Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, menyampaikan, sejak tahun 2016 hingga 2023, pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 surat keterangan (SK) hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektar. Pada 2023, ada tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektar, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi.

Berdasarkan penambahan tersebut, hutan adat yang diakui hanya berjumlah 1.171.209 hektare alias tidak mencapai 1,5 juta hektare seperti pernyataan Gibran.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter RI tercatat mencapai 5.355 orang. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.

Fikri Muhammad (Senior Analyst dari Climateworks Centre) menyebut dari data itu jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9 persen.

Dari total tenaga kerja asing tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5 persen. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang.

Sementara untuk 2023, berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan antara lain:

Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.
Dari data itu, tidak benar jika tenaga kerja asing mendominasi sektor industri pertambangan. Hanya saja untuk industri smelter khususnya nikel, tidak ada data resmi berapa persen jumlah tenaga kerja asing.

Sekadar gambaran, berdasarkan keterangan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 16 Januari 2024, smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang baru-baru ini terbakar dan meledak, memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 11 ribu orang dan tenaga asing sebanyak 1.300 orang.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), impor komoditas pangan mengalami peningkatan. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Catatan Kemendag, pada 2004 impor gandum di Indonesia hanya 2-3 juta ton per tahun. Sedangkan pada 2023, impor gandum mencapai 13 juta ton per tahun. Untuk impor gula pasir meningkat dari sebelumnya 1 juta sampai 2 juta per tahun, pada 2023 telah mencapai 5 juta per tahun.

Impor bawang putih, pada 2004 hanya 25 ribu sampai 30 ribu ton. Pada 2023 mencapai hampir 600 ribu ton per tahun.

Dosen Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan bahwa klaim Mahduf MD sebagian benar. Menurut dia, berdasarkan data BPS pada 2019-2023 menunjukkan impor pangan Indonesia seperti beras, daging hewan, sayuran, dan buah-buahan mengalami fluktuasi.

Romauli Panggabean yang merupakan Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, menjabarkan soal impor beberapa komoditas pangan .

Untuk beras, kata dia, bersumber pada data BPS, impor beras berdasarkan volume beratnya trennya menurun dari 444.508,8 ton tahun 2018 menjadi 429.207,3 pada tahun 2022. Sedangkan berdasarkan nilai CIF dari pembelian beras impor tersebut, memang meningkat dari 184 juta USD di tahun 2019, menjadi 202 juta USD pada tahun 2022.

“Jadi yang meningkat adalah nilai impornya, tetapi secara volume trennya menurun,” ujar Romauli Panggabean dalam keterangannya.

Sedangkan untuk sayur, masih mengacu pada data BPS, volume impor sayur meningkat cukup tajam dari tahun 2019 ke 2022. Dari 770 ribu ton tahun 2019 menjadi 1 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan nilai impornya juga meningkat dari 770 juta USD tahun 2019, menjadi 952 juta USD pada 2022.

Sedangkan daging sejenis lembu, volume impor menurun dari 2019 ke 2022. Volume impor daging sejenis lembu pada 2019 sebesar 262 ribu ton menjadi 225 ribu ton pada 2022. Sedangkan untuk nilai impornya meningkat tidak terlalu tinggi yaitu dari 829 juta USD pada 2019, menjadi 861 juta USD pada 2022.

Selanjutnya buah-buahan, volume impor dan nilai impor sama-sama meningkat tetapi tidak setinggi sayur-sayuran. Volume impor buah meningkat dari 724 ribu ton tahun 2019, menjadi 749 ribu ton pada 2022. Sedangkan nilai impor buah juga mengalami kenaikan, yakni dari 1,4 miliar USD tahun 2019 menjadi 5 miliar USD pada tahun 2022.

“Untuk gula, volume impor meningkat sangat tajam, meningkat dari 4 juta ton tahun 2019, menjadi 6 juta ton pada tahun 2022,” tambah Romauli Panggabean.

Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal menambahkan, pada 2023 impor beras Indonesia merupakan impor tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Bahkan tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999,” kata dia dalam keterangannya.

Ia mengacu pada pada BPS 2023, yang menyebut impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat signifikan dibanding 2022 yang hanya sebesar 429 ribu ton. Impor beras pada waktu tersebut merupakan yang terbesar sejak 2019.

Pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 bahwa impor pangan pada era Jokowi semakin banyak, benar.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut.

Senior Analyst Climetoworks Centre Fikri Muhammad, menyebut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu mencatat bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, Indonesia mencapai 5.355 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat sebanyak 244.945 orang. Total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, mencapai 250.300 orang. Dengan demikian, persentase TKA di sektor ini hanya sekitar 2,1%, sementara TKI mendominasi dengan 97,9%.

Dari total TKA, sebagian besar bekerja di Izin Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter sebanyak 21.688 orang. Artinya, persentase TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5%, sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral mencapai 19.418 orang.

Di sisi lain, dalam press release Kementerian ESDM terkait peningkatan tenaga kerja di tahun 2023, tidak disebutkan secara spesifik jumlah tenaga kerja yang terkait dengan sektor nikel. Namun, rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin mencakup mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA, serta batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) mencakup 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.

Pernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres 2024 tentang industri nikel lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja Indonesia, salah.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, Indonesia mencapai 5.355 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat sebanyak 244.945 orang. Total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, mencapai 250.300 orang.