Setelah melihat keseluruhan video ini, Tim Cek Fakta Tempo melakukan analisis gambar yang muncul dalam video ini. Tempo menggunakan Fake News Debunker by InVid untuk analisis potongan gambar dalam video ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, video demonstrasi yang ditampilkan tidak ada kaitanya dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Aksi demonstrasi, di mana orang membawa bendera putih merah dan bendera biru dengan lingkaran bintang yang merupakan bendera Uni Eropa, tidak  terkait krisis gas akibat invasi Rusia atas Ukraina.
Potongan gambar dari video ini identik dengan video yang ada pada kanal youtube ATH: Berita dari Belarusia dan Dunia yang dipublikasikan 18 Oktober 2021. ATH merupakan Perusahaan TV dan Radio Negara Republik Belarus.  Foto ini juga diposting akun twitter resmi ATH @atnbtrc pada tanggal yang sama. 
[CEK FAKTA] Tangkapan layar unggahan video unjuk rasa POLEXIT. Video ini menunjukan warga Polandia berkumpul di Castle Square Warsaw Minggu, 10 Oktober 2021, sebagai bentuk dukungan bagi keanggotaan Polandia di Uni Eropa (UE) atau yang lebih dikenal dengan isu POLEXIT.
Dari hasil pemeriksaan, video  tersebut merupakan video unjuk rasa POLEXIT.  Video ini menunjukan warga Polandia  berkumpul di Castle Square Warsaw (Minggu 10/10/21) sebagai bentuk dukungan bagi keanggotaan Polandia di Uni Eropa (UE) atau yang lebih dikenal dengan isu POLEXIT. 
Dilansir DW, demonstran mengibarkan bendera Polandia dan UE, menyanyikan lagu kebangsaan dan meneriakkan "Kami tetap" dan "Kami adalah Eropa!". Unjuk rasa ini terjadi setelah pengadilan memutuskan UU Polandia lebih diutamakan daripada UU UE.
[CEK FAKTA] Tangkapan layar unggahan video aksi pembakaran bendera UE tersebut terjadi di Bamako, Mali, 21 Februari 2022.
Potongan gambar lain dari video ini  menunjukan demonstran membakar bendera Uni Eropa. Hasil penelusuran Tempo menunjukan bahwa aksi pembakaran bendera UE tersebut terjadi di Bamako, Mali (21/02/22). Aksi ini terkait permintaan Junta Militer yang baru merebut kekuasaan di Mali  agar Perancis menarik pasukan tanpa penundaan. 
Media Express menuliskan demonstran membakar bendera Uni Eropa untuk merayakan dan membawa poster dengan pesan seperti "Terima kasih Wagner" dan "Prancis adalah negara teroris".
Narasi : Menderita Akibat Dampak Sanksi Gas Rusia
Berdasarkan penelusuran Tempo, sanksi yang diberikan beberapa negara anggota UE terhadap Rusia sudah mulai menunjukan dampak. Salah satunya protes yang terjadi di beberapa negara Eropa. 
Kantor Berita AP (23/03/22) menuliskan di seluruh Eropa, pemerintah memangkas pajak bahan bakar dan membagikan puluhan miliar untuk membantu konsumen, pengemudi truk, petani, dan lainnya untuk mengatasi lonjakan harga energi yang diperburuk oleh invasi Rusia atas Ukraina. 
Protes terhadap lonjakan harga bahan bakar terjadi di Spanyol, Siprus dan Prancis. Supir truk berkumpul di Parla, pinggiran Madrid pada hari Selasa, 22 Maret 2022 untuk memprotes tingginya harga bahan bakar. Di Normandia, Prancis, pengemudi truk memblokade jalan. Di Siprus, ratusan peternak menuntut kompensasi harga pakan ternak karena biaya transportasi yang lebih tinggi. 
Di Jerman, seperti dilansir BBC, pemerintah selangkah lagi melakukan penjatahan gas setelah menurunnya pasokan gas dari Gazprom, perusahaan yang sepenuhnya dikontrol pemerintah Rusia. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya telah membuat rencana darurat untuk mengatasi kekurangan gas.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dilansir Reuters   mengatakan UE sedang mengerjakan tanggapan terkoordinasi terhadap penghentian pengiriman gas Rusia ke Bulgaria dan Polandia. Ia menambahkan bahwa UE "siap" untuk skenario seperti itu karena harga melonjak karena gangguan tersebut. 
Ursula von der Leyen mengatakan UE telah berbicara dengan Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Azerbaijan, Nigeria, dan Korea Selatan untuk meningkatkan pengiriman gas dan gas alam cair (LNG), baik melalui pengiriman tambahan atau pertukaran kontrak ke negara Eropa.
