Tirto mencoba mengambil beberapa potongan klip dari video tersebut untuk kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Salah satu hasil pencarian mengarahkan ke foto berikut dari Antara.

Terlihat di foto tersebut seorang pria berbaju kuning dan mengenakan rompi merah duduk di bangku tahanan. Pria tersebut mengenakan topi dengan logo "New York" sama seperti figur pria dalam video, juga dengan baju kuning lengan panjangnya.

"Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, Bachtiar, duduk di dalam mobil tahanan, yang tengah diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi di Kantor Kepegawaian Tinggi Sumsel di Palembang, Selasa (11/3/2025),” begitu tulis keterangan foto tersebut.

Keterangan dari Antara juga menambahkan, Kejati Sumsel menangkap Bachtiar, sebab dia tersangka kasus korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mura.

Terdapat beberapa rangkaian foto dari Antara. Salah satunya, terlihat Bachtiar sedang mengangkat tangan serupa dengan kejadian di video.

Kembali ke video yang tersebar di media sosial. Pada sekitar detik ke-10, juga terdengar wartawan yang berkata, "Pak Bachtiar, ada yang mau disampaikan pak?" yang ditanggapi, "saya minta keadilan, saya dijadikan korban kebijakan,". Hal ini memperkuat narasi pria dalam video bukan RK tapi Bachtiar.

Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel tentang penangkapan Ridwan oleh KPK hingga Jumat (21/3/2025). Berdasar rangkuman Tirto, Ketua KPK, Setyo Budianto, menegaskan status Kang Emil– panggilan akrab Ridwan Kamil – masih sebagai saksi. Peluang pemanggilan RK didasarkan oleh kebutuhan penyidik dalam mengungkap kasus.

Sejauh ini, RK sendiri bersifat kooperatif, seraya menanggapi penggeledahan rumahnya terkait dugaan korupsi Bank BJB dengan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK. Per 21 Maret 2025, belum ada informasi mengenai penangkapan RK.

Per 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan BJB. Para tersangka yang berasal dari pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR), dan pemimpin Divisi Corsec Bank BJB, Widi Hartoto (WH).

Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta, yakni Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik (S) selaku pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku pengendali agensi PT Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan, video soal penangkapan Ridwan Kamil yang tersebar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang tersebar di media sosial adalah dokumentasi penangkapan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2024-2029, Bachtiar, pada 11 Maret 2025 lalu. RK sejauh ini statusnya masih saksi dari KPK.

Sejauh ini KPK sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan BJB, nama Ridwan Kamil tidak termasuk di situ.

Video yang beredar bersumber dari momen peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer Korea Utara pada 8 Februari 2024.

Kim Jong Un dan putrinya, Kim Ju Ae hadir ke Kementerian Pertahanan.

Klip pidatonya dapat dilihat di kanal YouTube Elpais, Arirang News, dan North Korea Now.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek perkataan Kim Jong Un kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia.

Berikut arti perkataan Kim Jong Un:

Kawan-kawan, tentara kita harus menjadi lebih kuat dan harus menggunakan kekuatannya yang tak tertahankan untuk mencegah perang dan melindungi perdamaian tanpa syarat. Kedamaian bukanlah sesuatu yang dapat Anda minta atau tawar-menawar. Saat ini, di depan perbatasan kita, mutan yang gila perang sedang berkuasa, mengacungkan senjata dan mengancam keselamatan negara kita.

Mari kita ingat lagi bahwa perang tidak dilakukan selama empat tahun. Kita harus selalu menjaga keamanan nasional.

Sulih teks yang tertera pada video tidak sesuai dengan perkataan asli Kim Jong Un.

Klip pidato Kim Jong Un saat peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer Korea Utara disebarkan dengan konteks keliru.

Sulih teks tidak sesuai dengan perkataan asli Kim Jong Un. Pemimpin Korea Selatan tersebut bicara soal pertahanan negaranya.

Kim Jong Un tidak bicara soal praktik korupsi di Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat agar waspada dengan maraknya link bansos yang beredar di media sosial.

"Enggak ada itu, saya kira di medsos (media sosial) itu ada yang benar, ada yang hoaks, ada yang palsu juga gitu," kata Mensos di Kantornya, Selasa (18/3/2025) seperti diwartakan Kompas.com.

Sebagai informasi, pembagian bansos akan dilakukan pada triwulan kedua.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk Kemensos untuk mengidentifikasi dan menyeleksi penerima bansos.

Pendataan DTKS dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, lalu diajukan ke kemensos.

Sehingga, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram.

Namun, status penerimanya dapat dicek di situs DTKS melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

"Jadi saya minta juga masyarakat waspada, banyak sekali yang membuat link-link yang seakan-akan dia membuka pendaftaran bagi mereka yang menginginkan bansos, padahal itu penipuan," ujar Gus Ipul.

"Jadi tidak ada yang sifatnya pendataan-pendataan begitu. Kalau ada yang meminta supaya mendaftarkan diri agar mendapatkan bansos itu jelas tidak ada dan itu jelas palsu," lanjutnya.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang beredar menggunakan URL Scan. Hasilnya dapat dilihat di sini dan di sini.

Tautan tersebut mengarah ke laman yang mensyaratkan nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.

Tidak ada satu pun yang mengarah ke situs resmi Kemensos.

Penyaluran bansos melalui link dan Telegram merupakan hoaks.

Penerima bansos tercatat melalui DTKS, yang didata di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran dan pengecekan penerima bansos ibu hamil, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran dan pengecekan penerima bansos ibu hamil tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.