Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikutip dari Kompas.com pada 19 September 2024 mencatat elektabilitas Pramono-Rano sebesar 28,4 persen pada survei September 2024. Namun, angka tersebut bukan disebabkan oleh dukungan Anies.  

Pasangan tersebut baru diperkenalkan pada akhir Agustus 2024, dan angka ini dianggap awal yang positif oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.  

Sumber: Elektabilitas Pramono-Rano 28,4 Persen, PDI-P: Baru Muncul Sudah Seperti Itu

Penelusuran lain menemukan Survei Litbang Kompas pada Oktober 2024. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Pramono-Rano meningkat menjadi 38,3 persen.  

Pasangan ini bahkan bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (34,6 persen) dalam survei yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024.  

Sumber: Kompas Anies Baswedan Resmi Dukung Pramono-Rano, seperti Apa Pengaruhnya?

Lebih lanjut, Juru bicara Pramono-Rano, Aris, menekankan bahwa dukungan dari pendukung Anies (Anak Abah) dan pendukung Ahok (Ahokers) menjadi salah satu faktor yang meningkatkan elektabilitas pasangan ini.  
   - 
Berdasarkan catatan terbaru, elektabilitas pasangan ini telah mencapai 49 persen.

SUMBER: Jubir: Naiknya Elektabilitas Pramono-Rano Karena Dukungan dari Ahokers dan Anak Abah

Narasi yang menyebutkan bahwa dukungan Anies Baswedan membuat elektabilitas Pramono-Rano jatuh adalah hoaks. 

Faktanya, elektabilitas pasangan ini justru mengalami peningkatan, dengan kontribusi dari berbagai dukungan politik, termasuk dari kelompok pendukung Anies dan Ahok.

Tim Cek Fakta yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, lembaga survei dan jajak pendapat diperbolehkan melakukan penghitungan cepat, tetapi hasilnya tidak dapat diumumkan secara langsung. 

Pasal 19 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa hasil quick count hanya boleh dipublikasikan paling cepat dua jam setelah jadwal pemungutan suara berakhir. 

“Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” demikian bunyi ketentuan tersebut. 

Lebih lanjut, Berdasarkan Buku Pintar KPPS Pilkada 2024, pemungutan suara dilakukan pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Hasil quick count Pilkada 2024 mulai ditayangkan sejak pukul 15.00 WIB. KPU pun meminta lembaga survei wajib menyebutkan bahwa data hasil quick count yang diumumkan tersebut bukan hasil resmi atau real count. 

Hal itu bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada publik, tetapi tetap harus menunggu hasil final dari penghitungan suara resmi oleh KPU.

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/11/21/download-buku-panduan-kpps-pilkada-2024-format-pdf-dilengkapi-tugas-kpps-1-sampai-7

Mengacu pada aturan tersebut, maka Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA akan mengumumkan hasil exit poll Pilgub DKI Jakarta pada pukul 12.00 WIB, lalu hasil quick count pada pukul 15.00 WIB.

Exit poll adalah metode yang dilakukan beberapa saat setelah pemilih menyalurkan pilihan politiknya di tempat pemungutan suara.

Secara teknis exit poll merupakan bagian dari survei.  

Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan dengan mewawancarai responden atau pemilih setelah keluar dari tempat pemungutan suara.

Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan bersih.

SUMBER: Exit Poll Bisa Jadi Gambaran Hasil Pilkada 2024 sebelum Pengumuman Resmi KPU, Ini Alasannya

Penelusuran atas narasi juga juga telah dilakukan oleh media-media yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta. Salah satunya Suara.com

Sumber: CEK FAKTA: Beredar Hasil Exit Poll LSI Keluar Sebelum TPS Ditutup, Pram-Rano Raih 55,8%, Benarkah?

