Tempo memverifikasi konten tersebut dengan pencarian gambar terbalik lewat Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari tidak pernah mengusulkan Gibran sebagai pahlawan nasional.



Foto Qodari yang dipakai dalam unggahan itu berasal dari tangkapan layar siniar Total Politik di YouTube pada 30 Oktober 2024. Dalam siniar berjudul “Megawati Bagian dari Pemerintahan Prabowo” itu, Qodari tidak pernah menyebut atau mengusulkan Gibran sebagai pahlawan nasional.  

Dalam siniar berdurasi satu jam itu, Qodari bercerita tentang pengalaman dan kesannya bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan pembekalan ala militer yang diterapkan Prabowo kepada para menteri memberi pengalaman baru soal pengembangan diri dan kedisiplinan. Menurut Qodari, gaya Prabowo dalam membangun tim dipengaruhi latar belakang militernya. Namun ia menambahkan tidak semua presiden berlatar militer memiliki gaya serupa, seperti Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya agak bisa memahami karena saya 15 Oktober, beliau 17 Oktober, sama-sama Libra… Banyak orang Libra di sini. Mas Gibran, 1 Oktober, Libra juga. Pak Dasco, 7 Oktober, Libra juga. Ini bukan pemerintahan militeristik, Libra,” kata Qodari pada menit ke-35.

Qodari juga menyinggung penyusunan kabinet yang tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari tim kampanye, profesional, dan orang-orang dekat. Ia menyebut PDIP tetap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo karena ada Budi Gunawan di kabinet, serta Megawati yang duduk di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati masih menjabat sebagai Kepala BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Megawati masih bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Cuma tidak ikut retret ke Magelang, karena sudah dilantik duluan,” katanya. 

Usulan Pahlawan Nasional

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menyebut seluruh nama itu telah memenuhi syarat pengajuan. Beberapa pernah dibahas dalam tahun-tahun sebelumnya, sementara sebagian lainnya baru diusulkan.

“Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan ada juga Marsinah,” kata Gus Ipul di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Nama Presiden ke-2 Soeharto langsung memicu kontroversi. Koalisi masyarakat sipil menilai Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia selama masa kekuasaannya.

Pilihan editor: Kemensos Usulkan Soeharto hingga Marsinah jadi Pahlawan Nasional

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Muhammad Qodari usulkan Gibran sebagai pahlawan nasional adalah keliru.