Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pergantian Penjabat Gubernur Aceh dari Ahmad Marzuki kepada Bustami Hamzah sama sekali tidak bermuatan politis. Mendagri menegaskan pergantian Ahmad Marzuki dilakukan atas dasar masa jabatannya yang sudah terlalu lama.

"Sudah satu tahun delapan bulan, sudah cukuplah, gantian. Kita belum ada Pj (penjabat) satu tahun delapan bulan," kata Tito Karnavian, dilansir dari ANTARA.

Tito juga membantah dengan tegas bahwa pergantian penjabat gubernur itu ada kaitannya dengan kekalahan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden saat Pemilu 2024 di Provinsi Aceh.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika BRIN, Prof Dr Thomas Djamaluddin MSc, melalui Instagram miliknya menyatakan narasi tersebut merupakan hoaks.

“Jelas itu hoaks. Narasi bahwa bumi memasuki proton belt atau sabuk proton juga tidak dikenal dalam sains,” ujarnya dalam video Instagram resminya.

Ia melanjutkan, bumi memang pernah mengalami kegelapan total bertahun-tahun karena tumpukan asteroid sebesar 10 kilometer, itu terjadi 66 juta tahun lalu. Saat ini, sampai 100 tahun mendatang, katanya, tidak ada asteroid besar yang mengancam bumi.

Thomas juga menjelaskan alasan penyebab kegelapan bumi yang dijelaskan dalam video tersebut tidak ada dasar ilmiahnya.

Klaim: Bumi akan gelap pada 8 April 2024

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Kabar tentang pembukaan kantor polisi China di Ketapang, Kalbar, pernah viral pada 2018.

Konten yang beredar di Facebook memuat cuplikan talkshow "Apa Kabar Indonesia Malam" yang disiarkan TvOne.

Talkshow tersebut sempat diunggah di kanal YouTube TvOne, pada 13 Juli 2018. Namun, video tersebut saat ini telah dihapus dari YouTube.

Dalam talkshow tersebut, Kombes Pol Slamet Pribadi membantah soal kerja sama pembukaan kantor polisi China di Ketapang.

Sebelumnya, foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho beredar di media sosial.

Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar (Pol) Sunario membantah adanya pembukaan kantor polisi China di Ketapang. Ia mengatakan, plakat itu adalah tanda perkenalan.

"Plakat yang viral di media sosial, hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT (Tiongkok) dengan Polres Ketapang, dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama, dan tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," kata Sunario, seperti diberitakan Antara, 13 Juli 2018.

Ia mengatakan, memang benar ada kunjungan dari kepolisian Suzho ke PT BSM yang ada di Ketapang, dan mereka juga mengajak Polres Ketapang berkunjung ke perusahaan tersebut.

"Mereka meminta ada kerja sama dengan Polres Ketapang, dengan menunjukkan contoh plakat untuk kerja sama tersebut. Tetapi kami tolak karena kami tidak bisa mengeluarkan kesepakatan, melainkan itu sudah wewenang Mabes Polri," ujar Sunario.

Dilansir Kompas.com, Sunario dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kapolres Ketapang buntut dari masalah plakat kerja sama tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengatakan, apa yang dilakukan Kapolres Ketapang tersebut tidak sesuai mekanisme di Polri.

Kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain adalah kewenangan Mabes Polri.

"Soal viral foto pelat tersebut, Kapolres Ketapang akan dibebastugaskan dari jabatannya yang sekarang," kata Iqbal, pada 13 Juli 2018.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim China akan membuka kantor polisi di Ketapang, Kalbar, adalah hoaks.

Narasi tersebut adalah isu lama yang sempat viral pada 2018, tetapi terbukti tidak benar.

Isu itu bermula dari beredarnya foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

Akan tetapi, plakat tersebut merupakan tanda perkenalan dari kepolisian Suzho saat melakukan kunjungan ke daerah Ketapang dan bertemu dengan Polres Ketapang.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan konten di kanal YouTube Kompas TV ini.

Dalam video aslinya, Yusril mempertanyakan langkah dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang meminta mendiskualifikasi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Yusril yakin kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sulit menang dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Hal itu disampaikan Yusril saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa TKN Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (25/3/2024)

Dalam video Yusril mengatakan demikian:

Dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini, walaupun itu bukan merupakan suatu salinan resmi dari permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran didiskualifikasi.

Dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies,Pak Muhaimin. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut.

Yang kedua menghendaki supaya Pak Gibrannya yang didiskualifikasi tapi Pak Prabowonya dipersilakan mencari pasangan baru, kemudian diadakan pilpres ulang tiga pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini.

Adapun perkara sengketa hasil pilpres akan diputuskan pada 22 April 2024. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Narasi bahwa Yusril menyebut pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi adalah tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya, Yusril justru mempertanyakan langkah kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

Yusril yakin kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sulit menang dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.