Melansir dari Antara, terdapat beberapa jenis peserta BPJS, pertama yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Besaran iuran PBI JK ialah sebesar Rp42.000,00/orang/bulan.

Kedua, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Iuran bagi Peserta (PPU) yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Peserta PPU yang terdiri dari anak ke 4 ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara, dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta, dengan besaran iuran:

a. Kelas I: Rp150.000/orang/bulan

b. Kelas II: Rp100.000/orang/bulan

c. Kelas III: Rp42.000/orang/bulan.

Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, informasi yang menyebut iuran BPJS naik menjadi Rp 400.000 adalah hoaks.

"Hal tersebut kabar tidak benar atau hoaks," ujar Rizzky

Menurut dia, sampai saat ini nominal iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan naik Rp400.000 perbulan adalah tidak benar. Faktanya nominal iuran peserta JKN masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan belum mengalami kenaikan.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, mengatakan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI berlangsung.

"Perlu kami sampaikan bahwa adanya informasi mengenai permintaan ke salah satu pawang hujan dari Banyuwangi itu hoaks. Kami menggunakan metode ilmiah dan juga teknologi untuk rekayasa cuaca di IKN," kata Usman, Sabtu (10/8/2024), dilansir dari RRI.

Usman menyebutkan rekayasa cuaca dinilai perlu dilakukan. Mengingat curah hujan di IKN dalam beberapa terakhir cukup tinggi.

Karena itu, rekayasa cuaca perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Jadi tidak benar bahwa ada permintaan dari PUPR atau pemerintah kepada salah satu pawang hujan untuk melakukan rekayasa cuaca," katanya.

Pawang hujan ditangankan ke IKN jelang HUT ke-79 Indonesia adalah klaim yang salah.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong memastikan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah.

Cek fakta merdeka.com, melakukan penelusuran dengan mengunggah foto patung naga yang diklaim dibangun di IKN ke situs hivemoderation.com. Situs tersebut bisa mengidentifikasi sebuah gambar apakah hasil rekayasa atau asli.

Hasilnya, foto patung naga dibangun di IKN adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Foto tersebut 99,5 persen hasil kecerdasan buatan atau AI.

Foto patung naga dibangun di IKN adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Melansir dari Kominfo, video yang menampilkan Dedi Mulyadi identik dengan unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada 24 Juli 2024 lalu.

Dalam video tersebut Dedi menginformasikan soal acara hiburan rakyat yang digelar di Lapangan Sahate, Kota Purwakarta pada 26 Juli 2024. Acara tersebut dihadiri komedian Sule dan Ohang serta musisi Doel Sumbang.

Mantan Bupati Purwakarta itu tidak mengatakan akan membagikan uang Rp20 juta. Sementara itu, suara Dedi dalam video soal pembagian uang Rp20 juta merupakan hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Video Dedi Mulyadi bagikan uang Rp20 juta dalam rangka HUT ke-79 RI adalah keliru alias hoaks. Faktanya, suara Dedi dalam video soal pembagian uang Rp20 juta merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.