KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan ada 2.500 tambang ilegal yang tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Muhaimin, dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024). Bagaimana faktanya? Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 di antaranya ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR. PLT Ditjen Minerba ESDM Bambang Suswantono mengatakan, pelaku praktik penambangan ilegal umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan formal. Menurut dia, diperlukan pendekatan khusus dan pembinaan untuk menertibkan praktik penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat setempat.

Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi.

Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, menyampaikan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, lebih tinggi dari 13 ribu desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan jumlah desa maju meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.

Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.

Ia mengatakan, IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan.

"IDM itu dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukinan. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa," paparnya dikutip dari Antara.

Dari data IDM 2023 juga diketahui terdapat sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan desa mandiri dan tidak lagi memiliki lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.

"Contohnya Provinsi Bali. Desa mandiri pada tahun 2023 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada tahun 2022," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim sudah 13.000 desa maju dan mandiri adalah sebagian benar.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menjelaskan ada variasi data, mayoritas data menunjukkan laju deforestasi Indonesia tidak menempati posisi tertinggi di dunia. Misal data dari WRI, tahun 2001-2022 deforestasi tertinggi diduduki oleh Rusia, sementara Indonesia menempati posisi kelima.

Sedangkan dari data Statista menunjukkan pada tahun 2022 deforestasi tertinggi diduduki oleh Brasil, sementara Indonesia berada di posisi keempat.

Selain itu, menurut Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal dilansir dari Global Forest Watch, penggundulan hutan tahun 2022 lebih rendah dibanding pada tahun 2014.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.

Laporan Harian Kompas menyebutkan, pada 2021 ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Kemudian pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 1.406 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyebutkan persoalan utama permasalahan pertanahan yakni mafia tanah.
Mulai dari izin rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai gambaran, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait bidang pertanahan.

Pada 2023, dari 291 laporan masyarakat sebanyak 23 persen merupakan bidang pertanahan. Jumlah itu terbanyak dibanding laporan lainnya di bidang kepegawaian, perizinan, dan desa.

Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.