Pihak Rusia seperti dilansir Aljazeera melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia adalah pemasok energi yang sangat andal ke Eropa dan  akan"dengan ketat memenuhi semua kewajibannya". Dalam jumpa pers Peskov  mengatakan Jerman telah diberitahu tentang "siklus layanan" pipa gas Nord Stream 1, yang akan menjalani pemeliharaan dari 11 hingga 21 Juli.
Untuk diketahui aliran gas melalui pipa bawah laut Nord Stream 1 dari Rusia ke Jerman hanya 40% dari kapasitas dalam beberapa pekan terakhir. Jalur pipa gas yang melewati daerah perang memperburuk keadaan. Krisis gas ini diperkirakan meningkat seiring musim dingin di Eropa, dimana penggunaan gas untuk penghangat ruangan meningkat. 
Sebelum terjadi invasi Rusia atas Ukraina dan  diikuti sanksi yang diberikan negara anggota UE dan Amerika Serikat, Rusia  merupakan pemasok sekitar 40 % gas alam  ke negara-negara Eropa. 

Berdasarkan pemeriksaan fakta pada video unggahan Facebook Get Fun (21/07/2022) berjudul “Berita Terbaru ~ Menderita Akibat Dampak Sanksi Gas Rusia, Warga Eropa Protes Salahkan Uni Eropa.” adalah Keliru. Potongan-potongan video yang ada dalam unggahan tersebut tidak terkait dengan protes warga Eropa pada Uni Eropa akibat dampak sanksi gas Rusia.

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tim CekFakta TEMPO menelusuri informasi terkait pendiri microsoft Bill Gates yang telah memesan 13 juta vaksin cacar monyet dari sumber kredibel. Dari hasil penelusuran mendapatkan informasi tersebut ramai beredar di sosial media pada Mei 2022 terutama setelah Pemerintah Amerika Serikat memesan 13 juta dosis vaksin cacar monyet dengan pembelian mencapai US$ 119 juta atau Rp 1,74 triliun. 
Informasi ini kemudian dihubungkan dengan Gates setelah  yang bersangkutan berbicara tentang kemungkinan serangan cacar bioteroris di hadapan ketua Komite Pemilihan Kesehatan Inggris Jeremy Hunt pada November 2021. Komentarnya lalu  ditarik sedikit keluar dari konteks dan dihubungkan dengan cacar monyet.
Dikutip dari newsweek, media arus utama yang berbasis di Amerika Serikat, Gates sebelumnya telah membuat pernyataan tentang ancaman serangan cacar sebelum pandemi COVID-19 selama beberapa tahun. Pada April 2017, dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kemajuan dalam bidang biologi telah membuat jauh lebih mudah bagi seorang teroris untuk menciptakan kembali cacar. 
Gates membuat komentar pada diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga think tank Inggris, Policy Exchange. Di dalamnya, ia juga menyerukan pembentukan gugus tugas pandemi WHO yang baru. Tahun yang sama dia mengatakan pada konferensi keamanan Munich bahwa epidemi berikutnya dapat berasal dari "versi sintetis dari virus cacar... atau jenis flu yang sangat menular dan mematikan.". Namun pernyataan  Gates tersebut  tidak menyebutkan cacar monyet secara khusus. 
Pada 20 Mei 2022 Otoritas pemerintahan Amerika Serikat lalu memesan jutaan dosis vaksin yang digunakan melindungi warga Amerika Serikat dari ancaman cacar monyet (monkeypox). Pemesan ini dilakukan setelah ditemukan kasus pertama yang dikonfirmasi di negara bagian itu  Massachusetts, setelah wabah di Inggris.
Vakasin yang dipesan otoritas Kesehatan Pemerintah Amerika Serikat berjumlah $119 juta untuk vaksin Jynneos, yang digunakan untuk mencegah cacar dan cacar monyet.  Total kontrak pemerintah Amerika Serikat dengan Bavarian Nordic berjumlah $299 juta, yang akan menyediakan 13 juta dosis beku-kering.
Dilansir dari cekfakta AFP, Yayasan Bill & Melinda Gates sendiri  telah membantah pemilik microsoft itu membeli jutaan vaksin cacar monyet. Yayasan Bill & Melinda Gates  mengatakan kepada AFP: "itu merupakan klaim  salah".
Mengenal Cacar Monyet (Monkeypox)
Cacar monyet adalah penyakit virus yang sebagian besar terjadi di Afrika dan telah terlihat pada manusia sejak tahun 1970. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menggambarkan gejalanya seperti cacar, termasuk demam, nyeri, kelelahan, dan ruam pada tubuh. 
