Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan Presiden Jokowi sedang memimpin rapat dan terdapat Mahfud MD yang berdiri di depannya.
Hasilnya, gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Voa Indonesia ini. Dalam gambar aslinya tidak terdapat Mahfud yang berdiri di depan Jokowi. 
Gambar tersebut adalah momen ketika Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 7 Januari 2019. 
Sementara itu setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi Mahfud MD di-reshuffle.  
Narator video hanya membacakan artikel di laman CNN Indonesia ini, yang berjudul "Mahfud Sindir Pejabat Negara Kampanye di Hari Kerja". 
Artikel tersebut memuat pernyataan Mahfud yang menyindir beberapa pejabat karena kerap keliling daerah untuk kampanye politik di hari kerja.
Beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Mahfud MD di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu klip pada awal video yang menampilkan Mahfud identik dengan yang ada di kanal YouTube Kompas TV ini. 
Dalam video Mahfud juga menyindir pada pejabat, termasuk menteri yang sering melakukan kampanye politik di hari kerja. 
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Mahfud di-reshuffle. Di laman Presidenri.go.id, Mahfud masih tercatat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. 

Narasi yang mengeklaim Mahfud MD di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju tidak benar atau hoaks.
Thumbnail merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya adalah momen ketika  Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 7 Januari 2019.
Selain itu, judul dengan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas Mahfud yang menyindir beberapa pejabat, termasuk menteri karena kerap keliling daerah untuk kampanye politik di hari kerja.
Sampai saat ini, Jumat (5/1/2024), Mahfud masih tercatat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

Narasi soal KPU mengubah format debat capres-cawapres menjadi tanpa penonton merupakan hoaks.
Tidak ada pengumuman dari KPU soal ditiadakannya penonton dalam debat capres-cawapres. KPU mengizinkan 75 orang pendukung dari setiap paslon capres-cawapres untuk hadir dalam debat.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi. Video identik ternyata ditemukan di situs berbagi video YouTube.
Video tersebut berjudul "Tak Terima Putusan Hakim, Sidang Vonis Perkara Pembunuhan Siswi SMP Kemlagi Diwarnai Keributan" yang dimuat kanal YouTube Harian Surya pada 17 Juli 2023 lalu.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"MOJOKERTO, SURYA- Sidang vonis perkara kasus pembunuhan siswi SMP Kemlagi sempat diwarnai keributan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jumat (14/7/2023).
Keluarga Korban tidak terima saat hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AB (15), 7 Tahun dan 4 Bulanlebih rendah dari tuntutan jaksa.
Bahkan ibu korban tampak memeluk erat foto almarhum dalam pigura dan menangis histeris saat hakim membacakan putusan vonis.
Mereka meminta hakim agar mengubah putusan dan menjatuhkan hukuman setimpal terhadap terdakwa AB yang tega membunuh korban.
Dalam putusannya, hakim tunggal Made Cintia Buana menjatuhkan vonis 7 tahun empat bulan penjara serta pidana pelatihan kerja di lembaga khusus anak di LPKA Blitar selama 3 bulan.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa 7,5 tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Blitar selama 6 bulan.
Polisi sempat berupaya merendam keributan di ruangan PN Mojokerto. Hakim Made Cintia Buana terlihat diamankan oleh petugas PN Mojokerto untuk keluar melalui jendela di samping kanan ruangan sidang namun dihadang massa.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adisatria bahkan sampai datang ke ruangan sidang untuk meredam situasi. Wiwit pun berteriak membubarkan massa yang tidak berkepentingan dalam sidang untuk meninggalkan ruangan.
Situasi kondusif saat pihak keluarga korban difasilitasi untuk menyampaikan keberatan terkait putusan hakim. Atok Utomo ayah korban, mengaku selama persidangan tidak ada pendampingan.
"Selama proses persidangan kami tidak ada yang mendampingi, kami ini orang bodoh kalau hukumannya seperti ini lebih baik tidak ada hukum," ucap Atok.Ia mengatakan pihaknya tidak puas dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap pelaku yang membunuh puterinya.
"Untuk upaya banding nanti dipikirkan bagaimana tadi sudah dinyatakan seperti itu," ungkapnya.
Menurutnya, pihak keluarga tetap berharap agar terdakwa AB dihukum setimpal sesuai perbuatannya.
"Ya seharusnya hukuman seberat-beratnya itu untuk pendidikan agar tidak terjadi hal serupa lagi," ujarnya.
Humas PN Mojokerto, Fransiskus Wilfirdus Mamo mengatakan pihak keluarga korban dapat mengajukan banding terkait putusan vonis dari hakim.
Tentunya, hakim punya pertimbangan dalam menjatuhkan vonis lebih dua bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.
"Dalam aturan kalau untuk anak memang setengah (Hukuman) maksimal dari pelaku dewasa. Tapi itu kembali ke pertimbangan hakim nanti tergantung pimpinan.Keadaan sudah kondusif," pungkasnya," tulis kanal YouTube Harian Surya.
 

