• (GFD-2023-14521) [SALAH] Surat Edaran Validasi Data Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023

    Sumber: Flyer.com
    Tanggal publish: 14/12/2023

    Berita

    “Nomor : 9876/B-BJ.02.03/SD/XII/2023
    Lampiran : -
    Perihal : Validasi data seleksi CASN Tahun Anggaran 2023
    Kepada Yth.
    1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
    2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
    Di
    Tempat
    Sesuai dengan … 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara … Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintahan di … dengan proses penyesuaian terhadap … Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi … dan kebutuhan umum untuk menjadi Aparatur Sipil (ASN) .

    Berdasarkan hasil verifikasi akan dilakukan penempatan secara definitive sesuai penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerja sama kami sampaikan terima kasih.”

    Hasil Cek Fakta

    Beredar sebuah surat mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor Nomor : 9876/B-BJ.02.03/SD/XII/2023 perihal validasi data seleksi CASN Tahun Anggaran 2023. Pada surat tersebut tertulis Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan scan QR di bawahnya.

    Melalui akun Twitter resminya @BKNgoid menanggapi beredarnya surat tersebut, BKN mengunggah tangkapan layar surat dilabeli hoaks. Informasi terkait seleksi CASN 2023 dapat dilihat melalui kanal resmi instansi pemerintah. Dan selalu cek keaslian surat dengna scan QR, jika asli maka akan diarahkan kepada file asli pada situs ds.bkn.go.id.

    Dengan demikian validasi data seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

    Kesimpulan

    Surat palsu. BKN mengimbau kepada CASN berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BKN dan selalu cek keaslian surat.

    Rujukan

  • (GFD-2023-14520) [HOAKS] Hoaks Temuan KK Manipulatif Indikasikan Kecurangan Pemilu

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 13/12/2023

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar video soal temuan kartu keluarga (KK) manipulatif yang dianggap sebagai upaya kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu).
    KK manipulatif yakni satu KK terdiri dari 440 orang atau 1.826 orang.
    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
    Video soal temuan KK manipulatif ditemukan di akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (10/12/2023):
    Ditemukan KK manipulatif, contoh ada 1 KK berisi 440 orang, ada lagi 1 KK berisi 1826 orang, ada lagi yang baru ditemukan di Bogor 1 KK berisi 1355 orangMari kita waspada terhadap pemilu CURANG!

    Hasil Cek Fakta

    Video yang beredar identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube dfauwzi49 pada 4 April 2019.
    Video itu diambil ketika persidangan perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada 19 Juni 2019.
    Dokumentasi persidangan dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV.
    Sidang tersebut menghadirkan salah satu saksi bernama Agus Maksum yang mengaku mendapat ancaman pada pertengahan April, karena posisinya di kubu Prabowo-Sandiaga dan mendalami kasus permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
    Dalam persidangan, data 17,5 juta pemilih tidak wajar menjadi bukti P.155.
    Dikutip dari Kompas.com, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan keberadaan bukti fisik P.155 yang sebelumnya didaftarkan namun justru tidak ada barang bukti yang dimaksud.
    Agus juga tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif yang ia paparkan juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.
    Sejauh ini tidak ada laporan dari KPU maupun pemberitaan media independen soal kecurangan pemilu berupa manipulasi data pemilih.

    Kesimpulan

    Video soal temuan KK manipulatif adalah hoaks. KK manipulatif merupakan isu lama yang dibahas dalam persidangan perselisihan hasil pilpres di MK pada 19 Juni 2019.
    Saksi tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.

    Rujukan

  • (GFD-2023-14519) Video Warga Perancis Demo di Restoran Siap Saji Tak Terkait Konflik Israel-Palestina

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 11/12/2023

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar video yang diklaim menampilkan warga Perancis membuang kotoran hewan di depan gerai makanan cepat saji McDonald's.
    Dalam unggahan disebutkan, mereka membuang kotoran tersebut karena McDonald's dianggap mendukung Israel.
    Setelah ditelusuri, narasi tersebut salah konteks dan perlu diluruskan.
    Peristiwa dalam video memang terjadi di Perancis, namun tidak terkait dengan konflik Israel dan Palestina.
    Sebagai konteks, setelah adanya serangan Hamas, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan, mereka akan memberikan makanan gratis kepada pasukan pertahanan Israel, rumah sakit, serta penduduk Israel.
    Dilansir New York Post, langkah itu memicu pertentangan di negara Arab dan muslim. Di Lebanon misalnya, salah satu gerai McDonald's dirusak oleh para pengunjuk rasa. 
    Dilansir AFP, kantor pusat di McDonald's di Chicago menyatakan tidak setuju dengan langkah McDonald's di Israel tersebut.
    Mereka mengatakan, tindakan yang diambil oleh McDonald's di Israel dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan McDonald's di Chicago.
    Video berisi klaim soal warga Perancis membuang kotoran di depan gerai McDonald's terkait konflik Israel-Palestina muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini dan ini.
    Akun tersebut membagikan sebuah video yang menampilkan sebuah mobil sedang menurunkan kotoran di depan gerai McDonald's. Video itu diberi keterangan demikian:
    Membuang kotoran hewan di depan cabang Mcdonald’s di Prancis sebagai protes atas dukungan perusahaan ini terhadap rezim Zionis!
    Membuang kotoran hewan di depan McDonald's di Perancis sebagai protes dukungan ke Israel#freepalestine#boikotproisrael

