Berdasarkan pemberitaan media kredibel, Tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa pemerintah Indonesia pada 2017 cukup proaktif terlibat mengatasi krisis kemanusian yang menimpa muslim etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Hal itu dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2016. Perpres menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi (UNHCR) dan organisasi internasional lain yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.
Perpres mengamanatkan Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, untuk mengkoordinasi penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian untuk pengungsi dari luar negeri.
Pda 3 September 2017, Jokowi dalam pidatonya yang dimuat Kompas.com, menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional
Saat itu, Jokowi langsung menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan, serta meminta Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga, memberikan perlindungan pada semua warga termasuk umat Muslim, serta membuka akses bantuan kemanusian. Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik.
Dilansir dari artikel Engy Abdelkader berjudul “ Sejarah persekusi Rohingya di Myanmar ”, krisis kemanusian pada umat Muslim etnis Rohingya pada 2017. Berawal dari penyerangan pos polisi oleh Arakan Rohingya Salvation Army, sebuah kelompok pemberontak baru.
Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa aparat bersenjata Myanmar telah melakukan penyerangan bersenjata, dan membakar rumah-rumah mereka. Mereka juga memenggal para pria, memperkosa para perempuan dan membunuh anak-anak. Puluhan ribu masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal. Sebelum krisis ini, 120.000 Rohingya yang kehilangan tempat tinggal tinggal dalam kamp-kamp pengasingan.
Kekerasan itu memicu pengungsian besar terjadi tahun 2017, sebagaimana diberitakan BBC. Selama Agustus 2017, 6.700 orang muslim Rohingya tewas di tangan militer Myanmar, versi badan sosial Medecins Sans Frontieres (MSF). 
Pengungsi Rohingya mulai berdatangan ke Indonesia sejak 2009. Menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR, per Februari 2023, Indonesia menampung 12.805 pengungsi dari 51 negara, dan sekitar 1.000 orang (8%) di antaranya adalah pengungsi Rohingya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi Presiden Jokowi pernah menolak pengungsi Rohingya pada tahun 2017 merupakan klaimkeliru. 
Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 31 Desember 2016. Dia juga mengakui masalah pengungsi Rohingya sesungguhnya disebabkan kekerasan yang mereka dapat dari Pemerintah Myanmar. 

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video dukungan aparat satpol PP Kabupaten Garut terhadap Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan video yang diambil di salah satu pos jaga Satpol PP Garut yang ada di kawasan perkotaaan.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus A. Sofyan seperti dikutip dari Detik mengatakan video tersebut diambil di salah satu pos jaga Satpol PP di Pusat Kota. 
Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Usep Basuki Eko memastikan pembuatan video tersebut dilakukan  secara spontan tanpa ada perintah atau arahan dari atasan ataupun dari organisasi FKBPPPN. Ketua FKBPPPN Kabupaten Garut bahkan tidak mengetahui soal video tersebut.
"Jadi dapat disimpulkan pembuatan video adalah atas inisiatif saudara CS untuk eksistensi dirinya sendiri, hal ini berdasarkan pengakuan dari saudara CS sendiri dan diperkuat atas hasil pemeriksaan Ketua FKBPPPN Garut yang tidak tahu dan tidak ikut dalam pembuatan video tersebut," katanya dikutip dari CNN Indonesia.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, sendiri juga sudah meminta maaf dan menyayangkan adanya sejumlah anggota Satpol PP dengan pakaian seragam tugas menyatakan diri mendukung salah satu cawapres yang berlaga di Pilpres 2024. Meski yang bersangkutan bukan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), namun menyatakan dukung dengan seragam pemerintah tidak sepatutnya dilakukan. 
“Mereka sudah mulai dari tidak mendapatkan gaji paling lama tiga bulan, dan paling rendah satu bulan. Saya memastikan semua anggota Satpol PP Garut yang terlibat dalam video tersebut mendapatkan sanksi. Sanksinya itu ada yang tiga bulan tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah satu bulan,” kata Rudy seperti dikutip dari arsip berita TEMPO.

Hasil pemeriksan fakta Tempo, video yang memperlihatkan sejumlah orang berseragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menyatakan dukungan kepada Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalahbenar.  
Video tersebut diketahui merupakan video dukungan sejumlah anggota Satpol PP Garut. Video itu diambil di salah satu pos jaga Satpol PP Garut yang ada di kawasan perkotaaan.
Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus A. Sofyan, Berdasarkan pemeriksaan video dukungan sejumlah anggota satpol PP Garut itu diambil di salah satu pos jaga Satpol PP di Pusat Kota Garut, sekitaran Pengkolan.

Dilansir Kompas.com, Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Riadi Tarigan memastikan flyer yang menampilkan 10 program unggulan pasangan Amin adalah palsu atau hoaks.
"Tidak benar dan kami pastikan hoaks flyer gagasan, program kerja dan visi-misi yang beredar di group WA dan media sosial ini," kata Iwan Kamis (28/12/2023).
Menurut dia, publik bisa melihat langsung gagasan, program kerja dan visi-misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melalui situs resmi https://aminajadulu.com 

Flyer berisi sepuluh program unggal Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak benar dan dibantah oleh Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Riadi Tarigan. Ia mengatakan bahwa flyer tersebut palsu dan hoaks. 
Menurut Iwan, gagasan, program kerja dan visi-misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terdapat di situs resmi https://aminajadulu.com

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan lembaga bernama "Dewan Pusat" di pemerintahan Amerika Serikat. PBB juga tidak memiliki lembaga semacam itu.
Poster tersebut mencantumkan logo PBB dan UNHCR, tetapi akun media sosial resmi kedua lembaga tersebut tidak mengunggah konten semacam itu.
Sebelumnya, akun media sosial resmi perwakilan PBB di Indonesia @UNinIndonesia mengingatkan banyak beredar hoaks tentang pengungsi Rohingya dan UNHCR.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, poster mengatasnamakan Dewan Pusat Amerika dan Dewan Pusat PBB yang menyebut masuknya pengungsi dari negara lain disebabkan pertahanan Indonesia lemah adalah hoaks.
Tidak ditemukan lembaga bernama Dewan Pusat, baik di pemerintahan AS maupun PBB. 
Selain itu, akun media sosial resmi perwakilan PBB di Indonesia telah mengeluarkan peringatan bahwa banyak beredar hoaks terkait pengungsi Rohingya dan UNHCR.