Tempo menelusuri sumber-sumber yang dijadikan dasar narasi di media sosial tersebut. Unggahan di media sosial bersumber dari artikel Populis.id yang berjudul “Imam Masjid di New York Sampai Geleng-geleng Lihat Ribuan WNA Cina Diberi KTP Buat Pemilu 2024, Alamak!”
Dalam artikel di Populis.id itu, mengutip twit Shamsi pada 5 Januari 2023 yang membagikan artikel dari Democrazy News dan Gelora News tentang WNA Cina Dibuatkan KTP untuk Pemilu 2024. Shamsi juga menyematkan ekspresi: "Ahha?Kacau!"
Shamsi Ali merupakan imam sebuah masjid di rumah sakit Bellevue, New York, yang pernah muncul di beberapa berita, salah satunya VOA Indonesia.  
Artikel Gelora.co berisi keterangan 13 ribu WNA telah menerima e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka berasal dari berbagai negara, tidak hanya asal Cina.
Sedangkan artikel Democrazy.id menyatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengakui adanya WNA Cina yang diberi e-KTP dengan nama palsu untuk mengikuti Pemilu 2024.
Padahal, berdasarkan keterangan pers Kemendagri, Zudan menyatakan narasi adanya 13 ribu WNA Cina menerima e-KTP adalah keliru. Sesungguhnya 13 ribu WNA itu berasal dari 10 negara, yang mendapatkan e-KTP sesuai regulasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.
Negara-negara asal mereka, secara berurutan dari yang terbanyak adalah Korea Selatan 1.227 orang, Jepang 1.057, Australia 1.006, Belanda 961, Cina 909, Amerika Serikat 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611, dan Malaysia 581.
WNA Dapat e-KTP Tidak Bisa Memilih
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2022, yang menyebutkan bahwa Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Kemudian disebutkan juga sejumlah syarat sebagai pemilih pada pasal 4 sebagai berikut:
Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan 
Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sejak 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa WNA tidak bisa ikut mencoblos dalam Pemilu meski mereka memiliki e-KTP. Aturan tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP-El diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Pada Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013, e-KTP diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Sementara pada ayat (3) ditegaskan, KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
Namun e-KTP WNA tetap tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu  sesuai Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena hak memilih pada Pemilu hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan imam masjid di New York menyaksikan ribuan WNA Cina mendapatkan e-KTP untuk mengikuti Pemilu 2024, adalahmenyesatkan. 
Sesungguhnya imam yang bernama Shamsi Ali itu tidak pernah mengatakan demikian. Sementara berita tentang 13 ribu WNA yang mendapat KTP, sebenarnya tidak hanya dialami oleh orang-orang dari Cina, melainkan didominasi orang-orang dari Korea Selatan, Jepang, dan Australia.

Telah beredar akun WhatsApp Pj Wali Kota Palangka Raya “Dr. Hera Nugrahayu, M.Si” dengan nomor 0815 1543 7193. Akun tersebut menggunakan foto Hera Nugrahayu dan mengirimkan pesan kepada salah satu pengurus PKBM Bina Insan.

Akun WhatsApp tersebut palsu. Kepala Diskominfo SP Palangka Raya Saipullah, menegaskan akun yang beredar bukan milik Heru Nugrahayu. Sampai saat ini Heru Nugrahayu tidak melakukan pergantian nomor. Diskominfo SP Palangka Raya mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dan mengonfirmasinya ke Diskominfo SP Palangka Raya.

Dapat disimpulkan akun WhatsApp Pj Wali Kota Palangka Raya “Dr. Hera Nugrahayu, M.Si” dengan nomor 0815 1543 7193 adalah palsu dan masuk kategori konten tiruan.

Kepala Diskominfo SP Palangka Raya Saipullah, menegaskan akun yang beredar bukan milik Heru Nugrahayu

Beredar informasi lowongan pekerjaan di BPJS Kesehatan Kota Samarinda membutuhkan pegawai administrasi, kantor, kebersihan dan petugas lapangan dengan kualifikasi minimal pendidikan SMA/SMK, dapat mengoperasikan komputer dan mengendarai motor, serta jujur, disiplin dan tekun. Selain itu dalam poster mencantumkan Alamat dan nomor telepon.

Setelah ditelusuri lowongan tersebut palsu. BPJS Kesehatan Kota Samarinda melalui akun Instagramnya @samarindaaakece menegaskan lowongan tersebut adalah penipuan. Lowongan kerja salah satu modus penipuang yang sering terjadi. Agar terhindar dari korban penipuan, selalu waspada dan mengecek sosial media perekrut resmi.

Dengan demikian lowongan kerja di BPJS Kesehatan Kota Samarinda adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

BPJS Kesehatan Samarinda lowongan tersebut adalah penipuan

Akun WhatsApp mengatasnamakan Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey dengan nomor 0856 4634 9055. Akun tersebut menggunakan foto profil Frans Pekey memakai pakaian dinas dan mengirimkan pesan kepada salah satu pengurus tempat ibadah.

Setelah dilakukan penelusuran, akun WhatsApp tersebut palsu. Dilansir dari paraparatv.id, Frans Pekey saat dikonfirmasi langsung menegaskan akun tersebut merupakan modus penipuan. Frans Pekey mengimbau kepada warga selalu kroscek dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Dapat disimpulkan akun WhatsApp mengatasnamakan Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey dengan nomor 0856 4634 9055 adalah palsu dan masuk kategori konten tiruan.

Frans Pekey menegaskan akun WhatsApp tersebut palsu.