Debat Cawapres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam. Cawapres 03 Mahfud MD menyebut sebanyak 17 juta petani di Indonesia rata-rata hanya menguasai lahan seluas 0,5 hektare.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang bisnis sawit, itu 39 hektar hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita 17 juta orang petani kalau dirata-ratakan hanya menguasai 0,5 hektar.”
(GFD-2024-15384) Cek Fakta: Mahfud MD Sebut 17 Juta Petani Rerata Hanya Kuasai 0,5 Hektare
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada tahun 2023 sebanyak 17.248.181 orang.
Menurut Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, berdasarkan konsepnya, petani gurem adalah yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare.
Sumber: https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/215/98808/2
Sementara, peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal merujuk laporan Sajogyo Institute (2019), rerata tanah pertanian dengan jumlah petani hingga 26.135.469 RTP (Rumah Tangga Pertanian) mencapai 0,86 hektare.
Sumber: https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2021/09/2019_Potret-Ketimpangan-Penguasaan-Tanah-di-Indonesia_FINAL.pdf
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada tahun 2023 sebanyak 17.248.181 orang.
Menurut Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, berdasarkan konsepnya, petani gurem adalah yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare.
Sumber: https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/215/98808/2
Sementara, peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal merujuk laporan Sajogyo Institute (2019), rerata tanah pertanian dengan jumlah petani hingga 26.135.469 RTP (Rumah Tangga Pertanian) mencapai 0,86 hektare.
Sumber: https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2021/09/2019_Potret-Ketimpangan-Penguasaan-Tanah-di-Indonesia_FINAL.pdf
Kesimpulan
Pernyataan Cawaprtes 03 Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 bahwa 17 juta petani di Indonesia rata-rata hanya menguasai lahan seluas 0,5 hektare, benar.
Data BPS tahun 2023, jumlah petani gurem pada 2023 sebanyak 17,2 juta orang.
Data BPS tahun 2023, jumlah petani gurem pada 2023 sebanyak 17,2 juta orang.
Rujukan
(GFD-2024-15383) Cek Fakta: Benarkah 13 Ribu Desa Sudah Maju dan Mandiri?
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Muhaimin Iskandar Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) mengatakan, sudah 13.000 desa sudah maju dan mandiri.
“Sejak kita mengawali UU Penggabungan Desa, dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif,” kata Cak Imin.
“Sejak kita mengawali UU Penggabungan Desa, dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif,” kata Cak Imin.
Hasil Cek Fakta
Romauli Panggabean Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” memaparkan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030. Jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13.000 desa pada tahun 2023.
“Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Tapi untuk dapat dikatakan mandiri belum dapat dibuktikan,” ujarnya.
Rinciannya, Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor menyebut berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki persentasi yang berbeda.
Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94 persen. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39 persen.(iss)
“Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Tapi untuk dapat dikatakan mandiri belum dapat dibuktikan,” ujarnya.
Rinciannya, Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor menyebut berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki persentasi yang berbeda.
Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94 persen. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39 persen.(iss)
Kesimpulan
Romauli Panggabean Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” memaparkan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030. Jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13.000 desa pada tahun 2023.
Rujukan
(GFD-2024-15382) (CEK FAKTA Debat) Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim saat ini ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui.
"Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Kuncinya ke depan memang perbanyak dialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).
"Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Kuncinya ke depan memang perbanyak dialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Hasil Cek Fakta
Menurut data Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, hingga tahun 2022, pemerintah baru berhasil menetapkan bagian dari 105 wilayah adat sebagai hutan adat dengan total luas mencapai 148.488 hektar.
Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah- adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan).
Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan merampas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator-predator berkedok PSN.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan 1 Oktober 2022, realisasi capaian Perhutanan Sosial mencapai 5.087.754 Hektar, menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyatakan klaim tersebut salah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.
Sementara Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menilai belum ada bukti dari pernyataan tersebut sebab kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat, namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat 1, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018.
"Hal ini merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat," kata Udiana, Minggu (21/1/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).
"Menurut laporan AMAN (2022), pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya 148.488 ha saja. Sedangkan, menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha," kata Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, Minggu (21/1/24).
Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menilai klaim tersebut salah.
"Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).
Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah- adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan).
Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan merampas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator-predator berkedok PSN.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan 1 Oktober 2022, realisasi capaian Perhutanan Sosial mencapai 5.087.754 Hektar, menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyatakan klaim tersebut salah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.
Sementara Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menilai belum ada bukti dari pernyataan tersebut sebab kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat, namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat 1, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018.
"Hal ini merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat," kata Udiana, Minggu (21/1/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).
"Menurut laporan AMAN (2022), pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya 148.488 ha saja. Sedangkan, menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha," kata Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, Minggu (21/1/24).
Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menilai klaim tersebut salah.
"Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).
Kesimpulan
Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menilai klaim tersebut salah.
"Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).
"Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).
Rujukan
(GFD-2024-15381) (CEK FAKTA Debat) Muhaimin Sebut 13 Ribu Desa Sudah Maju dan Mandiri, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar mengklaim 13.000 desa sudah maju dan mandiri.
"Sejak kita mengawali UU Pengambungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju, mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif," kata Muhaimin saat debat Cawapres di JCC, Minggu (21/01/24).
"Sejak kita mengawali UU Pengambungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju, mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif," kata Muhaimin saat debat Cawapres di JCC, Minggu (21/01/24).
Hasil Cek Fakta
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Desa Mandiri Menurut Provinsi (Desa) periode 2019-2021 sebagai berikut :
Tahun 2019 : 1.444
Tahun 2021 : 2.310
Tahun 2022 : 2.906
Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
"Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018.
"Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda.
"Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).
Tahun 2019 : 1.444
Tahun 2021 : 2.310
Tahun 2022 : 2.906
Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
"Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018.
"Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda.
"Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).
Kesimpulan
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
Rujukan
Halaman: 3092/6324