Jepang baru saja melarang suntikan vaksin mRNA untuk penggunaan umum dan meminta negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya setelah penelitian resmi pemerintah mengaitkan suntikan tersebut dengan melonjaknya kematian mendadak di negara tersebut.

====

[PENJELASAN]: Beredar sebuah postingan di sosial media dengan klaim bahwa Jepang melarang suntikan vaksin mRNA Covid karena meningkatnya angka kematian di Jepang pada 2021.

Namun setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar.

Jepang memang pernah menangguhkan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 berbasis mRNA yang diproduksi Moderna pada Agustus 2021, karena seminggu setelah pengiriman vaksin distributor dalam negeri menerima laporan adanya kontaminasi di botol.

Usai masalah dugaan kontaminasi teratasi, Jepang tetap melanjutkan program vaksinasinya. Pada 19 Oktober 2023, Jepang kembali membeli tambahan 1 juta dosis vaksin Covid-19 dari Moderna. Sampai Maret 2024, Jepang memberikan vaksin Covid-19 secara gratis.

Namun, Kementerian Kesehatan Jepang akan menerapkan vaksinasi berbayar mulai April 2024. Vaksin tersebut akan diperlakukan sama seperti vaksin influenza musiman, artinya penerima akan diminta membayar. Pemerintah Jepang akan menarik biaya 7.000 yen atau sekitar Rp 730.000.

Sejauh ini tidak ada keputusan dari pemerintah Jepang untuk menghentikan vaksinasi Covid-19.

Dengan demikian klaim tersebut tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Beredar sebuah narasi bahwa Jepang melarang penyuntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA. Pelarangan itu dikaitkan dengan angka kematian mendadak yang meningkat di Jepang sejak 2021. Namun informasi itu tidak benar karena pada Oktober 2023 lalu, pemerintah Jepang membeli 1 juta dosis vaksin Covid-19 berbasis mRNA yang diproduksi Moderna.

Beredar sebuah video di media sosial dengan klaim artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena kasus pencucian uang.

Namun setelah dilakukan penelusuran video tersebut tidak benar.

Video tersebut merupakan konten gurauan atau prank yang diunggah di Channel YouTube Atta Halilintar pada 2019. di video, Atta menyuruh beberapa orang berpura-pura menjadi polisi untuk menangkap Raffi di rumahnya dengan alasan penggunaan doping.

Tampak beberapa orang termasuk istri Raffi, Nagita Slavina, bersitegang dengan orang yang mengaku polisi. Kemudian pada akhir video, Raffi baru mengetahui itu adalah prank.

Dengan demikian klaim video tersebut adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Video dengan narasi Raffi Ahmad diringkus polisi karena kasus TPPU Rp 271 triliun adalah tidak benar, video tersebut telah dimanipulasi dengan narasi yang memprovokasi.

Berdasarkan penelusuran, pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini tercatat dalam laporan Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita edisi Desember 2023.

Menurut laporan tersebut, pada akhir November 2023 mayoritas utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN), dengan nilai Rp7.124,98 triliun (88,61 persen dari total utang). Kemudian utang yang berupa pinjaman nilainya Rp916,03 triliun (11,39 persen dari total utang). Kementerian Keuangan juga menyatakan, sekitar 71,9 persen dari total utang pemerintah berasal dari dalam negeri, sedangkan 28,1 persen dari luar negeri. Jika dilihat nominalnya, total utang pemerintah Indonesia kini menembus rekor tertinggi baru.

Namun, jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, posisi utang pemerintah justru turun dibanding 2021-2022 seperti terlihat pada grafik.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menetapkan batas rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Dengan begitu, meski nominalnya meningkat, rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam batas aman. Rasio utang Indonesia juga masih jauh dari ambang batas risiko versi Bank Dunia.

Berikut 10 negara dengan utang paling sedikit di dunia

1.     Brunei 1,8 persen dari PDB

2.     Kepulauan Cayman 5,3 persen dari PDB

3.     Afghanistan 7,8 persen dari PDB

4.     Kuwait 8,7 persen dari PDB

5.     Kongo 12,7 persen dari PDB

6.     Eswatini 15,49 persen dari PDB

7.     Burundi 17 persen dari PDB

8.     Estonia 18,1persen dari PDB

9.     Botswana 18,2 persen dari PDB

10.  Azerbaijan 18,2 persen dari PDB

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.

Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.

Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.

Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024