Dilansir Data Indonesia, bagian dari Bisnis Indonesia Group, dalam periode jabatan Presiden SBY pada 2004-2014, tercatat gaji PNS, TNI dan Polri naik sebanyak 9 kali 
Kenaikan gaji  PNS, TNI dan Polri di masa SBY yakni:
2004: 15% 
2007: 15% 
2008: 20% 
2009: 15% 
2010: 5% 
2011: 10% 
2012: 10% 
2013: 7% 
2014: 6%
Sedangkan kenaikan gaji PNS terjadi tiga kali selama pemerintahan Jokowi. Jokowi pertama kali menaikkan gaji PNS pada 2015 sekitar 6%. Selanjutnya, Jokowi menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada 2019. Ini membuat gaji PNS paling rendah sebesar Rp1,56 juta, sedangkan tertingginya senilai Rp5,9 juta.
Dilansir Setkab, tercatat selama masa kepemimpinan Jokowi sudah menaikan gaji PNS, TNI dan Polri  pertama tahun 2015 naik 5 persen, 2019 5 persen, dan 2024 naik 8 persen.
Laman Goodstats, kenaikan untuk ketiga kalinya gaji PNS, TNI dan Polri selama masa kepemimpinan Jokowi dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, tanggal 16 Agustus 2023.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengumumkan  kenaikan sebesar 8 persen gaji ASN di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.
"Dalam RAPBN 2024, kami mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%," kata Jokowi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies bahwa  kenaikan gaji (TNI) di era SBY 9 kali, sementara di era Jokowi hanya 3 kali adalah Benar.
Jokowi  menaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebanyak 3 kali, pada 2015 naik sebesar 5 persen, 2019 naik 5 persen dan 2023 naik 8 persen. Sedangkan pada periode SBY tercatat 10 kali kenaikan. Paling besar pada tahun 2008.

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University-Indonesia, memang benar bila Indonesia sedang dihadapkan pada tuduhan meninggalkan kontrak kerja sama untuk 3 kapal selam. Situs Asian Military Review menuding kontrak kerja sama senilai $1,02 miliar itu ditinggalkan demi beralih ke jenis kapal selam Scorpene produksi Naval Group (Prancis). 
Namun informasi terkait pembatalan kerja sama pembuatan kapal selam PT PAL dengan Korea Selatan karena Prabowo Subianto, menurut Prasetia, agak menyesatkan. Sebab pada tahun 2021, Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diketahui masih menerima hasil kerja sama PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan yakni kapal selam Alugoro-405.  
“Dengan adanya serah terima satu kapal selam pada tahun 2021 maka dapat dianggap bahwa Indonesia tidaklah sepenuhnya meninggalkan kontrak kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2019 tersebut,” kata Prasetia. 
Dikutip dari Kompas.com, pada pada Senin, 16 Januari 2023 Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf AL (KSAL) di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengatakan bahwa kerja sama pembuatan kapal selam  Indonesia dengan Korea Selatan masih dibahas kembali. TNI Angkatan Laut (AL) masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait lanjutan kerja sama batch ke-2 pembuatan kapal selam bersama Korea Selatan (Korsel). 
Sebelumnya, kerja sama pembuatan kapal antara Indonesia dengan Korea Selatan telah diselesaikan tahap pertama, yakni KRI Nagapasa-403, KRI Ardadeli-404, dan KRI Alugoro-405.  Ketiga kapal selam itu merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korsel lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd. 
Kapal selam terakhir yang diresmikan, yaitu KRI Alugoro-405. Alugoro resmi menjadi alutsista TNI AL setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Maret 2021. 
Dilansir dari CNBC Indonesia, Utario Esna Putra, Kadep Humas PT PAL Indonesia (Persero) menjelaskan, rencananya kapal selam terbaru hasil kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan akan diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI AL pada Desember 2020. Namun rencana itu tertunda dan baru bisa dikirim pada Januari 2021. 
Acara seremoni penyerahan kapal selam dari PT PAL sebagai perakit ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalami pergeseran waktu pelaksanaan. "Lebih tepatnya acara seremonial serah-terima digeser tanggal 15 Januari 2021,” kata Utario, 21 Desember 2020. 
Sebuah studi dari Jurnal Diplomasi Pertahanan Volume Sepuluh UPN Veteran Jawa Timur menyebutkan bahwa kerja sama bilateral dalam industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan, merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan tender untuk proyek tiga kapal selam pada tahun 2011 antara Indonesia dan Daewoo Shipbuilding Co. 
Dalam penelitian yang ditulis oleh Clara Lucia Marghanita itu, kerja sama dinilai sesuai dengan proses-proses yang telah disepakati sesuai kontrak. Yakni melakukan peralihan teknologi, penguasaan ilmu, pembangunan konstruksi dengan konsep OJT,shared costsesuai kesepakatan, danfinal assemblypembangunan kapal selam.  

Klaim Ganjar Pranowo dalam debat capres yang menyebutkan pembatalan kerjasama pembuatan kapal selam PT. PAL dengan Korea Selatan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, adalahsebagian benar. 
Sebab pada tahun 2021, Indonesia masih menerima menerima hasil kerjasama PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan yakni kapal selam Alugoro-405. 
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia.