    Hasil Cek Fakta

    Dilansir AFP, berdasarkan pemberitaan sejumlah media Perancis, aksi membuang kotoran hewan di depan gerai McDonald's tidak terkait dengan konflik Israel-Palestina.
    Salah satu media Perancis, France Bleu menjelaskan, aksi tersebut dilakukan pada 24 November 2023 di gerai McDonald's dan Burger King, Vesoul, Perancis. 
    Dalam aksi itu, sejumlah orang berkumpul dengan membawa puluhan traktor untuk membuang pupuk kandang dan menaburkannya di depan dua gerai McDonald's dan Burger King.
    Demonstrasi diinisiasi oleh Federasi Serikat Petani Departemen (FDSEA) dan Petani Muda Haute-Saône.
    Dalam aksi itu mereka menuntut agar McDonald's dan Burger King lebih banyak menyajikan burger yang dibuat dengan daging dari Perancis.
    Mereka merasa prihatin karena restoran cepat saji di Perancis mengimpor daging dalam jumlah besar, sekitar 50 persen. 
    Hal itu membuat pendapatan para peternak menurun. Sehingga, mereka meminta agar ternak mereka dibeli oleh grup restoran cepat saji besar tersebut.
    Hal serupa juga diberitakan media Perancis lainnya, Le Figaro. Le Figaro memberitakan bahwa aksi tersebut tidak terkait dengan konflik Israel-Palestina.
    Demonstrasi dilakukan untuk mengecam restoran cepat yang tidak banyak memakai daging dari Perancis untuk burger yang disajikan.

    Kesimpulan

    Video warga Perancis membuang kotoran di depan gerai McDonald's tidak terkait dengan konflik Israel-Palestina.
    Video itu menampilkan momen Federasi Serikat Petani Departemen (FDSEA) dan Petani Muda Haute-Saône melakukan demonstrasi di gerai McDonald's, Vesoul, Perancis. 
    Mereka menuntut agar McDonald's dan Burger King lebih banyak menyajikan burger yang dibuat dengan daging dari Perancis.
    Sebab menurut mereka, restoran cepat saji tersebut mengimpor daging dalam jumlah besar, sekitar 50 persen.

    Rujukan

  • (GFD-2023-14518) [HOAKS] Vaksin Demam Berdarah Dengue Berbahaya

    Sumber: kompas.com
    Tanggal publish: 11/12/2023

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah narasi di media sosial menyebutkan, vaksin dengue berbahaya karena menimbulkan Antibody-dependent Enhancement (ADE) setelah dua tahun.
    Sebagai informasi, ADE merupakan reaksi atas pemberian antibodi yang membuatnya menjadi tidak efektif dan malah memperkuat infeksi.
    Sementara, vaksin dengue merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD).
    ADE diklaim akan muncul setelah satu sampai dua tahun setelah vaksinasi.
    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
    Informasi soal vaksin dengue berbahaya karena menyebabkan ADE disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan Twitter ini.
    Pengunggah menyertakan tangkapan artikel dari Reuters pada 12 Desember 2017, soal uji klinis vaksin dengue dari produsen obat Perancis Sanofi dan respons WHO.
    Tangkapan lainnya bersumber dari Kaltim Post soal program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang menggelar vaksinasi DBD untuk anak usia sekolah.
    Akun Facebook lain, seperti ini, ini, dan ini mengunggah tangkapan layar Twitter dengan narasi serupa.
    Berikut narasinya:
    !! Peringatan keras !!Kemenkes mulai menyasar anak2 dengan vaksin DBD.Ini sangat berbahaya, 1-2 tahun setelah vaksinasi, efek ADE mulai muncul, yang membuat infeksi DBD menjadi sangat berbahaya dan mematikan.

