Menurut Peneliti Sajogyo Institute Kiagus M Iqbal, data yang disampaikan Mahfud MD mendekati dengan data yang disediakan oleh  Global Forest Watch (GFW), sebuah aplikasi web sumber terbuka untuk memantau hutan global secara real-time. GFW merupakan inisiatif dari World Resources Institute, dengan mitra-mitra termasuk Google, USAID, University of Maryland, Esri, Vizzuality, dan banyak organisasi akademis, nirlaba, publik, dan swasta lainnya.
Sesuai data GFW itu, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta ha atau 158.480 km2
Jika dibandingkan dengan wilayah Korea Selatan seluas 100,210 km². Artinya, deforestasi Indonesia memang lebih luas dari Korea Selatan.
Jika dibandingkan dengan luas Pulau Madura yakni 5,379 km², yang berarti luas deforestasi Indonesia sekitar 29 kali luas Pulau Madura.
Sedangkan menurut Direktorat Informasi dan Data dari Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, deforestasi dalam rentang 2013-2022 ialah sebesar 3,8 juta hektare mengacu data BPS. 
Tempo memeriksa situs BPS tersebut yang menyediakan data deforestasi netto Indonesia secara tahunan, dari tahun 2013 sampai 2022. Setelah dihitung, didapati jumlah 3.840.835,8 hektare luas deforestasi Indonesia dalam jangka waktu tersebut. 

Klaim Mahfud MD tersebut sebagian benar. 
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media dan 8 panel ahli di Indonesia

Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, menyampaikan berdasarkan I ndeks Desa Membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, lebih tinggi dari 13 ribu desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi. 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan  jumlah desa maju meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.
Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.
Jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Ia mengatakan, IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan.
"IDM itu dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukinan. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa," paparnya dikutip dari Antara.
Dari data IDM 2023 juga diketahui terdapat sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan desa mandiri dan tidak lagi memiliki lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
"Contohnya Provinsi Bali. Desa mandiri pada tahun 2023 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada tahun 2022," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim sudah 13.000 desa maju dan mandiri adalah sebagian benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media dan 8 panel ahli di Indonesia

Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa impor minyak di Indonesia turun karena B35 dan B40. Indonesia baru meluncurkan program Biodiesel 35 persen atau B35 pada Rabu, 1 Februari 2023. B35 adalah campuran minyak sawit (CPO) 35 persen dengan minyak solar 65 persen. Sementara untuk penerapan B40 baru akan dilakukan pada 2024. 
Namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak mentah RI selama Januari-Agustus 2023 tercatat mencapai 11,42 juta ton, melejit 17% dibandingkan periode yang sama pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai 9,77 juta ton.
Data yang diolah oleh KataData dari BPS pada September 2023 Indonesia mengimpor minyak mentah 1,88 juta ton, meningkat 29% dibanding September tahun lalu (year-on-year/yoy).
Dengan demikian, total volume impor minyak Indonesia (gabungan impor minyak mentah dan hasil minyak) pada September 2023 mencapai 4,08 juta ton. Angka itu bertambah sekitar 10% dibanding September tahun lalu (yoy).
B35 juga mempunyai masalah terhadap lingkungan. Sejumlah masyarakat sipil menyoroti bahwa bahan bakar nabati yang digunakan sebagai campuran biodiesel di Indonesia masih sangat bergantung pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).  Dampak tersebut antara lain:
1. Peningkatan kadar CPO untuk campuran biodiesel akan menyebabkan munculnya tarik menarik kebutuhan bahan baku ini antara industri pangan versus industri energi. Alokasi CPO yang tidak seimbang bisa memicu kelangkaan pasokan untuk pangan, seperti kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.
2. Sepanjang 2014-2022, peningkatan permintaan biodiesel berbasis CPO berbanding lurus dengan peningkatan luasan kebun kelapa sawit. Hal itu didasarkan pada penelitian berjudul Biofuels Development and Indirect Deforestation (2023). Pada periode tersebut terjadi peningkatan 4,25 juta hektare lahan sawit.
3. Alih-alih menurunkan emisi, pengembangan biodiesel yang bergantung pada minyak kelapa sawit justru berpotensi meningkatkan emisi akibat ekspansi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan energi baru tersebut.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa menyatakan terbukti B35 dan B40 sudah menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan adalahbelum ada bukti.
Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia dan 8 panel ahli di Indonesia

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, M.A, mengatakan ESDM menyatakan adanya penurunan target bauran EBT di Indonesia di tahun 2025 menjadi 17%-29% dari sebelumnya ditargetkan 23%.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan di balik rencana penurunan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia pada tahun 2025 menjadi 17% - 19% dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 23%.
Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kemeterian ESDM, Jisman Parada Hutajulu menyebutkan pihaknya menginginkan target bauran EBT dI Indonesia seharusnya bukan dalam bentuk persentase, melainkan dalam satuan angka kapasitas terpasang.
Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, menjelaskan bahwa target sebelumnya pada tahun 2023 adalah 23 persen, namun dengan pembaharuan KEN, target tersebut kini menjadi 17-19 persen. Tujuan dari perubahan ini adalah agar capaian target tetap dapat terpenuhi, bahkan jika hanya mencapai skenario angka terendah.
Dalam peta jalan transisi energi pada revisi PP KEN, target bauran energi primer EBT diharapkan mencapai 19-21 persen pada tahun 2030, 25-26 persen pada tahun 2030, 38-41 persen pada tahun 2040, dan mencapai 70-72 persen pada tahun 2060.
Yunus juga mencatat bahwa perubahan signifikan terjadi pada target bauran EBT pada tahun 2060, di mana sebelumnya target dari PP KEN lama adalah 70 persen energi berasal dari fosil. Namun, dengan perubahan ini, targetnya menjadi 70-72 persen dari energi berasal dari EBT, sedangkan fosilnya menjadi 30 persen.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim target energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun 2025, berkurang dari 23% menjadi 17%, benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media dan 8 panel ahli di Indonesia