Narasi tentang hasil exit poll yang dikeluarkan LSI pukul 12.00 atau satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, dengan hasil keunggulan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih 55,8 persen adalah tidak benar alias hoaks.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta, bersumber dari kompas.com, Ridwan Kamil dan Suswono memang belum memiliki KTP Jakarta. Keduanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Jakarta 2024.

Masih dikutip dari Kompas.com, Ridwan Kamil menyalurkan hak pilihnya di TPS 23, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Sementara Suswono menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilgub Jabar serta Pilkada Kota Bandung.

Sumber: [KLARIFIKASI] Ridwan Kamil Gunakan Hak Pilihnya di Bandung, Suswono di Bogor

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/11/27/110939182/klarifikasi-ridwan-kamil-gunakan-hak-pilihnya-di-bandung-suswono-di-bogor

Informasi yang beredar bahwa Ridwan Kamil ber-KTP Bandung dan menggunakan hak pilih  hak pilihnya di Bandung, dan Suswono ber-KTP Tegal menggunakan hak pilih di Jawa Tengah, perlu diluruskan. 

Ridwan Kamil memang menggunakan hak pilihnya di Bandung, Jawa Barat. Namun Suswono menggunakan hak pilihnya di Bogor, bukan Tegal, Jawa Tengah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta, video yang menyebut pasangan Ridwan Kamil-Suswono memakai cara curang dengan membagikan bansos untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pilkada tidaklah benar. 

Dari hasil penelusuran di berbagai kanal media sosial dan media arus utama, video sembako bergambar RK-Suswono itu adalah untuk program tebus sembako murah yang diadakan oleh paslon tersebut di berbagai daerah di Jakarta. 

Dilansir dari IDN TIMES, Ridwan Kamil telah membantah bahwa pihaknya membagikan sembako secara gratis selama masa kampanye. Dia menyebut bahwa sembako itu diperuntukkan pada pasar sembako murah untuk warga. 

"Saya jawab dengan tegas, ya, tidak ada pembagian gratis, yang ada pasar sembako murah," ujarnya.

Sumber: Ridwan Kamil-Suswono Bagi-Bagi Bansos Jelang Pilkada?

Selain itu, mengutip dari  Merdeka.com, tebus murah sembako itu juga mereka lakukan di Pendongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024). 

Secara simbolis, nampak RK menyerahkan tebus sembako murah itu kepada salah satu warga. Warga menukar paket sembako dengan kupon dan uang tunai senilai Rp5.000 hingga Rp10.000. 

RK menjelaskan, program tebus sembako murah hadir untuk sebagai solusi untuk warga yang banyak mengeluhkan tingginya harga sembako yang dijual di pasaran.  

“Di kelurahan-kelurahan warga punya pilihan tidak hanya membeli dengan harga pasar yang mungkin suatu saat terlalu tinggi, tapi diintervasi karena di anggaran pemprov ada sekitar Rp600 sampai Rp800 milliar di Pasar Jaya itu untuk memitigasi hal-hal seperti ini,” jelas RK. 

Program tersebut juga telah diketahui oleh Bawaslu, dan dinyatakan tidak melanggar aturan. Anggota Bawaslu DKI Jakarta Wiwik Tarwiyah mengatakan, pengadaan tebus murah senilai Rp5.000 dan Rp10.000 oleh RK di masa kampanye itu tidaklah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

“Kalau nilainya lebih dari Rp100 ribu baru nggak boleh. Jadi kalau nilainya cuma Rp5.000 boleh. Yang penting nilai barangnya harus tidak boleh lebih dari Rp100 ribu,” ucapnya.

Sumber: Ridwan Kamil Adakan Tebus Murah Sembako di Pulo Gadung, Bawaslu Sebut Tak Langgar Aturan Kampanye

Video yang menyebut bahwa RK-Suswono melakukan cara surang dengan membagikan bansos, tidak benar. Yang sebenarnya terjadi, sembako itu ada untuk program tebus sembako murah yang diadakan oleh RK-Suswono di berbagai tempat, pada saat masa kampanye berlangsung.