Akun Twitter bercentang biru @QTHESTORMM mengunggah foto yang menunjukkan Bill Gates terikat dan akan dieksekusi mati. Cuitan dan foto yang diunggah pada 27 Desember 2023 tersebut telah disukai hampir 6,000 orang, dikutip dan dibagikan ulang lebih dari 1,000 kali, serta telah dilihat 513,000 kali.

Setelah menelusuri foto tersebut dengan Google Reverse Image Search, foto tersebut adalah hasil manipulasi. Foto itu diambil dari cuplikan video kampanye menentang hukuman mati di Amerika Serikat yang diunggah oleh akun YouTube “Death Penalty Fail” tujuh tahun lalu. Bagian video asli yang diambil dan diedit wajah Bill Gates dapat dilihat pada menit ke 8:09 – 08.20.

Terlebih lagi, informasi serupa telah dibahas Reuters dengan judul “Fact Check: Image of ‘execution’ scene is altered to show Bill Gates” dan dikategorikan sebagai Altered.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh @QTHESTORMM merupakan konten yang dimanipulasi.

Konten yang dimanipulasi. Foto Bill Gates yang diikat dan akan dieksekusi dengan suntikan mematikan tersebut diedit dari cuplikan video kampanye anti hukuman mati di US pada 2016.

Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut bukan dikeluarkan oleh Menlu Retno Marsudi, tetapi disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal.
Dikutip dari pemberitaan KompasTV, 17 November 2023, Iqbal menyampaikan tanggapan resmi Kemenlu terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh baru-baru ini.
Iqbal mengatakan, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi Rohingya karena tidak ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.
"Yang jelas Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut," kata Iqbal, dalam siaran pers yang diterima KompasTV, 16 November 2023.
Menurut Iqbal, selama ini Indonesia tetap bersedia menampung para pengungsi Rohingya berdasarkan asas kemanusiaan.
Ia menambahkan, banyak negara peratifikasi konvensi yang justru menolak kedatangan para pengungsi tersebut.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa pemerintah tetap berkewajiban melindungi pengungsi Rohingya meski tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.
Menurut Usman, ini disebabkan Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi lain terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Selain Deklarasi Universal HAM PBB, beberapa konvensi terkait HAM dan pengungsi yang sudah diratifikasi Indonesia yakni Konvensi Menentang Penyiksaan, International Covenant on Civil and Political Rights, serta Konvensi Hukum Laut.
Menurut Usman, di antara konvensi-kovensi itu banyak yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menghormati orang-orang yang mencari suaka atau menjadi pengungsi.
"Jadi misalnya tanpa meratifikasi katakanlah Konvensi Pengungsian, Deklarasi Universal HAM itu sudah mewajibkan semua negara untuk melindungi orang-orang yang mencari suaka atau orang-orang yang menjadi pengungsi gitu termasuk yang disebutkan tadi sebagai prinsip non-refoulment," ujar Usman, seperti diberitakan Kompas.com, 21 November 2023.
Asas non-refoulement ini juga ditekankan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan atau Konvensi Anti-Penyiksaan yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1998.
Dalam Pasal 3 Ayat 1 konvensi tersebut, disebutkan bahwa tidak ada negara pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pernyataan Menlu Retno soal Indonesia tidak wajib menampung pengungsi Rohingya adalah hoaks.
Pernyataan tersebut bukan disampaikan Retno, tetapi Jubir Kemlu Lalu Muhammad Iqbal.
Indonesia selama ini terbuka menerima pengungsi dari Rohingya berdasarkan prinsip kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga terikat beragam konvensi perlindungan HAM, yang mewajibkan pemerintah menghormati pencari suaka atau pengungsi.

