Menurut Prasetia A. Pratama, Peneliti di Monash University Indonesia, mengutip laporan CNBC, Menhan Prabowo meresmikan Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Militer, serta Fakultas Teknik Militer di Universitas Pertahanan.
Sejak tahun 2020, kampus yang berada di bawah naungan Kemhan itu mulai memiliki jenjang pendidikan S1 dengan empat fakultas, yakni Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Militer, serta Fakultas Teknik Militer.
Pendirian S-1 Unhan merupakan inisiasi dan arahan Prabowo saat awal menjabat sebagai menhan. Ia berharap agar mahasiswa Unhan dapat menjadi komunitas pertahanan negara dengan SDM yang unggul dan maju di bidang pertahanan.
Menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar, di laman Universitas Pertahanan juga mempublikasikan pada 2021, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) membuka empat fakultas baru meliputi empat fakultas terdiri dari Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer dan Fakultas Teknik Militer. 
Program Magister (S2) meliputi empat fakultas terdiri dari Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional dan Fakultas Teknologi Pertahanan, serta Program Doktor Ilmu Pertahanan.
melaksanakan upacara pembukaan pendidikan program Vokasi (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktoral (S3) serta kenaikan pangkat kadet mahasiswa D3 dan S1 Unhan RI TA

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo bahwa sejak dilantik telah membentuk 4 fakultas di Universitas Pertahanan adalah benar. 
Adapun fakultas yang dibuka di Universitas Pertahanan yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, serta Fakultas Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan situasi keamanan nasional semakin membaik.
Rycko Amelza Dahniel, Kepala BNPT dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2023 mengatakan tidak adanya aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena membaiknya situasi keamanan nasional yang merupakan hasil dari upaya penegakan hukum tegas dan masif oleh Detasemen Khusus (Densus 88) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didukung TNI. 
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bahkan melaporkan selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Melansir dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme. 
Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitupun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88.
Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University-Indonesia juga membenarkan data tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) benar sepanjang 2023 tidak tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia.
Demikian juga menurut Ludiro Madu, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Menurut dia, tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88. 

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan pada  2023 tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia adalah benar. 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena situasi keamanan nasional semakin membaik.

Menurut peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, data yang disebut Anies Baswedan mengutip data dari BSSN terkait jumlah serangan digital yang mencapai 800 juta. 
Pada 16 September 2022, seperti dikutip dari KBR.id, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.
"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 jutaanomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis, 15 September 2022.
Kemudian pada 2023, hanya tersedia data dari April-Juni 2023. Dilansir laman BPIP - CSIRT /Tim Tanggap Insiden Siber Indonesia, Kaspersky mendeteksi sebanyak 7.729.320 ancaman siber, pada periode April hingga Juni tahun 2023. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022, dengan deteksi  11.083.474 serangan siber dalam periode yang sama. Data ini juga menempatkan Indonesia di posisi ke-66 secara global. Sedangkan merujuk laporan BSSN, Indonesia mengalami serangan 347 juta serangan pada pertengahan tahun. 
Dilansir BSSN, ancaman serangan siber di Indonesia di antaranyaransomware, data breach, serangan advanced persistent threat, phishing, cryptojacking, distributed denial of service attack, seranganremote desktop protocol, social engineering, web defacement, artificial intelligence, danInternet of things cybercrime.
Dilansir Tempo.co, Yudhi Kukuh, Founder AwanPintar.id sekaligus Chief Technology Officer (CTO) PT Prosperita Sistem Indonesia ada 10 jenis serangan siber teratas selama 6 bulan awal 2023 di Indonesia. Ancaman tertinggi yaitumisc activity, yaitu pemindaian port, pengintaian jaringan, atau jenis aktivitas lain yang berpotensi digunakan sebagai pendahulu serangan yang lebih serius sebesar 119.935.928 ancaman. 
Bonifasius Endo Gauh Perdana, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan, pada tahun 2018, situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018.  
“Laman Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing serta Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018,” kata Endo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang 800 jutacyber attackdi Indonesia adalahbenar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp 139,1 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Kendati ada penurunan, anggaran pertahanan pada penghujung era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih tergolong tinggi dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selama periode pertama pemerintahan SBY (2005-2009), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional hanya berkisar Rp 9 triliun—Rp 30 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua SBY (2010-2014) anggarannya mulai naik ke kisaran Rp 17 triliun- Rp 87 triliun per tahun.
Nilainya pun meningkat lagi setelah Presiden Jokowi menjabat. Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp 98 triliun—Rp 117 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp125 triliun—Rp 150 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.
Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1%.
Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun. 
Anggaran Pertahanan Indonesia Belum Mencapai 1-2 persen Dari PDB
Menurut ?Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta anggaran pertahanan Indonesia memang betul belum mencapai 2 persen dari PDB. Meski demikian, tidak ada persentase ideal mengenai hal ini. Data dari beberapa negara bahkan berbeda. 
Negara-negara anggota NATO misalnya telah sepakat untuk mendedikasikan 2 persen PDB mereka untuk belanja pertahanan. Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini.
“Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1 persen hingga di atas 7 persen,”kata Ludiro.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah benar. Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, namun rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen. Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun.