Tempo menverifikasi klaim Gibran dengan membandingkan pernyataannya tersebut dengan informasi terkonfirmasi yang sebelumnya sudah dipublikasikan.
Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) melalui websitenya mengatakan bahwa ada tiga rumah sakit bertaraf internasional yang tengah disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan di IKN. Salah satunya Mayapada Hospital Nusantara.
Sementara Agung Sedayu Group (ASG) menginvestasikan dana senilai Rp 40 trilun untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Informasi itu dikonfirmasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebagaimana diberitakan Bisnis.com, 21 September 2023.
Dosen Bidang Ekonomi Kerakyatan Universitas Pendidikan Ganesha, Putu S. Kurniawan, mengatakan bahwa beberapa perusahaan telah mulai berinvestasi dalam pembangunan IKN, dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, mengatakan banyak investasi yang masuk dalam pembangunan IKN. Menurutnya, tran tersebut akan terus berlanjut.
Neni menjelaskan, sejumlah investor telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN dengan total nilai Rp 200 triliun. Angka itu sekitar separuh dari kebutuhan investasi pada tahun 2024, yang mencapai Rp 466 triliun.
Pemerintah juga telah menerima 305 surat pernyataan minat berinvestasi atau Letter of intent (Loi) Untuk pembangunan IKN. Sebanyak 172 surt berasal dari investor dalam negeri, dan sisanya dari investor asal Singapura, Jepang, Malaysia, dan China. 
“Investasi yang telah terealisasi untuk IKN mencapai Rp45 triliun,” Neni, 22 Desember 2023.

Verifikasi Tempo menyatakan klaim Gibran bahwa sejumlah perusahaan swasta dalam negeri telah berinvestasi untuk pembangunan IKN, di antaranya Mayapada dan Agung Sedayu, adalah benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), yang divisualisasikan oleh Katadata.co.id.
Berita itu menjelaskan bahwa Kemenkop UKM mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 64,2 juta. 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam website mereka menyatakan bahwa Kemenkop Ukm mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB pada pada Maret 2021, adalah sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. 
Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menyatakan bahwa data yang diungkapkan Gibran tersebut sama dengan yang disajikan website Bank Indonesia.
“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 8.573,89 triliun.  

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang menyumbang 61 persen PDB, adalahbenar.
Data itu sama dengan data yang sebelumnya dipublikasikan website Kemenkeu dan BI.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Tempo memverifikasi kebenaran ungkapan Mahfud dengan membandingkan data yang diungkapkannya dengan data di laman World Bank.

Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi di era Reformasi, 1999-2022, rata-rata 4,7 persen per tahun. “Rata-rata dari tahun 1999-2022 pertumbuhan ekonomi ada di 4,7%. Memang benar bahwa pertumbuhan di bawah 7 persen,” kata Alexander, Jumat, 22 Desember 2023.
Ahli Pengelolaan APBN-APBD dan Wakil Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah, Zuhairan Yunmi Yunan, juga mengatakan bahwa pada era Reformasi pertumbuhan ekonomi di bawah 7 persen. “Benar, pertumbuhan ekonomi 7% tidak pernah tercapai pada era reformasi,” kata Zuhairan.
Sesuai Katadata, selama 20 tahun setelah reformasi mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,79% pada 1999  dan tertinggi 6,22% pada 2010. Hingga triwulan I 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,06% dari yang ditargetkan sebesar 5,4% hingga akhir tahun.

Berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto yang kemudian diikuti terjadinya kerusuhan di seluruh Indonesia membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pada 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,13%. Nilai tukar rupiah yang melemah hingga di atas Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat, inflasi lebih dari 70% membuat perekonomian domestik lumpuh, imbasnya banyak perusahaan dan perbankan domestik gulung tikar.

Verifikasi Tempo menyatakan bahwa narasi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia era Orde Baru pernah mencapai 7 persen, namun di era Reformasi tidak pernah mencapai 7 persen adalahbenar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen pada periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa. 
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.
"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," kata Amalia.
Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.
Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Klaim bahwa Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal adalah Benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia