Beredar pesan melalui SMS yang berisikan informasi terkait undangan tukar point transaksi dari Bank Papua. Untuk mengklaim penawaran tersebut, penerima pesan diarahkan untuk mendapatkan informasi melalui link yang mengarah ke pesan WhatsApp.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut salah. Faktanya, dilansir dari akun Facebook resmi Bank Papua, Bank Papua tidak pernah membuat program tukar poin transaksi melalui sms atau link yang beredar.
Selain itu, informasi terkait Bank Papua atau layanan pengaduan dapat menghubungi Halo Bank Papua 1500-138 atau melalui situs resmi www.bankpapua.co.id, serta akun media sosial resmi Bank Papua.
Twitter: @bankpapua
Facebook: Bank Papua
Instagram: @bankpapua_id

Dengan demikian, pesan melalui SMS yang berisikan informasi terkait undangan tukar point transaksi dari Bank Papua adalah informasi yang salah dan termasuk ke dalam kategori konten palsu.

Informasi tersebut salah. Faktanya, pihak Bank Ppua tidak pernah membuat program tukar point transaksi melaui sms atau link yang tertera.

Beredar sebuah akun Telegram yang mengatasnamakan Chika Bot BPJS Kesehatan. Akun tersebut meminta peserta untuk mengunduh atau menginstal file dengan nama update aplikasi mobile JKN berbentuk apk.

Berdasarkan hasil penelusuran, telah banyak akun palsu di Telegram yang mengatasnamakan bot BPJS Kesehatan. Faktanya, BPJS Kesehatan melalui akun Twitter resminya @BPJSKesehatanRI merupakan akun palsu. Pihaknya menjelaskan bahwa Chika Bot BPJS Kesehatan hanya dapat diakses melalui Telegram bot http://t.me/Chika_BPJSKesehatan_bot, WhatsApp dengan nomor 0811-8750-400, dan Facebook Messenger BPJS Kesehatan yang terverifikasi.

BPJS Kesehatan juga telah memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah meminta peserta untuk mengunduh/menginstal file berbentuk apk. Segala informasi resmi tentang BPJS Kesehatan dapat dicek melalui ke BPJS Kesehatan Care Center 165 atau akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, grup Telegram yang mengatasnamakan Chika Bot BPJS Kesehatan tersebut merupakan konten tiruan.

Pihak BPJS Kesehatan telah menyatakan melalui akun media sosial resminya bahwa akun Telegram Chika Bot BPJS Kesehatan hanya https://t.me/Chika_BPJSKesehatan_bot dalam bentuk Telegram bot dan tidak pernah meminta mengunduh aplikasi.

Beredar akun WhatsApp Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Akun dengan nomor +62856 6896 9658 menggunakan nama dan foto profil Rohidin Mersyah dan menawarkan barang lelang dengan harga murah.

Setelah ditelusuri akun WhatsApp tersebut bukan milik Dubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. epala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu H. Moh. Redhwan Arif telah memastikannya, “Alhamdulillah, ada warga kita cepat memberitahu pagi ini sekitar pukul 9 pagi, muncul pesan dari akun Whatsapp yang seolah-olah Gubernur Rohidin, dan sudah kita pastikan nomor telepon yang digunakan bukan milik Bapak Gubernur Rohidin Mersyah yang Asli,” jelas Redhwan Arif, dilansir dari progress.id.

Berdasar pada seluruh referensi, akun WhatsApp Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dengan nomor +62856 6896 9658 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu H. Moh. Redhwan Arif memastikan akun WhatsApp yang beredar bukan milik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Beredar flyer lowongan kerja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige, untuk posisi admin data, staff kantoran, dan telemarketing. Dalam flyer tersebut dituliskan persayaratan juga benefit yang didapat sebagai karyawan. Tercantum pula nomor telepon atas nama Karina dan lokasi KPP Pratama Balige.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, lowongan kerja tersebut adalah palsu. KPP Pratama Balige melalui akun media sosial resminya @pajakbalige menjelaskan bahwa DJP tidak membuka lowongan pekerjaan di lingkungan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah DJP, maupun Kantor Pusat DJP. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP dilaksanakan langsung oleh Kementrian Keuangan.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap upaya penipuan mengatasnmakan DJP maupun unit vertikal. Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa lowongan kerja di KPP Pratama Balige adalah palsu dan termasuk kategori Konten Tiruan.

KPP Pratama Balige mengklarifikasi bahwa lowongan kerja yang beredar adalah hoaks. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP langsung dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.