Di Afrika Barat, cacar monyet dikaitkan dengan penyakit yang lebih ringan, lebih sedikit kematian, dan penularan dari manusia ke manusia yang terbatas. Namun Infeksi manusia dengan virus cacar monyet Afrika Tengah biasanya lebih parah dibandingkan dengan virus Afrika Barat dan memiliki angka kematian yang lebih tinggi. Penyebaran dari orang ke orang didokumentasikan dengan baik untuk virus cacar monyet Afrika Tengah.
Badan kesehatan dunia WHO, memasukan cacar monyet (monkeypox) sebagai virus zoonosis  atau virus yang ditularkan ke manusia dari hewan. Gejala yang mirip dengan yang terlihat di masa lalu pada pasien cacar, meskipun secara klinis tidak terlalu parah.  Dengan pemberantasan cacar pada tahun 1980 dan penghentian selanjutnya dari vaksinasi cacar, monkeypox telah muncul sebagai orthopoxvirus yang paling penting bagi kesehatan masyarakat. Cacar monyet terutama terjadi di Afrika tengah dan barat, sering kali di dekat hutan hujan tropis, dan semakin sering muncul di daerah perkotaan. Hewan inang termasuk berbagai hewan pengerat dan primata non-manusia.
Dikutip dari The Washington Post, tahun ini, lebih dari 1.600 kasus cacar monyet telah dikonfirmasi, dan data WHO  hampir 1.500 kasus lainnya dicurigai sebagai cacar monyet. Sebagian besar dari negara-negara itu - 32 - sebelumnya tidak melaporkan infeksi, meningkatkan kekhawatiran di antara komunitas kesehatan global bahwa virus tidak berperilaku seperti biasanya di masa lalu.
Monkeypox sendiri saat ini sudah mendapatkan penamaan baru setelah sekelompok peneliti mengadvokasi "nomenklatur yang tidak diskriminatif dan tidak menstigmatisasi". Para Peneliti menilai tidak ada hubungan yang relevan antara cacar monyet dengan wilayah tersebut, dan penyebutan cacar monyet berhubungan dengan benua tertentu dinilai tidak adil. Ada 29 ahli biologi dan lainnya. ilmuwan yang menulis posting 10 Juni di forum online Virological. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengkonfirmasi pada briefing hari Selasa bahwa badan tersebut akan mengumumkan "nama-nama baru sesegera mungkin."

Dari hasil pemeriksaan fakta klaim pendiri microsoft Bill Gates telah memesan 13 juta vaksin cacar monyet keliru. Yayasan Bill & Melinda Gates sendiri  telah membantah pemilik microsoft itu membeli jutaan vaksin cacar monyet dan menganggap klaim tersebut sebagai klaim yang salah. 
Dari hasil penelusuran  diketahui informasi tersebut makin ramai  muncul di sosial media setelah Pemerintah Amerika Serikat memesan 13 juta dosis vaksin cacar monyet dengan pembelian mencapai US$ 119 juta atau Rp 1,74 triliun dan lalu dihubungkan dengan pernyataan  Gates di hadapan ketua Komite Pemilihan Kesehatan Inggris Jeremy Hunt pada November 2021. Komentarnya lalu ditarik sedikit keluar dari konteks dan dihubungkan dengan cacar monyet.  Padahal Gates sendiri tidak pernah menyebutkan cacar monyet secara khusus.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa pernyataan Korlantas Irjen Firman Shantyabudi tersebut memang benar. Tapi pernyataan tersebut bersifat imbauan, bukan larangan. Juga tidak ada sanksi tilang bagi pengendara yang menggunakan sandal jepit. 
Tempo menelusuri pernyataan Irjen Firman Shantyabudi itu di laman resmi Korlantas Polri. Pernyataan Korlantas tersebut dipublikasikan pada 14 Juni 2022. Isinya, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengimbau masyarakat tak lagi mengenakan sandal jepit saat mengendarai motor. Para pemotor diminta untuk memilih mengenakan sepatu.
Firman juga benar menyatakan hal ini:
“Ini sudah komitmen kita mengajak masyarakat tentunya harus tertib dari diri kita sendiri dulu. Masyarakat membantu dengan memunculkan kesadaran, mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya dan yang paling gampang itu (dari) orang terdekat. Jadi jangan kasih contoh dikira anaknya nggak ngerti bapaknya bilang ‘Deket aja Pak di situ, biar nggak pakai helm’, naik motor pakai sandal jepit,” kata Firman di Polda Metro Jaya, Jakarta, dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).