Setelah ditelusuri, video serupa ditemukan di kanal YouTube Enam+ milik Liputan6.com, dan diunggah pada 14 November 2023. Berikut deskripsi yang dicantumkan:
Viral! Gempa Magnitudo 7,2 di Dasar Laut Banda Tertangkap Kamera | Liputan6
Sebuah rekaman viral di media sosial menampilkan momen terjadinya gempa M 7,2 yang dinarasikan berlangsung di dasar laut Banda.
Menurut AFP Fact Check, video tersebut diunggah ke Instagram oleh seorang penyelam asal Sulawesi Utara pada 14 November 2023. Berikut takarir (caption) yang disertakan:
Earthquake dive 
ini vidio asli saya, berhubung sudah viral dan banyak yg ngaku gk jelas. gw kasih penjelasan nya di sini. tanggal 08november2023, jam 13.11 waktu setempat, laut banda (nil desperandum) terjadi gempa M7.2,
saat itu posisi kita lagi menyelam penyelaman yang ke dua dengan trip kapal. berlangsung lumyan lama dan hampir 1 menit goncangan dalam airpun terjadi!
tidak ada yg luka atau cedera, semua penyelam aman! diving hampir 19menit dan langsung di hentikan untuk cari aman.
(saya pikir saya sudah mau mati makanya di vidioin, kalo gk mati yah menjadi salah satu pengalaman penting dalam hidup dengan bukti vidio )sekian dan terimakasih
bdw viral gkppa malah bagus,tapi jangan ngaku2 aja 
United States Geological Survey (USGS) melaporkan gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang Laut Banda Indonesia pada 8 November 2023, namun tidak ada peringatan tsunami.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia mencatat bahwa magnitudo gempa tersebut sebesar 7,2.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan guncangan gempa bawah laut Jepang dibagikan dengan konteks keliru.
Video tersebut merupakan rekaman gempa dasar Laut Banda pada 8 Desember 2023, yang diambil oleh seorang penyelam asal Sulawesi Utara.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Kompas.com berjudul "Timnas Amin Pastikan Program Unggulan Terkait Pajak Kendaraan, BPJS dan Listrik Gratis Hoaks" yang tayang pada 28 Desember 2023.
Berikut isi artikelnya:
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) memastikan flyer yang menampilkan 10 program unggulan pasangan Amin adalah palsu atau hoaks.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Riadi Tarigan menanggapi beredarnya flyer program kerja dan visi-misi pasangan Anies-Muhaimin di aplikasi pesan singkat WhatsApp dan media sosial.
“Tidak benar dan kami pastikan hoaks flyer gagasan, program kerja dan visi-misi yang beredar di group WA dan media sosial ini,” kata Iwan kepada Kompas.com, Kamis (28/12/2023).
Adapaun berdasarkan flyer yang diterima Kompas.com dari Timnas Amin, ada 10 program unggulan yang disebut dalam flyer tersebur akan dilaksanakan jika pasangan Amin menang.
1. Pajak motor / mobil hanya dibayar 1x: Tidak ada perpanjangan STNK, Berfungsi sama dengan KTP.
2. SIM berlaku seperti KTP: Tidak ada perpanjangan SIM.
3. BPJS gratis.
4. Listirk gratis: 1.300W, 900W & 450W.
5. Program Bansos / PKH Plus: Plus kualitas dan jumlah penerima manfaat, dan tepat sasaran
6. Pendidikan gratis
7. Tanah negara dapat didirikan bangunan swasta: Sebab kalau dipakai untuk pendidikan tanahnya tidak akan hilang, tetapi kalau dipakai untuk investor asing tanahnya bisa hilang dikuasai investor asing.
8. Harga pupuk murah semua petani harus bisa membeli: Tidak perlu Kartu Tani.
9. Harga sembako menjadi murah.
10. Menciptakan lapangan kerja baru agar para pencari kerja memperoleh tempat kerja.
Timnas Amin meminta publik untuk melihat gagasan, program kerja dan visi-misi pasangan Amin melalui situs resmi https://aminajadulu.com."
Selain itu ada juga artikel dari Validnews.com berjudul "Klarifikasi Timnas AMIN Soal Pamflet Listrik, BPJS, Pendidikan Gratis" yang tayang pada 29 Desember 2023.
Berikut isi artikelnya:
"JAKARTA - Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Bidang Substansi, Materi dan Kebijakan, Thomas Lembong, mengklarifikasi adanya pamflet digital mencantumkan program-program AMIN yang sebagiannya tidak akurat atau mengandung hoaks.
"Grafik ini kesan saya berawal dari niat baik tapi kebablasan. Memuat banyak janji Anies-Muhaimin yang akurat, namun juga memuat janji yang tidak akurat," ujar Tom dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12).
Dia menjelaskan, janji yang tercantum di pamflet seperti BPJS gratis, listrik gratis bagi 1.300W, 900W dan 450W, serta pendidikan gratis sejatinya tidak akurat.
AMIN disebutnya memang ingin meneruskan BPJS gratis untuk kalangan berpenghasilan rendah, dan memastikan BPJS terjangkau bagi semua pihak, khususnya untuk pekerja di sektor informal.
Untuk biaya listrik, Tom mengatakan AMIN ingin memastikan biaya terjangkau bagi seluruh masyarakat, sesuai penghasilan masing.
Kemudian untuk biaya pendidikan akan diturunkan melalui berbagai kebijakan, seperti menghapus Pajak Bumi dan Bangunan bagi sekolah dan kampus.
Adapun narasi yang dianggap sedikit keliru soal pajak motor/mobil dan Perpanjangan STNK di pamflet digital tersebut. Menurutnya, urusan pajak kendaraan menjadi wewenang pemerintah provinsi.
"Tentu pemerintah pusat bisa mengintervensi pemda, namun kebijakan seperti ini akan dirumuskan melalui konsultasi publik yang matang dengan pemda dan semua kalangan yang terkait, termasuk pakar dan ahli atau akademisi," beber Tom.
Mantan Menteri Perdagangan ini juga menerangkan, terkait program SIM yang berlaku seperti KTP (seumur hidup) pun masih perlu konsultasi publik lebih lanjut. Kendati paslon AMIN memang memiliki komitmen besar untuk meringankan beban administrasi hidup masyarakat melalui kebijakan.
Selain itu, Tom membenarkan adanya rencana program Bansos Plus dan PKH Plus, tanah negara untuk bangun sekolah swasta, pupuk murah bagi petani, harga sembako murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
"Lalu AMIN juga memang ingin menciptakan lapangan kerja supaya pekerja mudah cari kerja," tutur Tom."

Postingan poster program unggulan Anies Baswedan dan Cak Imin telah diklarifikasi oleh Timnas Amin. Mereka menyebut poster tersebut tidak benar.