Video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan peristiwa sidang kasus pembunuhan siswi SMP Kemlagi di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jumat (14/7/2023).
Keluarga Korban tidak terima saat hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AB (15), 7 Tahun dan 4 Bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Untuk verifikasi narasi ini Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber gambar, pernyataan resmi lembaga yang menangani pengungsi baik secara langsung maupun melalui media massa.
Pada unggah ini terdapat foto seorang perempuan dengan hijab berwarna merah terlihat turun dari bus berwarna kuning.
Hasil penelusuran Tempo menemukan foto lain yang identik pada laman Lombok Insider. Foto tersebut terlihat seorang pria berbaju coklat terlihat seperti sedang merekam orang yang sedang turun dari bus berwarna kuning. 
Pada badan bus terdapat logo yang terlihat identik dengan logo IOM (International Organization for Migration). IOM merupakan lembaga organisasi antar pemerintah di bidang migrasi. Saat ini mereka menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia termasuk pengungsi Rohingya.
Sedangkan bus berwarna kuning, identik dengan PO Sempati Star, sebuah perusahaan otobus yang beroperasi di wilayah Sumatera. Dalam sebuah foto yang diunggah laman IOM tanggal 6 April 2023,juga tampak bus dengan warna yang sama. 

Sejumlah bus tersebut pada tanggal 4 April 2023 membawa pengungsi Rohingya dari Pidie dan Lhokseumawe ke Pekanbaru. Foto yang diunggah Tempo.co juga menunjukkan bus berwarna kuning yang membawa pengungsi Rohingya dari Aceh tiba di Pekanbaru.
Dilansir laman IOM (International Organization for Migration), pada tanggal 4 April 2023, IOM bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah melakukan relokasi 190 pengungsi Rohingya dari Pidie dan Lhokseumawe ke Pekanbaru.
"Relokasi ini menandakan adanya awal yang baru di lingkungan yang aman, setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi terbatas di Pidie dan Lhokseumawe,” kata Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM di Indonesia.
Sebelumnya pada Mei 2022, IOM merelokasi 119 pengungsi Rohingya dari Aceh ke Pekanbaru. Dilansir laman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, pengungsi Rohingya yang direlokasi dari Aceh ditempatkan di tujuh community house yaitu di Wisma Indah Rumah Tasqya, Kost Nevada, Wisma Orchid, Hotel Satria, Wisma Fanel, dan Siak Resort di Pekanbaru.

Hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video yang diklaim bahwa pengungsi Rohingya sudah sampai di Pekanbaru dan sedang menuju Pulau Galang pada Desember 2023 adalahmenyesatkan.
Video itu adalah pemindahan pengungsi Rohingya dari Pidie dan Lhokseumawe ke Pekanbaru yang dilakukan oleh International Organization for Migration pada 4 April 2023. Mereka tidak ditempatkan di Pulau Galang melainkan di tujuh community house yaitu di Wisma Indah Rumah Tasqya, Kost Nevada, Wisma Orchid, Hotel Satria, Wisma Fanel, dan Siak Resort di Pekanbaru.