Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang beredar di media sosial menggunakan URL Scan.

Tools tersebut dapat melacak laman dari suatu tautan tanpa perlu mengekliknya.

Hasilnya dapat dilihat di sini, di sini, dan di sini.

Tidak ada satu tautan pun yang mengarah ke situs web resmi Pertamina.

Sejauh ini tidak ditemukan informasi mengenai THR dari situs web dan media sosial PT Pertamina Patra Niaga.

Minggu lalu, DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025)

Anggota DPR RI dari Komisi VI, Mufti Anam mengusulkan agar Pertamina memberikan Pertamax secara gratis kepada masyarakat sebagai wujud kompensasi atas berbagai kasus yang belakangan terjadi.

Dilansir Kompas.com, Mufti berpendapat bahwa permohonan maaf dari Pertamina terkait kasus bensin Pertamax oplosan tidak cukup.

Petinggi Pertamina terlibat kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak dan praktik BBM oplosan.

Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, kompensasi BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari Pertamina masih harus dikaji lebih lanjut.

""Saya nggak bisa menanggapi, tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian," kata Erick pada Rabu (12/3/2025) dikutip dari Antara.

Tautan BBM gratis sebagai bentuk THR dari Pertamina merupakan hoaks.

Tautan yang diklaim sebagai pendaftaran untuk mendapat BBM gratis itu tidak mengarah ke situs web resmi PT Pertamina Patra Niaga.

Tidak ada pembagian BBM gratis dari Pertamina.

Setelah dicermati, narasi video tersebut mirip dengan isi pemberitaan CNBC Indonesia, 3 April 2020. Artikel itu berjudul "Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personel".

Kesamaan dapat ditemukan pada bagian kutipan langsung pernyataan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.

"Saat ini disampaikan bahwa banyak (buruh) migran dari Malaysia akan kembali ke Indonesia. Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dari Kemenko Maritim akan ada 20 ribu personil," kata Yudo dalam pemberitaan CNBC Indonesia.

Pada 2020, TNI memang mempersiapkan 20.000 personel untuk menjemput PMI dari Malaysia. Namun, penjemputan itu bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.

Sebagaimana diberitakan Antara, 3 April 2020, TNI mengerahkan kapal perang untuk menjemput para PMI yang pulang dari Malaysia menyusul kebijakan karantina wilayah Negeri Jiran itu sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Sedikitnya 35.000 PMI pulang dari Malaysia melalui berbagai pelabuhan di Kepri. Para pekerja migran itu akan dipulangkan ke Pulau Jawa dan Sulawesi menggunakan KRI Semarang.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi TNI akan menjemput PMI dari Malaysia untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan adalah hoaks.

Pada 2020, TNI memang mempersiapkan 20.000 personel untuk menjemput PMI yang pulang dari Malaysia. Namun, penjemputan itu bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.

Ketika dicermati judul dalam artikel tersebut janggal. Penggunaan huruf besar dan kecil di judul tidak konsisten.

Setelah dicek, di laman CNN Indonesia tidak ditemukan informasi soal Gibran menyebut pemerintah tidak berdosa menggunakan dana haji.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan tangkapan layar tersebut identik dengan artikel di laman CNN Indonesia pada 15 Maret 2025.

Artikel aslinya berjudul "Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan".

Dalam artikel tersebut Gibran tidak membahas terkait dana haji, melainkan meminta pengusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan industri hilirisasi.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara buka bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 14 Maret 2025. 

Artikel yang mengkelaim Gibran menyebut pemerintah tidak berdosa menggunakan dana haji merupakan hasil manipulasi.

Adapun artikel aslinya berjudul "Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan". Dalam artikel tersebut Gibran meminta para pengusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan industri hilirisasi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs yandex.
Hasilnya, ditemukan video identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "SENYUM Sri Mulyani di Tengah Panasnya Isu Dirinya Mundur Dari Kabinet : Saya Bekerja" yang dimuat channel YouTube Tribun Medan Official pada 19 Januari 2024.
Video tersebut merupakan momen Sri Mulyani saat merespons pertanyaan wartawan soal isu dirinya mundur dari Kabinet Presiden Jokowi pada Januari 2024.
Dikutip dari Liputan6.com, Juru Bicara Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria memastikan bahwa informasi soal pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati adalah tidak benar alias hoaks.
"Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengunduran diri Ibu Sri Muyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar," jelas Hariqo dalam pernyataannya di Instagram resmi @jurubicarapco, Selasa (18/3/2025).
"Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambah dia.
Hariqo menjelaskan, Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Ia pun mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terporovokasi.
 

Video yang diklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan momen Sri Mulyani saat merespons pertanyaan wartawan soal isu dirinya mundur dari Kabinet Presiden Jokowi pada Januari 2024.
Selain itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo memastikan bahwa informasi soal pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari jabartan Menteri Keuangan (Menkeu) adalah tidak benar.