Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan bahwa utang di Indonesia belum ideal karena masih lebih dari 30 persen dari GDP atau Produk Domestik Bruto (PDB).
Klaim tersebut disampaikan oleh Anies pada acara debat ketiga Pilpres 2024 yang bertemakan pertahanan, keamanan, HI, dan geopolitik bertempat di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, (7/1/2024).
Berikut pernyataan Anies:
“Berapa persentase yang ideal untuk kita di Indonesia? Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP, sehingga kita aman di situ di bawah 30 persen,”
Namun, benarkah utang Indonesia belum ideal karena lebih dari 30 persen dari GDP?
(GFD-2024-15008) Cek fakta, Anies sebut utang Indonesia belum ideal karena lebih dari 30 persen GDP
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Menurut dosen Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, mengatakan pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11% terhadap produk domestik bruto (PDB), dilansir dari Katadata.
Selain itu, menurut Prasetia Nugraha dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Kementerian Keuangan memang telah menetapkan bahwa threshold hutang berada di nilai 30 persen dari PDB namun jika merujuk pada undang - undang keuangan yakni Undang-Undang nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka batas hutang negara adalah 60 persen dari PDB.
Selain itu, menurut Prasetia Nugraha dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Kementerian Keuangan memang telah menetapkan bahwa threshold hutang berada di nilai 30 persen dari PDB namun jika merujuk pada undang - undang keuangan yakni Undang-Undang nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka batas hutang negara adalah 60 persen dari PDB.
Kesimpulan
Jadi, klaim Anies terkait hutang Indonesia tidak ideal karena melebihi 30 persen adalah tidak benar atau disinformasi.
Rujukan
(GFD-2024-15007) (CEK FAKTA Debat) Ganjar: Tidak Ada Terorisme Sepanjang 2023
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
(CEK FAKTA Debat) Ganjar: Tidak Ada Terorisme Sepanjang 2023
Hasil Cek Fakta
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023.
"Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada," kata Ganjar saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Verifikasi:
Mengutip situs resmi humas Polri, Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 Polri mengungkapkan tren aksi teror di Indonesia menurun selama 3 tahun terakhir. Dari grafik pada 2021 ada 6 kejadian teror.
Kemudian pada 2022 aksi teror terjadi satu kali. Lalu hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Sementara untuk penegakan hukum terkait terorisme, angkanya juga terus menurun.
Pada 2021 ada 370 penegakan hukum, kemudian pada 2022 ada 248 penegakan hukum, dan pada 2023 ada 104 penegakan hukum. Meski tak ada aksi terorisme, namun hingga Oktober 2023 Densus 88 telah menangkap 59 terduga teroris di beberapa wilayah Indonesia.
Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyatakan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023.
"Benar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa memang tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023," ujar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia Prasetia Anugrah Pratama, Minggu (7/1/2024).
Hal serupa disampaikan oleh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu.
"Betul. Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88," kata Ludiro, Minggu (7/1/2024).
"Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada," kata Ganjar saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Verifikasi:
Mengutip situs resmi humas Polri, Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 Polri mengungkapkan tren aksi teror di Indonesia menurun selama 3 tahun terakhir. Dari grafik pada 2021 ada 6 kejadian teror.
Kemudian pada 2022 aksi teror terjadi satu kali. Lalu hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Sementara untuk penegakan hukum terkait terorisme, angkanya juga terus menurun.
Pada 2021 ada 370 penegakan hukum, kemudian pada 2022 ada 248 penegakan hukum, dan pada 2023 ada 104 penegakan hukum. Meski tak ada aksi terorisme, namun hingga Oktober 2023 Densus 88 telah menangkap 59 terduga teroris di beberapa wilayah Indonesia.
Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyatakan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023.
"Benar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa memang tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023," ujar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia Prasetia Anugrah Pratama, Minggu (7/1/2024).
Hal serupa disampaikan oleh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu.
"Betul. Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88," kata Ludiro, Minggu (7/1/2024).
Kesimpulan
"Benar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa memang tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023," ujar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia Prasetia Anugrah Pratama, Minggu (7/1/2024).
Rujukan
(GFD-2024-15005) (CEK FAKTA Debat) Bawa Nama Jokowi, Anies Sebut Prabowo Punya 340 Ribu Hektare Lahan
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung ketimpangan antara kepemilikan lahan antara anggota TNI dengan menteri pertahanan.
