Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1-2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertahanan rakyat semesta musti kita dorong kita lapisi dengan pertahanan yang betul betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru dan ini bagian dari antisipasi terhadap pertarungan global antara amerika serikat dan tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata cyber sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1 sampai 2 persen dari PDB sehingga ya kita bisa tercapai


PEMERIKSAAN KLAIM

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp 139,1 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.

Kendati ada penurunan, anggaran pertahanan pada penghujung era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih tergolong tinggi dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama periode pertama pemerintahan SBY (2005-2009), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional hanya berkisar Rp 9 triliun—Rp 30 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua SBY (2010-2014) anggarannya mulai naik ke kisaran Rp 17 triliun- Rp 87 triliun per tahun.

Nilainya pun meningkat lagi setelah Presiden Jokowi menjabat. Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp 98 triliun—Rp 117 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp125 triliun—Rp 150 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1%.

Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun.

Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1%.

Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun.

Artikel berjudul "Ini Perbandingan Anggaran Pertahanan Era SBY dan Jokowi" yang dimuat situs databoks.katadata.co.id, pada 4 Januari 2024 menyebutkan, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp139,1 triliun.

Nilainya berkurang sekitar Rp5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.

Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp98 triliun—Rp117 triliun per tahun.

Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp125 triliun—Rp150 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen.

Anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen.

Faktanya, pada awal November 2023, akun platform X @stealthmore_int menyebut ada peretas yang mengklaim telah menjual akses ke Kementerian Pertahanan RI. Peretas ini kemudian mengunggah pesan di pasar gelap, menawarkan untuk menjual rahasia Kementerian Pertahanan serta dokumen sensitif, termasuk akses admin.

Sebagai bukti, peretas juga membagikan tangkapan layar dan menegaskan bahwa server di situs kementerian tersebut mengandung sekitar 1,64 terabyte data.

Ketika dikonfirmasi, kala itu, Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan pihaknya masih terus memeriksa soal kebenaran aksi peretasan itu. Ia menjanjikan akan memberikan pembaruan data setelah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan pihaknya masih terus memeriksa soal kebenaran aksi peretasan itu.

Menurut Ludiro Madu, Dosen Hubungan Internasional, UPN Veteran Yogyakarta menyatakan tidak ada persetase ideal mengenai ini, namun data dari beberapa negara berbeda. Angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawahan.

Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2 persen PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1 persen hingga di atas 7 persen..

Selain itu, menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, anggaran pertahanan Indonesia tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77 persen dari PDB. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB. Berdasarkan data World Bank, perbandingan dengan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39 persen dan 20 persen dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB sesuai rerata global.

Berdasarkan catatan Kemenkeu anggaran militer 2023 sebesar Rp144,7 triliun. Sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 triliun dolar AS atau Rp22.000 triliun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.