Dosen dan Koordinator Pendidikan di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia Ahmad Rizky M. Umar, mengatakan kekuatan nasional memang harus disertai kekuatan militer. Namun mencontohkan Gaza, kata dia, merupakan analogi yang keliru.
“Prabowo menggunakan contoh Gaza (Palestina), yang hingga saat ini belum diakui secara internasional sebagai negara-bangsa oleh banyak negara dan tidak memiliki kekuatan militer yang berdaulat seperti Indonesia,” kata Rizky.
Gaza sendiri, kata Rizky, dikuasai oleh Hamas yang bukan dianggap sebagai negara-bangsa oleh banyak negara. 
Dilansir dari CNN Indonesia, umumnya keberadaan tentara atau kelompok militer dimaksudkan untuk peperangan atau pertahanan negara. Namun jika dibutuhkan, pasukan militer juga dapat bertugas melakukan pekerjaan kemanusiaan seperti memasok makanan, air hingga, perawatan medis untuk kondisi tertentu.
Kelompok militer yang besar seringkali dianggap sebagai tanda kekuasaan dan bentuk rasa aman bagi warga negara serta sekutunya, meski pendapat ini juga bisa diperdebatkan.
Namun terlepas dari peran militer bagi sebuah negara, ada pula negara yang tidak memiliki tentara atau angkatan bersenjata.
World Population Review yang dikutip dari CNN Indonesia, negara-negara yang tanpa tentara termasuk dalam satu dari tiga kategori yakni negara-negara yang telah diterapkan demiliterisasi, negara yang pendirinya tidak mendirikan militer, atau negara-negara bekas jajahan sehingga masih bergantung di bawah perlindungan kelompok militer negara lain--yang sebelumnya menjajah mereka. Beberapa negara tanpa tentara yakni Andorra, Dominica, Kiribati, Kepulauan Solomon, Palau, Samoa dan Vatikan. 
Dikutip dari KataData, meski punya cukup banyak tentara, kekuatan militer Indonesia belum menonjol di skala Asia. Hal ini terlihat dari Asia Power Index yang disusun Lowy Institute, lembaga riset asal Australia, yang menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-10 dari 21 negara Asia yang diriset.
Menurut Lowy Institute, Indonesia memiliki sekitar 675 ribu personel militer dan paramiliter. Jumlahnya paling banyak ke-5 di Asia, setelah India, Cina, Korea Utara, dan Pakistan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa kekuatan nasional harus disertai kekuatan militer, tanpa itu akan mudah dilindas seperti Gaza, adalahsebagian benar. 
Menurut Ahmad Rizky M. Umar, pengajar University of Queensland, kekuatan nasional memang harus disertai kekuatan militer. Namun mencontohkan Gaza merupakan analogi yang keliru.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Anis tidak secara spesifik menyebutkan virus yang menjadi penyebab 160 ribu orang meninggal. Namun, sejak 2020, dunia global menghadapi pandemi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. 
Data Badan Kesehatan Dunia ( WHO ) menunjukkan bahwa sejak awal kemunculan hingga 31 Desember 2023, COVID-19 menyebabkan kematian 6.991.842 juta jiwa di seluruh dunia. 
Data yang disampaikan Anies Baswedan itu mendekati jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Dilansir Kata Data, sampai tanggal 13 Agustus 2023, total kematian COVID-19  di Indonesia sebanyak 161,92 ribu orang. Data ini menempatkan angka kematian COVID-19 di Indonesia di urutan dua tertinggi di Asia.
Sumber: World Health Organization
Menurut World0Meter, data kematian COVID-19 di Indonesia hingga 8 Januari 2024 mencatat 161.954 orang dari total 6.821.940 kasus.
Sumber: data kematian dari laman World-O-meter
Virus lain yang mengancam pada tahun 2023 adalah monkeypox. Dalam Laporan Situasi Eksternal 28, diterbitkan  WHO tanggal 19 September, sejak 1 Januari 2022 hingga 11 September 2023, total kumulatif kasus monkeypox adalah  90.439 kasus yang dikonfirmasi oleh laboratorium, termasuk 157 kematian di 115 negara.
Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan pernyataan Anies yang membandingkan kematian akibat virus dalam konteks keamanan (security) yang lebih luas tidak dapat dijadikan acuan.
“Membandingkan kematian akibat virus dengan arah penguatan pertahanan Indonesia dengan melakukan pembelian alutsista tidaklah tepat atau salah arah,” kata Prasetia.
Menurutnya, keamanan kesehatan atauhealth securitymemang rentan terhadap ancaman non-tradisional termasuk ancaman virus. Namun, hal itu tidak dapat disandingkan dengan ancaman militer yang bersifat ancaman tradisional karena variabel-variabel yang mempengaruhi memiliki konteks yang berbeda.
Selama tahun 2023, perang yang diakibatkan invasi Rusia atas Ukraina menyebabkan banyak korban jiwa. Dilansir Tempo.co, korban meninggal dalam invasi Rusia ke Ukraina tembus 500 ribu jiwa. Meskipun belum pasti, 70.000 warga Ukraina tewas dan sedikitnya 120.000 terluka.
Selain itu, invasi Israel ke Gaza telah menewaskan 22.185 warga Palestina dengan paling sedikit 57 ribu terluka, menurut Menteri Kesehatan yang dikutip dari Al Jazeera. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus adalahbenar. 
Angka itu mendekati kematian warga akibat SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi kematian akibat virus dan perang tradisional tidak dapat dibandingkan. Hal ini karena pertahanan negara dan keamanan kesehatan memiliki variabel yang berbeda. 
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia