Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023, yang menunjukkan situasi keamanan nasional semakin membaik.

“Meski masih terdapat serangan teror di sejumlah negara, namun sepanjang 2023 tidak ada aksi terorisme di Indonesia. Sebuah indikasi yang menunjukkan membaiknya situasi keamanan di Indonesia,” ujar Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel, dilansir dari Info Publik.

Densus 88 Antiteror Polri melaporkan terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Meskipun sepanjang tahun 2023, Densus 88 menangkap 104 orang tersangka terorisme.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Pertahanan pernah diserang oleh peretas atau hacker pada 2023. Hal ini disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). "Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker (pada) 2023," ujar Anies. Bagaimana faktanya? Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, pada 3 November 2023, hacker diduga berhasil membobol situs resmi kemhan.go.id yang di dalamnya terdapat 1,64 terabit dari 2 terabit data. Sejumlah laman tidak bisa diakses, termasuk layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Situs resmi Kemenhan ini diduga dibobol oleh peretas "Two2" yang memublikasikannya di pasar gelap atau black market. Peretas tersebut juga mengeklaim memiliki akun yang bisa mengakses dokumen rahasia serta informasi sensitif di situs kemhan.go.id. Secara terperinci, ada 667 pengguna serta 37 karyawan yang data pribadinya bocor. Sementara, Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, data-data yang diretas merupakan data seperti pendaftaran komponen cadangan (komcad) dan siaran pers atau PPID. Edwin menyebutkan, dokumen atau data sensitif tidak disimpan di laman kemhan.go.id. ”Kemenhan ingin menegaskan bahwa meskipun situs Kemenhan memuat sejumlah data, tidak ada data sensitif yang berpotensi terdampak,” kata Edwin, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023). Pascaperetasan, pihaknya memutuskan untuk menonaktifkan laman kemhan.go.id. “Sebagai langkah preventif dan guna keperluan tersebut, situs Kemenhan untuk sementara dinonaktifkan," ungkap dia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, pada 3 November 2023, hacker diduga berhasil membobol situs resmi kemhan.go.id yang di dalamnya terdapat 1,64 terabit dari 2 terabit data.

Menurut Prabowo, rasio utang luar negeri Indonesia masih di angka aman jika memakai rasio terhadap PDB. “Mengenai utang luar negeri, ternyata utang kita sekarang sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita terendah, jadi berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kita tidak pernah gagal hutang,” ujar Prabowo.

Namun, klaim Prabowo pada segmen ketiga debat ketiga capres untuk Pilpres 2024 itu salah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dipublikasikan di laman resminya, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di angka 29,1% pada Agustus 2032.

Dengan begitu, bisa disimpulkan klaim Prabowo soal rasio utang luar negeri terhadap PDB adalah salah. Namun, ada sebagian klaim Prabowo yang benar seperti banyak negara yang memiliki utang luar negeri dengan rasio lebih besar terhadap PDB jika dibandingkan Indonesia, seperti Arab Saudi 31,65%.

Klaim Prabowo soal Indonesia yang tidak pernah gagal bayar utang adalah benar. Hal itu pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Perlu diketahui, tema yang diangkat dalam debat capres ketiga ini adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat sebuah negara akan dihormati, dan pemerintah bisa menjaga kepentingan nasional. Menurut Prabowo, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer.

"Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas, seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak kita harus kuat, kita harus kuat," kata Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Verifikasi

Ada sejumlah negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara.

Menurut data CIA World Factbook, ada 39 negara dan wilayah yang tidak memiliki militer. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kekuatan militer reguler. Sedangkan kekuatan pertahanan menggunakan kekuatan polisi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer itu sejauh ini tidak mengalami penindasan seperti Gaza.

Di antara beberapa negara yang tidak memiliki militer reguler adalah:

Kosta Rika: Negara berpopulasi lebih dari 5 juta jiwa, Kosta Rika mengandalkan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama di negara ini. Negara ini juga rutin membantu Amerika Serikat memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir. Negara ini adalah anggota Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance), yang bertanggung jawab atas pertahanannya jika menghadapi agresi eksternal.

Panama: Negara dengan populasi 4,3 juta orang ini juga tidak memiliki angkatan militer. Personel keamanan sebanyak 27 ribu orang tergabung dalam Pasukan Publik Panama, yang menjamin hukum dan ketertiban di negara tersebut. Kepolisian Nasional Panama dilengkapi dengan unit kontra terorisme dan anti narkotika, serta pasukan khusus untuk respon cepat dan operasi maritim.

Mauritius: Negara dengan populasi 1,2 juta orang ini memiliki Kepolisian Mauritius (MPF) berjumlah 12.500 orang, sebagai pasukan penegak hukum nasional dan operasi keamanan lainnya di negara tersebut. MPF mencakup unit paramiliter, unit pendukung khusus, dan penjaga pantai nasional.

Kepulauan Solomon: Penjagaan keamanan internal dan eksternal di negara berpenduduk 707 ribu orang ini ditangan kepolisian. Kepolisian Kepulauan Solomon mendapat pelatihan secara rutin dari Australia dan Selandia Baru.

Islandia: Islandia tidak memiliki militer atau angkatan bersenjata reguler. Organisasi penegakan hukum utama di negara ini hanya Polisi Nasional Islandia, Penjaga Pantai Islandia, dan sembilan kepolisian regional. Islandia merupakan salah satu negara anggota NATO, sehingga NATO bertanggung jawab pada jaminan keamanan dan kedaulatan dari berbagai ancaman.

Selain itu, sejumlah negara lain yang tidak memiliki kekuatan militer adalah Andora, Aruba (wilayah Belanda), Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Curacao (wilayah Belanda), Dominica, Kepulauan Falkland, Kepulauan Faroe, Hong Kong, Monako, hingga Vanuatu dan Kota Vatikan.

Menurut data CIA World Factbook, ada 39 negara dan wilayah yang tidak memiliki militer. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kekuatan militer reguler. Sedangkan kekuatan pertahanan menggunakan kekuatan polisi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer itu sejauh ini tidak mengalami penindasan seperti Gaza.