Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan aksi terorisme relatif tidak ada di 2023. Hal itu disampaikan oleh Ganjar pada Debat Capres ketiga di Istora Senayan GBK, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan perlunya mengapresiasi pihak Kepolisian bahwa relatif tidak ada tindakan terorisme di Indonesia sepanjang 2023. "Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada Kepolisian," ujarnya. Faktanya Dilansir dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala BNPT Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel menyampaikan bahwa sepanjang 2023 serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme tidak terjadi di Indonesia. "Sepanjang tahun 2023 Alhamdulillah tidak ada terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik," ungkap Kepala BNPT Mohammed Rycko Amelza Dahniel di Kantor BNPT, Sentul, Jumat (29/12/2023).

Dilansir dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala BNPT Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel menyampaikan bahwa sepanjang 2023 serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme tidak terjadi di Indonesia.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana menjelaskan, pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Secara global, rerata anggaran pertahanan 2-3% dari PDB. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39% dan 20% dari total belanja militer global.

“Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3% dari PDB sesuai rerata global,” ujarnya.

Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama menyampaikan, anggaran militer dalam catatan Kemenkeu adalah Rp144,7 triliun untuk 2023, Sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 Triliun USD atau Rp22.000 triliun

Sementara, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menjelaskan, tidak ada persentase ideal mengenai hal ini. Data dari beberapa negara memang berbeda. Negara-negara anggota NATO telah sepakat untuk mendedikasikan 2% PDB mereka untuk belanja pertahanan. Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini.

Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Mulai dari di bawah 1% hingga di atas 7%. Kesepakatan di antara negara-negara, biasanya untuk presentase anggaran pertahanan adalah maksimal 1% dari PDB.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 tentang anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 2% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), benar. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Pada 2023, anggaran militer dalam catatan kemenkeu adalah Rp144,7 triliun, sementara PDB Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 triliun USD atau Rp 22.000 triliun.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan situasi keamanan nasional semakin membaik.

Rycko Amelza Dahniel, Kepala BNPT dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2023 mengatakan tidak adanya aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena membaiknya situasi keamanan nasional yang merupakan hasil dari upaya penegakan hukum tegas dan masif oleh Detasemen Khusus (Densus 88) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didukung TNI.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bahkan melaporkan selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Melansir dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme.

Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitupun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88.

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University-Indonesia juga membenarkan data tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) benar sepanjang 2023 tidak tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia.

Demikian juga menurut Ludiro Madu, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Menurut dia, tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan pada 2023 tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia adalah benar.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena situasi keamanan nasional semakin membaik.

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah negara tercatat tak memiliki kekuatan militer. Antara lain Andorra, Kosta Rika, Vatikan, Islandia, dan Vanuatu. Negara-negara tersebut memilih untuk tak memiliki kekuatan militer karena ada alasan khusus di baliknya. Andorra misalnya, negara yang terletak di pegunungan Pyrenees itu tak memiliki kekuatan militer karena telah menandatangani perjanjian khusus dengan Spanyol dan Prancis. Jika terjadi serangan militer terhadap Andorra, Spanyol dan Prancis nantinya bakal menurunkan pasukan terbaik mereka untuk melindungi negara seluas 468 kilometer persegi tersebut. Contoh lainnya, Vatikan, diketahui telah menghapus kekuatan militernya sejak tahun 1970. Vatikan menghapus kekuatan militernya saat Paus Paulus VI menjabat. Saat ini mereka bergantung terhadap Italia terkait pertahanan militernya. Senada dengan Vatikan, Islandia juga bergantung kepada negara lain untuk melindungi wilayahnya. Islandia diketahui telah menekan pernjanjian dengan Amerika Serikat pada 2006 lalu. Maka dari itu, Islandia mengandalkan Negeri Paman Sam sebagai garda terdepan untuk menjadi pelindung wilayahnya.

Sejumlah negara tercatat tak memiliki kekuatan militer. Antara lain Andorra, Kosta Rika, Vatikan, Islandia, dan Vanuatu.