Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan artikel bantahan dari pemeriksa fakta Factly dan The Quint. Kedua media itu menyebutkan, peristiwa dalam video berasal dari syuting film.

Video yang sama diunggah oleh kanal YouTube Alireza Donyadide pada 16 April 2024 dengan judul "hanging the actor backstage".

Video itu juga ditemukan di laman Instagram Alireza, dan disebut berasal dari film Iran berjudul Bi Badan yang tayang pada Februari 2024.

Adegan dalam video itu juga muncul dalam film Bi Badan yang diunggah di YouTube.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa video itu bukan pelaksanaan hukuman mati mata-mata asing di Iran.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan eksekusi hukuman mati mata-mata asing di Iran adalah hoaks.

Video itu adalah behind the scene (BTS) dari film Iran berjudul Bi Badan yang tayang pada Februari 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman resmi BRI, BRI.co,id. Di sana Bank BRI meminta masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mencatut nama Bank BRI.
Bank BRI menjelaskan bahwa setiap program berhadiah dari Bank BRI tidak membutuhkan proses registrasi apapun. Setiap nasabah dapat secara otomatis mengikuti dan berkesempatan mendapatkan satu hadiah undian.
Mereka juga meminta nasabah dan masyarakat untuk tidak mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu mereka juga meminta masyarakat tidak membagikan data pribadi termasuk pihak yang mengatasnamakan Bank BRI.
Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan tautan yang disertakan tidak mengarah ke website resmi BRI. Tautan itu justru mengarah pada website yang meminta nama lengkap dan nomor Telegram kita.
Tentu ini sangat berbahaya karena merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran untuk undian BRI Festival 2025 adalah hoaks.

Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menganalisis tautan yang disertakan, lalu membandingkannya dengan versi asli. Hasilnya, meski benar Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program bantuan bibit ikan, namun tautan tersebut adalah palsu.

Tautan https://daftarsekarang11.berita-ku.com bukan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat diperiksa dengan layanan analisis website https://urlscan.io/, perangkat situs ini beralamat di Pulau Ascension dan baru dibuat pada 18 Desember 2024. 

Sedangkan website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan beralamat di https://kkp.go.id. Salah satu ciri website resmi pemerintah Indonesia, memiliki ekstensi domain go.id.   

Kementerian KKP melalui akun Instagram @kkpgoid mengingatkan, masyarakat agar lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi. Sebab banyak penipuan mengatasnamakan Kementerian KKP. “Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP,” tulis akun KKP.

Bantuan Bibit Ikan dari KKP

Dokumen petunjuk teknis bantuan benih ikan 2024, dipublikasikan di laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, kkp.go.id. Tahapan pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing);

3. Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh dan/ atau dinas;

4. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon penerima bantuan yang memenuhi syarat (penetapan penerima bantuan benih), dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

5. Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan benih yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima; dan

6. Pelaksana kegiatan melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktur Perbenihan.

Berikut infografis mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan KKP:

Diagram Alur Mekanisme Bantuan Benih (Sumber: kkp.go.id)

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan pendaftaran bantuan bibit dan pakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah keliru.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim ini dengan menggunakan sumber terbuka, pemberitaan media-media kredibel dan pernyataan resmi dari otoritas Indonesia.

Klaim 1: Utang Cina ke Indonesia fiktif alias bodong

Fakta: Utang Cina ke Indonesia tidak fiktif melainkan fakta. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, Cina memberikan utang salah satunya ke Indonesia setelah mengalami kelebihan likuiditas dari devisa hasil ekspor. 

Pada tahun 2014-2015, Cina mulai mendorong Indonesia mendapatkan pinjaman melalui program Belt Road Initiative (BRI). “Indonesia mendapatkan pinjaman BRI dalam berbagai proyek infrastruktur, transportasi, industri, smelter dan lain-lain,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 4 Juli 2025.

Selain pinjaman, melalui BRI pula Cina mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan swasta negaranya ke Indonesia, salah satunya dalam sektor pertambangan nikel. Sektor ini menjadi mineral kritis dalam industri kendaraan listrik (EV). Sehingga, meski tidak ada korelasi langsung antara pinjaman dan konsesi tambang, Cina punya kepentingan memuluskan proyek transisi energi. “Jadi mereka bisa mengekspor produk-produk nilai tambah, seperti mobil listrik,” kata Bhima.

Berdasarkan laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2025, total utang luar negeri Indonesia sebesar 431,5 miliar dollar AS. Cina menjadi kreditur terbesar ketiga bagi Indonesia sebesar  23,05 miliar USD, setara Rp 372 triliun atau 7,6% dari total ULN.  

Dalam laporan berjudul Banking on the Belt and Road (AidData, 2021), Cina melalui kebijakan China’s Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadi kreditur yang dominan dalam proyek transportasi, infrastruktur, energi, industri smelter dan telekomunikasi di Indonesia. 

Indonesia mendapatkan pinjaman hibah, pinjaman lunak, pinjaman komersial atau semi-komersial. Utang-utang itu disalurkan melalui sejumlah bank Cina yakni China Development Bank (CDB), China Eximbank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BoC), dan China Construction Bank (CCB).

China Development Bank (CDB) misalnya, menurut AIDDATA, memberikan pinjaman sebesar $2,3805 miliar untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Export-Import Bank of China (China Eximbank) China Eximbank juga menyediakan kredit pembeli preferensial senilai $219,3 juta untuk Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap 2.

Klaim 2: Presiden Cina Xi Jinping menjadi tahanan rumah.

Fakta: Tidak satupun informasi dari media Cina atau lainnya bahwa Presiden XI Jinping menjadi tahanan rumah. Sebaliknya, Xi masih aktif melakukan aktivitas kenegaraan hingga Juni 2025.

Dilansir Xinhua, Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Great Hall of the People in Beijing, Cina pada 20 Juni 2025. Lalu pada 24 Juni 2025, Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Beijing. 

Laman Kementerian Luar Negeri China pada 5 Juni 2025 menjelaskan, Presiden Xi menelpon Presiden AS Donald Trump untuk membicarakan isu perdagangan, penanganan kesepakatan Jenewa, serta hubungan bilateral. 

Klaim 3: Indonesia mendapatkan utang 35 triliun tiap hari rupiah dari World Bank.

Fakta: Indonesia memang benar mendapatkan utang dari World Bank, tapi utang ini tidak berkaitan dengan Cina. 

Dilansir Tempo, pinjaman USD 2,128 Miliar atau Rp 34 triliun dari World Bank tersebut digunakan dalam program Indonesia Productive and Sustainable Investment Development Policy Loan  dan Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2). 

Pendanaan program ini berasal dari kombinasi pembiayaan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar USD 600 juta, hibah sebesar USD 12 juta dari IBRD Surplus-Funded Livable Planet Fund, dan tambahan hibah USD 16 juta dari mitra dalam inisiatif Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI). 

Pembiayaan juga termasuk dari hibah USD 6 juta dari Inggris melalui program Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) dan USD 10 juta dari Green Climate Fund SRMI-2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo, tiga klaim di atas adalah keliru.