Ridwan Kamil dan Suswono memang belum memiliki KTP Jakarta. Sehingga, keduanya tidak bisa menyalurkan hak pilihnya untuk Pilkada Jakarta 2024.

Diberitakan Kompas.com, Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di TPS 23, Jalan Rancabulan II, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Ia akan memlih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat dan calon wali kota - calon wakil wali kota Bandung.  

Sementara, Suswono akan menggunakan hak suaranya di TPS 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Suswono akan  menyalurkan suaranya untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bogor. 

Suswono tidak memilih untuk Pilkada Jawa Tengah seperti dalam unggahan yang beredar. Meski lahir di Tegal, namun saat ini ia ber-KTP Kota Bogor. 

Narasi yang mengeklaim Ridwan Kamil akan menyalurkan hak pilihnya di Jawa Barat dan Suswono di Jawa Tengah perlu diluruskan. 

Ridwan Kamil memang menyalurkan hak pilihnya di Kota Bandung. Namun Suswono menggunakan hak pilihnya di Kota Bogor, bukan di Tegal.

Ketika ditelusuri, tidak ditemukan unggahan soal pembagian uang Rp 35 juta di akun media sosial milik Lesti Kejora.

Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri unggahan yang beredar menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video tersebut diketahui memanipulasi foto Lesti Kejora yang diunggah di Instagram-nya pada 7 April 2021.

Dalam unggahan aslinya Lesti tidak menjanjikan pembagian uang. Ia hanya menuliskan keterangan teks: "Udah senyum hari ini?".

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Lesti membagikan Rp 35 juta terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 99.8 persen.

Video yang menampilkan Lesti Kejora membagikan Rp 35 juta melalui nomor WhatsApp merupakan hasil manipulasi. 

Konten itu memanipulasi foto yang diunggah Lesti di Instagram-nya pada 2021. 

Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Lesti membagikan Rp 35 juta terdeteksi dihasilkan oleh AI. 

MUI memang mengeluarkan imbauan kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 dan memilih pemimpin dengan kriteria terbaik. 

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. 

"Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," kata Anwar, dikutip dari laman resmi MUI, 22 November 2024.

Umat Islam diimbau memilih berdasarkan keimanan, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas, yang dimiliki calon kepala daerah.

Kemudian, calon pemimpin harus bebas dari suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syariah.

"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," kata Anwar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi MUI mengimbau umat Islam agar tidak memilih calon kepala daerah pendukung politik dinasti perlu diluruskan.

Memang benar MUI mengeluarkan imbauan terkait kriteria pemimpin ideal menjelang Pilkada 2024. Salah satu kriteria itu adalah calon kepala daerah harus bebas dari politik dinasti.

Konten yang beredar menghilangkan kriteria lain seperti bebas dari praktik suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dan pelanggaran syariah.

MUI juga tidak menyebutkan nama calon kepala daerah tertentu sebagaimana diklaim dalam narasi yang beredar. 

Setelah ditelusuri, wacana sekolah libur selama Ramadhan disuarakan pada Pilpres 2019 oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Seperti yang sudah diberitakan Kompas.com, Sandiaga Uno mengatakan, dia dan Prabowo akan menerapkan libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan jika terpilih pada Pilpres 2019.

Wacana tersebut disampaikan Sandiaga saat rapat konsolidasi juru kampanye nasional di Hotel Sultan, Jakarta, pada 15 Maret 2019.

Sandiaga berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, para siswa dapat menggunakan waktu libur untuk mengikuti pesantren kilat dan mendalami ilmu agama.

"Saya waktu masih muda pernah merasakan libur, dulu, saat Ramadhan dan waktu anak-anak saya masih kecil, sekolah di Al-Azhar, waktu itu juga libur sebulan penuh," kata dia.

Sementara itu, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.

Adapun pemerintah telah resmi menetapkan tanggal merah dan cuti bersama 2025, termasuk hari libur Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah dalam SKB 3 Menteri menetapkan hari raya Idul Fitri 1446 H pada Senin, (31/3/2025) dan Selasa (1/4/2025).

Selanjutnya, pemerintah memberikan cuti bersama dalam rangka Lebaran, pada Rabu (2/4/2025), Kamis (3/4/2025), Jumat (4/4/2025), dan Senin (7/4/2025).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo akan meliburkan sekolah satu bulan penuh pada bulan Ramadhan perlu diluruskan.

Wacana tersebut pernah disuarakan saat Prabowo maju sebagai capres pada Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno sebagai cawapres.

Namun, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.