Akan tetapi tidak ada keterangan bahwa polisi akan menilang pengendara yang menggunakan sandal jepit. Pada pernyataan tertulis Korlantas Polri pada 15 Juni 2022, tidak ada tilang untuk pengendara roda dua yang menggunakan sandal jepit. Namun petugas akan memberikan himbauan dan edukasi jika menemukan pengendara menggunakan sandal jepit.
Pada 15 Juni 2022, dalam berita Tempo, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jamal Alam menegaskan penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai sepeda motor bukan merupakan pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak bisa ditilang.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009, tidak memuat penggunaan sandal jepit dalam berkendara sebagai pelanggaran lalu lintas.  
Undang-undang tersebut memuat 14 ketentuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yakni:

Dari hasil pemeriksaan, informasi yang menyatakan memakai sandal jepit saat berkendara, dilarang dan akan ditilang sebagian benar. Pernyataan Korlantas Irjen Firman Shantyabudi dalam unggahan itu benar seperti yang tertera dalam laman Korlantas. Akan tetapi pernyataan tersebut bukan larangan, melainkan imbauan. Kepolisian tidak memberlakukan tilang pada pengendara yang menggunakan sandal jepit.

Peristiwa kapal tenggelam dalam artikel tersebut tidak terjadi pada Juni 2022, melainkan pada 3 Juli 2018.
Tempo menelusuri benar tidaknya peristiwa tersebut, membandingkannya dengan pemberitaan media kredibel. Tempo memulai dengan menggunakan reverse image untuk menelusuri foto di dalam artikel. Hasilnya, foto itu banyak digunakan media daring Indonesia tanpa mencantumkan sumber foto. Beberapa mencantumkan kode foto sebagai 'Istimewa'. 
Satu media asal luar negeri Dailymail.co.uk turut memberitakan peristiwa ini dan memuat beberapa foto kecelakaan. Salah satunya foto yang diunggah sama dengan foto yang dimuat media di atas. Ditulis bahwa foto itu diambil oleh orang-orang yang menonton dari pantai. Sumber foto dari akun twitter @Daeng_Info.
Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi akun Twitter @Daeng_Info. Akun ini pernah mengunggah foto itu pada 3:10 PM, tanggal 3 Juli 2018. 
Berdasarkan Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Republik Indonesia, kecelakaan terjadi di Perairan Pabadilang Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 2018. 
Kapal Lestari Maju bertolak dari dermaga Pelabuhan Bira, Bulukumba tujuan Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar dengan jumlah awak kapal sebanyak 20 (dua puluh) orang dan 170 penumpang.
Berdasarkan laporan BNPP akibat kecelakaan tersebut, terdapat 34 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 155 orang selamat. Nakhoda dan seluruh ABK adalah termasuk korban yang selamat. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 34 orang korban yang ditemukan meninggal akibat tenggelam. Artinya, informasi di dalam artikel yang menyebutkan korban meninggal 139 tidak akurat.  
Pernyataan Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar (Kapolres), Syamsu Ridwan yang dikonfirmasi juga tidak akurat, termasuk nama Kapolresnya. Karena Kapolres Selayar saat ini bukan Syamsu Ridwan, tetapi AKBP Ujang Darmawan Hadi Saputra.
Dikutip dari artikel Tempo, KM Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan tenggelam pada 3 Juli 2018 siang. 
KM Lestari Maju tenggelam akibat adanya kebocoran di sisi lambung kapal. Akibat mengalami kerusakan mesin setelah 15 menit perjalanan dari Pelabuhan Bira menuju Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar. Saat itu, nahkoda berupaya untuk menepikan kapal ke pulau terdekat. Namun mesin yang rusak ditambah cuaca buruk membuat sebagian kapal tenggelam sebelum sampai di pulau terdekat.
Bukan media kredibel
Situs Info-kini bukanlah situs media yang kredibel karena hanya mengambil konten dari situs media lain tanpa menyebutkan sumbernya. Artikel yang dimuat merupakan peristiwa 2018 yang dimuat ulang pada Juni 2022. 
Selain itu, situs tersebut tidak mencantumkan penanggung jawab media, susunan redaksi, dan nomor kontak dan alamat perusahaan.
Padahal, ketentuan terkait ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".
Selain itu, dalam situs tersebut, tidak ditemukan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Padahal, kewajiban untuk memuat Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh perusahaan media juga tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

Dari pemeriksaan fakta di atas, artikel yang berjudul Innalillahi Minggu Berduka ???????? Kapal Tenggelam Kembali Terjadi, Memakan K0rban 139 Penumpang Belum Diketahui Identitasnya , doakan Semoga Para Korban Husnul Khotimah Amin ????  adalah menyesatkan. Peristiwa tenggelamnya kapal KM Lestari Maju tidak terjadi pada Juni 2022, melainkan pada Juli 2018.