Menurut Anies Baswedan, setengah lebih dari jumlah tentara Indonesia tidak punya rumah dinas. Sedangkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya lahan 340 ribu hektare. Anies juga menyinggung nama Presiden Joko Widodo.
"Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di republik ini," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Dalam sesi berikutnya, Anies Baswedan merevisi jumlah lahan, bukan 340 hektare melainkan 340 ribu hektare.
Menurut Anies Baswedan, setengah lebih dari jumlah tentara Indonesia tidak punya rumah dinas. Sedangkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya lahan 340 ribu hektare. Anies juga menyinggung nama Presiden Joko Widodo.
"Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di republik ini," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Dalam sesi berikutnya, Anies Baswedan merevisi jumlah lahan, bukan 340 hektare melainkan 340 ribu hektare.
Hasil Cek Fakta
Mengenai lahan Prabowo ini, Anies Baswedan merujuk Debat Calon Presiden pada 2019 yang mempertemukan Jokowi dengan Prabowo.
Pada debat Minggu (17/2/2019), Jokowi mengatakan Prabowo memiliki lahan ratusan ribu hektare di beberapa daerah.
"Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220.000 hektare," kata Jokowi saat itu.
Selain itu, saat itu, Jokowi juga menyebut Prabowo punya lahan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.
"Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi saat itu.
Prabowo Subianto membenarkan pemilikan lahan itu, namun statusnya hak guna usaha.
"Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara," jawab Jokowi.
Menurut keterangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (saat itu) Fadli Zon, lahan itu diperoleh Prabowo melalui proses lelang pascakrisis moneter 1997-1998.
"Banyak aset itu kemudian diambil alih oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dilelang dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi, kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Fadli Zon menyebut kepemilikan lahan seluas itu terbilang wajar bagi Prabowo yang juga seorang pengusaha.
Pengelolaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo itu juga dibenarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status HGU atau tanah milik negara yang dikelola swasta.
Pada debat Minggu (17/2/2019), Jokowi mengatakan Prabowo memiliki lahan ratusan ribu hektare di beberapa daerah.
"Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220.000 hektare," kata Jokowi saat itu.
Selain itu, saat itu, Jokowi juga menyebut Prabowo punya lahan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.
"Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi saat itu.
Prabowo Subianto membenarkan pemilikan lahan itu, namun statusnya hak guna usaha.
"Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara," jawab Jokowi.
Menurut keterangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (saat itu) Fadli Zon, lahan itu diperoleh Prabowo melalui proses lelang pascakrisis moneter 1997-1998.
"Banyak aset itu kemudian diambil alih oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dilelang dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi, kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Fadli Zon menyebut kepemilikan lahan seluas itu terbilang wajar bagi Prabowo yang juga seorang pengusaha.
Pengelolaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo itu juga dibenarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status HGU atau tanah milik negara yang dikelola swasta.
Rujukan
(GFD-2024-15004) Cek Fakta: Anies Sebut Indonesia Mengalami Lebih dari 800 Juta Cyber Attack, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Calon presiden (capres) nomor urut 1Anies Baswedan dalam debat Pilpres bahwa Indonesia mengalami lebih dari 800 juta cyber attack via HP dan komputer.
"HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack lebih dari delapan ratus juta," kata Anies dalam debat Pilpres di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024.
"HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack lebih dari delapan ratus juta," kata Anies dalam debat Pilpres di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024.
Hasil Cek Fakta
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id,klaim Anies Baswedan yang menyebutkan Indonesia mengalami lebih dari 800 juta cyber attack via HP dan komputer adalah benar.
Pada tahun 2021, terjadi 800 serangan siber di Indonesia, terutama pada periode Januari-Agustus 2021. Sementara itu, menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia juga mengalami lebih dari 1 miliar serangan Cyber pada tahun 2022. Situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing.
Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018. Menurut salah satu perusahaan keamanan siber, Kasperskypada Q2 2023, terdapat 7 juta serangan siber di Indonesia.
Pada tahun 2021, terjadi 800 serangan siber di Indonesia, terutama pada periode Januari-Agustus 2021. Sementara itu, menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia juga mengalami lebih dari 1 miliar serangan Cyber pada tahun 2022. Situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing.
Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018. Menurut salah satu perusahaan keamanan siber, Kasperskypada Q2 2023, terdapat 7 juta serangan siber di Indonesia.
Kesimpulan
Klaim yang disebut Anies Baswedan tentangIndonesia mengalami lebih dari 800 juta cyber attack via HP dan komputer adalah benar.Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.
Rujukan
Halaman: 2945/6085