Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu pertamakali diunggah di akun Tiktok bernama @vickyjackson200 pada 23 Februari 2022.
Namun dalam video asli bukanlah wajah Gibran Rakabuming Raka, melainkan video pemilik akun bernama Papi Zayn.
Video itu disertai narasi "azankan anak malah takbiran#tiktok #baby #bayilucu #viral". Video ini sempat trending di Tiktok dan sempat diberitakan sejumlah media.
Salah satunya diunggah Pikiran Rakyat di akun Youtubenya pada 27 Februari 2024. Video itu diberi judul "Viral! Seorang Pria Kumandangkan Takbir saat Kelahiran Anaknya, Istri: Itu Takbiran Bang, Bukan Azan"
Sementara wajah Gibran Rakabuming Raka yang diunggah dalam video merupakan hasil suntingan menggunakan AI. Beberapa tanda-tanda video itu buatan AI adalah gerakan wajah yang tidak alami, ketidaksesuaian pencahayaan dan bayangan, ketidaksesuaian gerakan bibir dengan suara serta frekuensi kedipan mata yang tidak wajar.

Postingan video Gibran Rakabuming mengumandangkan takbir pada seorang anak adalah tidak benar. Video tersebut diedit menggunakan AI.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mulai 17 Agustus 2024 IKN resmi jadi ibu kota, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Hingga Presiden Keluarkan Keppres Perpindahan ke IKN" yang dimuat situs Liputan6.com.
Dalam artikel Liputan6.com, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, status DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dini menjelaskan bahwa UU IKN memiliki ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 39. Menurut Pasal tersebut, DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara sampai keputusan presiden mengenai pemindahan IKN ke Nusantara diterbitkan.
Dini menambahkan bahwa penerbitan keputusan presiden tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN secara hukum akan resmi menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat keputusan presiden tersebut diterbitkan.
"Dengan terbitnya keputusan presiden tersebut, maka secara otomatis DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara," ungkap Dini.
Aturan terkait hal itu diatur dalam Pasal 41 UU IKN bahwa sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Jadi, hanya sebagian pasal dalam UU DKI Jakarta yang akan dicabut, bukan seluruh undang-undangnya," jelas Dini.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Belum Teken Keppres Pemindahan IKN, Jokowi: Jangan Gampangkan Pindah Rumah Saja Ribet" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 12 Agustus 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum meneken keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah keppresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat, kesiapan perpindahan ini," jelas Jokowi kepada wartawan di Kawasan Embung MBH IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
"Pindah rumah aja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai. Jokowi menyebut keppres tersebut bisa saja diteken Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
Jokowi menyampaikan dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat," jelasnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim mulai 17 Agustus 2024 IKN resmi jadi ibu kota tidak benar.
DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum meneken keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Setelah ditelusuri, narasi tersebut bersumber dari artikel yang dipublikasikan di situs The People's Voice. Situs tersebut diketahui telah berulang kali menyebarkan disinformasi.

Narasi WHO memerintahkan militer menangkap penolak vaksin dibantah oleh Maria Van Kerkhove, epidemiologis yang bekerja dengan badan tersebut, pada 3 Agustus 2024.

"Kebohongan menyebar di media sosial. WHO tidak memiliki wewenang untuk menahan siapa pun. Klaim bahwa WHO bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan hal ini adalah salah dan berbahaya," tulis Van Kerkhove di X (Twitter).

Seorang juru bicara WHO juga mengatakan kepada AFP dalam sebuah email, pada 5 Agustus 2024, bahwa narasi tersebut tidak benar dan merupakan disinformasi yang berbahaya.

Juru bicara tersebut mengatakan, WHO tidak memiliki wewenang dan tidak pernah mengusulkan pelibatan militer. 

"Itu adalah kewenangan negara-negara anggota untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan terkait kesehatan bagi penduduknya," demikian pernyataan WHO.

Yayasan Gates juga mengonfirmasi kepada AFP bahwa narasi tersebut tidak benar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi soal Bill Gates dan WHO memerintahkan penangkapan penolak vaksin adalah hoaks.

Narasi itu bersumber dari sebuah situs yang kerap menyebarkan disinformasi. Narasi tersebut telah dibantah oleh WHO dan Yayasan Gates.

Dikutip dari AFP, foto tersebut juga dipublikasikan oleh mereka pada 5 Agustus 2024, setelah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina digulingkan.

Dalam foto aslinya hanya terdapat bendera Bangladesh, tidak ada bendera Palestina. 

Fotografer yang mengambil foto itu, K M Asad mengatakan, bendera Palestina tidak ada dalam foto yang digunakan sebagai sampul majalah The Economist.

Melalui unggahan di Instagramnya Asad menegaskan, foto itu tidak disunting oleh The Economist.

“Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ketika saya berada di tempat itu, tidak ada seorang pun di sana dengan dua bendera yang tergantung dan 'The Economist' tidak mengedit foto tersebut,” tulis Asad. 

Juru bicara The Economist menjelaskan bahwa foto itu bukan hasil rekayasa.

“ini bukanlah foto yang telah diubah,” kata juru bicara The Economist. 

Meski begitu dalam demonstrasi anti-pemerintah di Bangladesh, pada 5 Agustus, terdapat masyarakat yang mengibarkan bendera Palestina.

Foto tersebut bisa dilihat pada jepretan kamera K M Asad yang ada di laman Getty Image ini.

Klaim bahwa The Economist menghapus bendera Palestina pada sampul majalah mereka adalah hoaks.

Fotografer yang mengambil foto untuk sampul majalah The Economist memastikan tidak ada bendera Palestina dalam peristiwa itu.