    Hasil Cek Fakta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin edar vaksin dengue, Dengvaxia, pada 31 Agustus 2023.
    Vaksin Dengvaxia dikembangkan oleh Sanofi Aventis, produsen Sanofi Pasteur, Perancis.
    Pada 2015, kasus DBD mencatatkan angka kesakitan 50,75 per 100.000 penduduk.
    Dengvaxia diyakini mampu mencegah virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 bagi kelompok usia 9-16 tahun yang tinggal di daerah endemis.
    Laporan Reuters yang diambil tangkapan layarnya, membahas soal penghentian sementara vaksin dengue di Filipina karena peningkatan risiko rawat inap dan dengue berat pada individu dengan serotesting negatif atau belum pernah terinfeksi dengue sebelumnya.
    WHO mendukung keputusan pemerintah Filipina untuk menunda program imunisasi massal, sambil menunggu tinjauan data keamanan.
    Penelitian 40 tahun lalu memang khawatir soal ADE yang berkembang setelah pemberian vaksin.
    Kekhawatiran dan pro-kontra muncul di antara para ilmuwan. Lantas, WHO mengeluarkan pedoman bersyarat mengenai Dengvaxia pada Juli 2016.
    Di Indonesia, pada 2018 BPOM melakukan evaluasi ulang yang menyatakan bahwa vaksin Dengvaxia tidak boleh digunakan pada individu yang belum pernah terinfeksi virus dengue (seropositif).
    BPOM juga merekomendasikan untuk tidak menggunakan vaksin Dengvaxia pada kelompok individu dengan seronegatif sampai dikeluarkannya pemberitahuan lebih lanjut.
    Namun, vaksin Dengvaxia tetap dapat digunakan untuk mengurangi risiko kejadian dan keparahan DBD pada anak usia 9-16 tahun yang sebelumnya telah terinfeksi.
    Di luar hal tersebut, BPOM belum menemukan laporan efek samping vaksin Dengvaxia yang telah digunakan.
    BPOM telah meminta PT Aventis Pharma sebagai pemilik Izin Edar Dengvaxia untuk memantau secara ketat penggunaan vaksin.
    Setelah pengembangan lebih lanjut, BPOM memberikan izin edar untuk vaksin dengue kedua Qdenga yang terdaftar atas nama PT Takeda Indonesia.
    Qdenga diproduksi oleh IDT Biologika GmbH Germany dan dirilis oleh Takeda GmbH Germany.
    Berdasarkan analisis terhadap data keamanan dari studi klinik fase 1, fase 2, dan fase 3 pada usia 6–45 tahun menunjukkan bahwa vaksin Qdenga secara keseluruhan aman dan dapat ditoleransi dengan baik.
    Efek samping yang dilaporkan juga tergolong ringan, yakni nyeri pada tempat suntikan, erythema (bercak kemerahan), dan pembengkakan yang bersifat sementara dan hilang dalam 1-3 hari setelah pemberian vaksin.
    Sementara, efek samping sistemik yang dilaporkan yakni sakit kepala, myalgia (nyeri otot), malaise, asthenia (rasa lelah), iritabilitas, mengantuk, hilang nafsu makan, dan demam.
    Artinya, vaksin dengue Qdenga dinyatakan aman, baik pada subjek dengan seropositif (memiliki antibodi terhadap virus dengue) maupun subjek dengan seronegatif (belum memiliki antibodi terhadap virus dengue).
    "Pemberian izin edar Vaksin Qdenga oleh BPOM sesuai dengan persyaratan untuk vaksin baru yang mengacu pada standar WHO. Juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap data-data hasil uji pre-klinik, hasil uji klinik, dan data-data uji mutu vaksin mulai dari bahan awal, proses pembuatan antigen, hingga produk vaksin yang dihasilkan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, dikutip dari situs BPOM.
    Pedoman lengkap WHO untuk vaksin dengue dapat dibaca di sini.
    Kemudian, Kemenkes menjadikan Qdenga sebagai salah satu strategi penanggulangan DBD di Indonesia. 

    Kesimpulan

    Narasi soal vaksin dengue berbahaya karena menyebabkan ADE merupakan hoaks.
    Empat dekade lalu pernah ada kekhawatiran soal ADE pada vaksin dengue. Namun, seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi, WHO telah mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan vaksin dengue.
    BPOM telah memberikan izin edar untuk vaksin dengue Dengvaxia dan Qdenga. Khusus untuk Dengvaxia hanya boleh diberikan untuk anak usia 9-16 yang sudah pernah terinfeksi virus dengue.

    Rujukan