Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Mahfud MD Resmi Dilantik sebagai Jaksa Agung” yang tayang Januari 2025.

Mahfud MD dalam akun X resminya menjelaskan. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax, berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi.” tulisnya dalam unggahan Kamis, (26/12/2024).

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Unggahan berisi narasi “Prabowo lantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri situs resmi PBB (un.org) untuk memverifikasi klaim yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang mendukung adanya intervensi PBB terhadap politik dalam negeri Indonesia.

TurnBackHoax juga melakukan pencarian dengan kata kunci “Indonesia intervention” di situs un.org, dari hasil penelusuran diketahui bahwa PBB tidak pernah melakukan intervensi politik maupun hukum di Indonesia. Keterlibatan PBB di Indonesia hanya sebatas kerjasama di bidang pembangunan, bangunan emanusiaan serta pemantuan isu-isu gobal.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan dengan narasi “PBB keluarkan Timeline Intervensi terhadap DPR Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan mengatakan, berdasarkan Permenaker 5/2025, besaran BSU yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp 300.000 per bulan, selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus pada Juni-Juli 2025.

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penyedia data sejak akhir Juli lalu, telah memberikan seluruh data peserta yang eligible mendapatkan BSU sesuai ketentuan yang berlaku," kata Erfan kepada Kompas.com, Senin (15/9/2025).

"Dengan demikian dapat dipastikan bahwa informasi yang beredar di sosial media tersebut adalah tidak benar," ujarnya.

Sementara itu, tautan yang diklaim pencairan BSU 2025 tahap akhir tersebut mengarah ke situs terindikasi phishing atau pencurian data. 

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Awas, jangan masukkan data apa pun ke situs tersebut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan BSU 2025 tahap akhir adalah hoaks.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan mengatakan, BSU 2025 telah dibayarkan sekaligus pada Juni-Juli lalu. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link token listrik gratis Rp250.000 untuk pelanggan terpilih dari PLN.
Sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com mengkonfirmasi informasi promo pembagian token listrik gratis ke pihak PT PLN (Persero).
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah mengadakan promo voucher listrik gratis.
"Terkait dengan promo voucher listrik gratis yang marak di media sosial, PT PLN (Persero) memastikan tidak pernah memberikan promo dimaksud," kata Gregorius, saat berbincang dengan dengan Liputan6.com, dikutip Minggu (16/9/2025).
Gregorius pun memastikan informasi pembagian token listrik gratis yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan.
Informasi promo resmi dari PLN dapat dilihat pada aplikasi PLN Mobile.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link token listrik gratis Rp250.000 untuk pelanggan terpilih dari PLN, tidak benar.