Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, Bonifasius Endo Gauh Perdana, mengatakan klaim Prabowo tersebut sebagian benar.

Hal tersebut berdasarkan pemberitaan berikut. Amerika Serikat sebagai negara produksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alusista mereka.

Jika ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, hal tersebut harus melalui persetujuan Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama. Seringkali, hanya alusista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain.

Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai. Namun klaim 50 persen alutsista bekas masih berusia muda tidak bisa diverifikasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga

Negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai. Namun klaim 50 persen alutsista bekas masih berusia muda tidak bisa diverifikasi.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyatakan bahwa ASEAN memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang rumit dan konsensual. Ini didasarkan pada Piagam ASEAN yang menjadi landasan pembentukannya sejak 1967. “Sehingga sudah menjadi kenyataan yang disadari oleh setiap pemimpin ASEAN,” ujar Ludiro Madu dalam keterangannya.
Sumber: https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama, menyatakan bahwa ASEAN memang menempatkan konsensus sebagai salah satu prinsip dan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.

“Secara general memang prinsip tersebut membuat penyelesaian masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadi berlarut-larut dan tidak efisien,” ujar dia dalam keterangannya.
Sumber: https://www.reportingasean.net/asean-consensus-blessing-curse/

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 bahwa pengambilan keputusan di ASEAN rumit dan harus konsensus,

benar. Hal tersebut didasarkan pada Piagam ASEAN yang menjadi landasan pembentukannya sejak 1967. ASEAN memang menempatkan konsensus sebagai salah satu prinsip dan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.

Berdasarkan informasi dari Kementeri Keuangan (Kemenkeu), Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang luar negeri atau default.

Informasi ini dikutip dari dari artikel berjudul "Kemenkeu: Indonesia tak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah" yang dimuat situs antaranews.com pada 14 Juni 2023.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam CNBC - Money Talks on Location di Jakarta, Rabu.

Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan. Ia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.

Deni mengatakan utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.

Artinya, sambung Deni, utang Indonesia yang meningkat turut diiringi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat. Jadi, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.

Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Mengutip katadata.co.id, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melaporkan terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023.

Dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme.

Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitu pun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang.

Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini, terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88.

Dosen Hubungan Internasional Hubungan Internasional Ludiro Madu menyatakan klaim Ganjar Pranowo benar.

“Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88,” ujar Ludiro dalam keterangannya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si menyatakan sepanjang tahun 2023 tidak terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme.

"Sepanjang tahun 2023, Alhamdulillah tidak ada terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik," ujar Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., di Kantor BNPT, Sentul pada Jumat (29/12/2023).

Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan terorisme berdampak positif untuk menciptakan situasi keamanan Indonesia yang semakin baik.

Sepanjang tahun 2023 serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme tidak terjadi di Indonesia.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 bahwa tidak ada aksi terorisme di Indonesia selama 2023, benar. BNPT menyatakan tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023.