhkan hukuman setimpal terhadap terdakwa AB yang tega membunuh korban.
Dalam putusannya, hakim tunggal Made Cintia Buana menjatuhkan vonis 7 tahun empat bulan penjara serta pidana pelatihan kerja di lembaga khusus anak di LPKA Blitar selama 3 bulan.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa 7,5 tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Blitar selama 6 bulan.
Polisi sempat berupaya merendam keributan di ruangan PN Mojokerto. Hakim Made Cintia Buana terlihat diamankan oleh petugas PN Mojokerto untuk keluar melalui jendela di samping kanan ruangan sidang namun dihadang massa.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adisatria bahkan sampai datang ke ruangan sidang untuk meredam situasi. Wiwit pun berteriak membubarkan massa yang tidak berkepentingan dalam sidang untuk meninggalkan ruangan.
Situasi kondusif saat pihak keluarga korban difasilitasi untuk menyampaikan keberatan terkait putusan hakim. Atok Utomo ayah korban, mengaku selama persidangan tidak ada pendampingan.
"Selama proses persidangan kami tidak ada yang mendampingi, kami ini orang bodoh kalau hukumannya seperti ini lebih baik tidak ada hukum," ucap Atok.Ia mengatakan pihaknya tidak puas dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap pelaku yang membunuh puterinya.
"Untuk upaya banding nanti dipikirkan bagaimana tadi sudah dinyatakan seperti itu," ungkapnya.
Menurutnya, pihak keluarga tetap berharap agar terdakwa AB dihukum setimpal sesuai perbuatannya.
"Ya seharusnya hukuman seberat-beratnya itu untuk pendidikan agar tidak terjadi hal serupa lagi," ujarnya.
Humas PN Mojokerto, Fransiskus Wilfirdus Mamo mengatakan pihak keluarga korban dapat mengajukan banding terkait putusan vonis dari hakim.
Tentunya, hakim punya pertimbangan dalam menjatuhkan vonis lebih dua bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.
"Dalam aturan kalau untuk anak memang setengah (Hukuman) maksimal dari pelaku dewasa. Tapi itu kembali ke pertimbangan hakim nanti tergantung pimpinan.Keadaan sudah kondusif," pungkasnya," tulis kanal YouTube Harian Surya.
 

Video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan peristiwa sidang kasus pembunuhan siswi SMP Kemlagi di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jumat (14/7/2023).
Keluarga Korban tidak terima saat hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AB (15), 7 Tahun dan 4 Bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa.