Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) idealnya 1 persen sampai 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu disampaikan dalam debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024). "Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1 sampai 2 persen dari PDB, sehingga MEF kita akan bisa tercapai, karena ini yang mengerikan di 2024," kata Ganjar. Bagaimana faktanya? Kemenhan memiliki alokasi anggaran Rp 135,3 triliun triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Angka itu turun 6,5 persen dari outlook 2023 yang mencapai Rp 144,7 triliun. Semasa pemerintahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (2019-2024), anggaran tertinggi tercatat pada 2022 sebesar Rp 150,43 triliun. Kendati demikian, alokasi belanja Kemenhan merupakan yang terbesar kedua di antara kementerian/lembaga lainnya. Berikut rincian anggaran Kemenhan dalam RAPBN 2024: Dukungan manajemen sebesar Rp 78,12 triliun Modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 39,47 triliun Kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,7 miliar Profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 11,99 triliun Pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,94 triliun Riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 1,48 triliun Pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 399,2 miliar Adapun Data World Bank mencatat, sejak 1999 pengeluaran untuk pertahanan tidak pernah lebih dari 1 persen dari PDB. Menurut dosen asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana, data terakhir pada 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7 persen dari PDB. Dia melanjutkan, secara global, rata-rata anggaran pertahanan 2 hingga 3 persen dari PDB mereka. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39 persen dan 20 persen dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Adapun, peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram Alwafi Ridho Subarkah menyatakan, sejak 2009-2018 anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB juga masih di bawah 1 persen dari PDB. Angka ini masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Pada 2022 rasio belanja militer Singapura terhadap PDB-nya mencapai 2,8 persen, Thailand 1,2 persen, Filipina 1 persen, dan Malaysia 0,96 persen.

Adapun, peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram Alwafi Ridho Subarkah menyatakan, sejak 2009-2018 anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB juga masih di bawah 1 persen dari PDB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "CEK FAKTA: Ganjar Sebut Anggaran Kemenhan 1-2 Persen dari PDB Bisa Wujudkan Pertahanan 5.0", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/07/200523482/cek-fakta-ganjar-sebut-anggaran-kemenhan-1-2-persen-dari-pdb-bisa.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan artikel dari "BSSN: Ada 800 Juta Serangan Siber Tahun Ini" yang tayang di KBR.id pada 16 September 2023.

Berikut isi artikelnya:

"KBR, Jakarta- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.

"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis (15/09/22).

Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan menyebut notifikasi dari BSSN, paling banyak diberikan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor pemerintahan.

"Dari keseluruhan notifikasi yang sudah merespon, dari sektor administrasi pemerintah menempati jumlah terbanyak penerima notifikasi yaitu 760 notifikasi. Insiden diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi. Notifikasi juga dikirimkan ke stakeholder di berbagai sektor strategi lain. Seperti ESDM, transportasi, keuangan, kesehatan, TIK, pangan, dan pertahanan," ucapnya.

Luki mengatakan peringatan dari BSSN diharapkan dapat menjadi dorongan awal agar PSE segera mengambil langkah yang tepat sebelum kerugian lebih buruk dialaminya.

"Rendahnya respon terhadap notifikasi menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber," kata dia.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tak mengindahkan peringatan mengenai anomali traffic atau serangan siber pada sistem informasi yang dikelolanya. Padahal menurut Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, BSSN sudah cukup reaktif terhadap hal ini.

"Terhadap anomali tersebut, BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.260 notifikasi kepada stakeholder terdampak. Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar 6 persen dari keseluruhan yang tadi saya sebutkan di atas, yang merespon. Kami tiap hari di sini BSSN selalu mengupdate. Per kemarin saja 1.052 serangan atau anomali traffic," katanya.

Luki menjelaskan BSSN membantu memperingati PSE dengan memberikan beberapa pemberitahuan dengan tingkatan tertentu.

"Notifikasi itu ada levelnya. Ada level low, middle, maupun high. Di situ akan dijelaskan. Di sini ada kerentanannya, di situ ada bolong-bolongnya," ucapnya.Sebelumnya, menindaklanjuti maraknya kasus peretasan data publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk mengusut peretasan. Tim khusus terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.

Editor: Rony Sitanggang"

Selain itu kami menemukan artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "BSSN: Hampir 1 Miliar Serangan Siber Hantam RI di 2022" yang tayang 19 Januari 2023. Berikut isi artikelnya:

"Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan anomali trafik atau insiden serangan siber di Indonesia sepanjang 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya.Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan dalam paparanya total anomali trafik sepanjang 2022 mencapai 976.429.996 kali.

Jenis serangan di antaranya berupa malware 56,84 persen, kebocoran data 14,75 persen, dan aktivitas trojan sebanyak 10,90 persen.

"Serangannya hampir 1 miliar. Ini anomali-anomali ancaman yang ada di ruang siber," ujar dia dalam acara ITSEC Cyber Security Summit 2023, di Jakarta, Kamis (19/1).





Terpisah, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan insiden serangan siber secara angka memang turun. Namun beberapa kebocoran data di tahun 2022 merupakan pengulangan dari kebocoran sebelumnya.

"Ada beberapa yang kita temukan dan ternyata pengulangan dari kasus dugaan kebocoran data sebelumnya," tuturnya kepada wartawan, Kamis (19/1).

Sebelumnya, BSSN mencatat terdapat lebih dari 1,65 miliar anomali trafik keamanan siber pada periode Januari-Desember 2021.





Wakil Kepala BSSN Irjen Luki Hermawan dalam peluncuran laporan tahunan monitoring keamanan siber 2021 pada Rabu (30/3).

"Kami memantau dari hasil monitoring di sepanjang 2021 ada ancaman anomali trafik yang besar sekali, yaitu lebih dari 1,65 miliar serangan siber," ujarnya kepada wartawan.

Dari total anomali trafik tersebut paling banyak berasal dari infeksi malware, yakni sebesar 62 persen.

Selanjutnya berasal dari aktivitas trojan sebesar 10 persen dan information gathering (pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan) sebesar 9 persen.

Jika dibandingakan dengan tahun lalu, persentase infeksi malware pada anomali trafik tersebut juga masih jadi temuan yang terbilang tinggi.

Hal itu diterjemahkan dalam bentuk ancaman infeksi maupun pencurian informasi terhadap berbagai aktivitas masyarakat di internet."

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.

Menurut peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, data yang disebut Anies Baswedan mengutip data dari BSSN terkait jumlah serangan digital yang mencapai 800 juta.

Pada 16 September 2022, seperti dikutip dari KBR.id, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.

"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis, 15 September 2022.

Kemudian pada 2023, hanya tersedia data dari April-Juni 2023. Dilansir laman BPIP - CSIRT /Tim Tanggap Insiden Siber Indonesia, Kaspersky mendeteksi sebanyak 7.729.320 ancaman siber, pada periode April hingga Juni tahun 2023. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022, dengan deteksi 11.083.474 serangan siber dalam periode yang sama. Data ini juga menempatkan Indonesia di posisi ke-66 secara global. Sedangkan merujuk laporan BSSN, Indonesia mengalami serangan 347 juta serangan pada pertengahan tahun.

Dilansir BSSN, ancaman serangan siber di Indonesia di antaranya ransomware, data breach, serangan advanced persistent threat, phishing, cryptojacking, distributed denial of service attack, serangan remote desktop protocol, social engineering, web defacement, artificial intelligence, dan Internet of things cybercrime.

Dilansir Tempo.co, Yudhi Kukuh, Founder AwanPintar.id sekaligus Chief Technology Officer (CTO) PT Prosperita Sistem Indonesia ada 10 jenis serangan siber teratas selama 6 bulan awal 2023 di Indonesia. Ancaman tertinggi yaitu misc activity, yaitu pemindaian port, pengintaian jaringan, atau jenis aktivitas lain yang berpotensi digunakan sebagai pendahulu serangan yang lebih serius sebesar 119.935.928 ancaman.

Bonifasius Endo Gauh Perdana, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan, pada tahun 2018, situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018.

“Laman Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing serta Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018,” kata Endo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang 800 juta cyber attack di Indonesia adalah benar.

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), tahun 2022 anggaran pertahanan RI tak mencapai 1 persen, tepatnya adalah sebesar 0,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga menyatakan demikian. Menurutnya, anggaran pertahanan Indonesia bahkan masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN Lainnya.

"Benar. Bahkan (anggaran pertahanan RI) tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77%. Semenjak 2009-2018 anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB juga masih di bawah 1 persen dari PDB dan ini masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Pada 2022 rasio belanja militer Singapura terhadap PDB-nya mencapai 2,8%, Thailand 1,2%, Filipina 1%, dan Malaysia 0,96%," kata Alwafi pada Minggu (7/1/24).

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar, Bonifasius Endo Gauh Perdana menilai secara global, rata-rata anggaran pertahanan di berbagai negara berada pada kisaran 2-3 persen dari PDB. Meski begitu anggaran pertahanan Indonesia tak sampai segitu.

"Benar. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Secara global, rerata anggaran pertahanan 2-3% dari PDB mereka. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39% dan 20% dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3% dari PDB sesuai rerata global," kata Bonifasius pada Minggu (7/1/24)

Sementara itu Peneliti dari Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama menyebut anggaran militer Indonesia tahun 2023 adalah 144 triliun rupiah.

"Anggaran Militer dalam catatan kemenkeu adalah Rp. 144,7 triliun untuk 2023 sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 Trilyun USD atau Rp. 22.000 triliun," kata Prasetia pada Minggu (7/1/24).

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu mengatakan, tak ada presentase ideal terkait anggaran pertahanan sebab angkanya berbeda-beda di berbagai negara. Meski begitu kata dia, negara-negara anggota NATO telah sepakat untuk mendedikasikan 2% PDB mereka untuk belanja pertahanan.

"Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1% hingga di atas 7%. Kesepakatan di antara negara-negara biasanya untuk presentase anggaran pertahanan adalah maksimal 1% dari PDB," kata Ludiro pada Minggu (7/1/24).

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), tahun 2022 anggaran pertahanan RI tak mencapai 1 persen, tepatnya adalah sebesar 0,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).