Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, saat ini Divisi Cyber atau Direktur Tindak Pidana Cyber dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, seorang perwira tinggi yang memiliki pangkat Bintang Satu. 
Padahal sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie telah mengajukan saran untuk memberikan jabatan tersebut pada jenderal bintang dua atau tiga. “Usulan itu bahkan sudah disampaikan sejak Agustus 2023,” kata Prasetia mengutip berita dari Detik.com.
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengatakan usulan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang dua dikarenakan kejahatan di bidang siber di Indonesia semakin canggih dan kompleks. Ia menekankan bahwa security in digital economic ini sudah menjadi isu dunia lantaran kejahatannya transnasional. “Servernya ada di mana, pelakunya ada di mana.” 
Dikutip dari Detik.com, Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri berdasarkan surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Himawan menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalahbenar. 
Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan Cina memanfaatkan kedekatan dengan Laos untuk mengintervensi ASEAN atas isu Laut Cina Selatan dengan memanfaatkan krisis Myanmar.
Dilansir SCMP, pada tanggal 8 September 2023, Liu Jianchao, kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok bertemu dengan Presiden Laos Thongloun Sisoulith.  Ini bersamaan dengan kesiapkan Laos untuk mengambil alih posisi Ketua ASEAN. 
Sementara itu, dilansir OFR, hubungan perdagangan antara Myanmar dan Cina  juga terus berkembang meskipun ketidakstabilan dalam negeri di Myanmar terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Myanmar. 
Menurut Kementerian Perdagangan Myanmar, perdagangan bilateral antara April 2022 dan setengah Januari 2023 pada tahun keuangan 2022-2023, mencapai hingga 2159.412 juta dolar.

Dalam laporan SafeGuard Global, besarnya kekuatan CIina menjadikan berbagai negara Asia Tenggara bergantung pada perekonomian Cina. Khususnya yang berada di sepanjang sungai Mekong Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam. 
Ketergantungan negara ASEAN juga tercermin juga dari kontribusi 20% atau US$ 669,2 miliar dari Cina sebagai partner dagang terbesar.

Dilansir Kemenlu, pada tanggal 13 Juli 202 di Jakarta ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menyepakati Pedoman untuk mempercepat negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut Cina Selatan (LTS). Pedoman tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi.
"Hanya dengan kesepakatan ini kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.
?Ludiro Madu, dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta mengatakan Cina sudah sejak lama menggunakan Laos dan Myanmar ke wilayah LCS.
“Sampai saat ini China mempertahankan ketergantungan negara-negara di sekitar Sungai Mekong di bawah pengaruh China sebelum mereka bergabung ke ASEAN,” kata Ludiro.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies bahwa Tiongkok memanfaatkan Laos dan Myanmar untuk mempertahankan pengaruhnya di Laut China Selatan adalah Benar.
China mempertahankan pengaruhnya di tengah  ketidakstabilan dalam negeri di Myanmar. Pada beberapa tahun terakhir, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Myanmar. Pada tahun 2022-2023 nilai perdagangan China dan Myanmar mencapai US $ 2.159.412 juta. China juga berkontribusi  sebesar 20% atau US$ 669,2 miliar dalam perdagangan dengan negara ASEAN

Menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, pada awalnya kerjasama selatan-selatan yang diinisiasi Indonesia cenderung bersifat normatif dan pragmatis namun sekarang memang bergeser ke arah yang lebih material (ekonomi). Akan tetapi, dampak model ini akan berbeda-beda pada setiap negara. 
Sebuah riset menunjukan meningkatnya aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Afrika. Akan tetapi, belum ada bukti konkret negara-negara Afrika tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonominya ke Indonesia. 
Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University, Prasetia Anugrah, menyatakan jika merujuk pada kedatangan delegasi Afrika pada Indonesia Africa Forum maka benar adanya negara-negara afrika sempat mengunjungi Indonesia. 
“Namun untuk mengklaim bahwa negara negara Afrika menjadikan Indonesia sebagai panutan, lebih tepat jika konteksnya diarahkan pada pola diplomasi yang dilakukan di era Presiden Jokowi melalui diplomasi Bilateral,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo bahwa Indonesia menjadi panutan negara-negara Afrika adalah belum ada bukti. 
Menurut Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Afrika memang meningkat. Akan tetapi, belum ada bukti konkret negara-negara Afrika tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonominya ke Indonesia.

Merujuk data Kementerian Keuangan, peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020-2024 mencapai Rp 692,92 triliun. Namun anggaran sebesar itu tidak ditujukan hanya untuk membeli alutsista bekas. Anggaran tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan SDM. 
Pada tahun 2024, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
?Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan rencana belanja Alutsista Indonesia periode 2020-2024 juga hanya Rp 385 triliun yang diproyeksikan bersumber dari Utang Luar Negeri.
“Dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas (produksi Czechoslovak Group (CSG) dari Qatar, dipending atau dibatalkan pada Januari 2024,” kata ?Prasetia.
Dilansir CNN Indonesia, berikut ini adalah anggaran Kemenhan:
APBN 2024: Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk Kemenhan pada tahun ini tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Sedangkan rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023.
Pada Lampiran III perpres tersebut, total anggaran Kemenhan ditetapkan sebanyak Rp 139 triliun yang terbagi ke dalam tiga jenis belanja. Ada belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp 44 triliun, dan modal Rp 40 triliun.
APBN 2023: Rincian APBN 2023 diatur dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 November 2022.
Pada aturan tersebut, Kemenhan mendapatkan suntikan dana sekitar Rp 134 triliun yang juga mencakup keperluan TNI. Rinciannya, belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp46 triliun, dan modal Rp 34 triliun.
APBN 2022: Buku Himpunan RKAKL 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencatat anggaran Kemenhan di 2022 mencapai Rp 133 triliun. Pada tahun tersebut, kementerian ini menjadi yang terbanyak mendapatkan duit negara ketimbang K/L lain.
APBN 2021: RKAKL 2021 mencatat anggaran Kemenhan pada tahun tersebut mencapai Rp 136 triliun. Jumlah ini sedikit lebih kecil dari Kementerian PUPR senilai Rp 149 triliun yang berada di urutan ke satu penerima pagu anggaran terbesar.
Duit tersebut digelontorkan, antara lain untuk pengadaan alutsista Rp9 triliun dan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista TNI di tiga matra. Modernisasi dan harwat alutsista tersebut mencakup Rp2 triliun untuk TNI AD, TNI AL Rp3 triliun, dan TNI AU sebesar Rp1 triliun.
APBN 2020: Berdasarkan Lapkeu Kemenhan Audited, pagu anggaran kementerian ini sebesar Rp 144 triliun. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp 51 triliun, barang Rp 44 triliun, dan modal senilai Rp 48 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak Rp 700 triliun untuk membeli alutsista bekas adalahkeliru.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020-2024, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 131,9 triliun. Sedangkan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp 35,88 triliun.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia