Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, sebanyak 62.552 surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) DPR RI 2024 telah tiba di Taiwan. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan surat suara yang dikirim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei di luar prosedur pengiriman masuk kategori rusak.
Video identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal METRO TV pada 27 Desember 2023 dengan judul, "Viral! WNI di Taiwan Telah Menerima Surat Suara untuk Pemilu 2024".
Sumber: kanal YouTube Metro TV
Video yang sama juga diberitakan dan diunggah ke kanal YouTube resmi stasiun televisi KOMPAS TV pada 28 Desember 2023 dengan judul "Kontroversi WNI di Taiwan Terima Surat Suara Pemilu 2024, Picu Kegaduhan dan Kecurangan?"
Sumber: Kanal YouTube Kompas TV
Dikutip dari Kompas.com, sebanyak 62.552 surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) DPR RI 2024 telah tiba di Taiwan. Surat suara tersebut diperuntukkan bagi pemilih atau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Taiwan. 
Pengiriman surat ini menjadi kontroversi lantaran surat suara tiba lebih awal, atau di luar jadwal pengiriman. Atas peristiwa ini, KPU dianggapsembrono dan asal-asalan dalam mendistribusikan surat suara.
Pemilihan di luar negeri pada dasarnya diselenggarakan lebih awal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengiriman surat suara, terjadi kesalahan. KPU mengakui bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) salah dalam mengirim surat suara ke Taiwan. 
Seharusnya, surat suara baru dikirim pada 2 hingga 11 Januari 2024 melalui pos mancanegara. Setelah pengiriman rampung, surat suara tersebut harus dikirim kembali ke PPLN, maksimum dikirim pada 15 Januari 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui telah menerima surat klarifikasi Ketua PPLN Taiwan pada Selasa, 26 Desember 2023. 
Berdasarkan arsip berita Tempo, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian. Hasyim menjelaskan KPU pada 18 Desember 2023 telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
KPU menyatakan surat suara yang dikirim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei di luar prosedur pengiriman masuk kategori rusak.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah menyampaikan bahwa surat suara yang dikirim dalam dua gelombang pada 18 Desember dan 25 Desember 2023 itu masuk kategori rusak.
"Karena di luar prosedur penggunaannya, bentuk surat suara apa pun baik dalam maupun luar negeri di luar prosedur, menjadi surat suara rusak," kata Betty, di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023. Termasuk surat suara belum dicoblos, katanya, masuk kategori rusak.
Betty menjelaskan, akan ada langkah mitigasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk surat suara yang sudah terkirim. "Bagaimana cara menghitungnya, langkah mitigasi saat surat suara baru akan dikirim, itu sudah ada mitigasinya," ujar dia.
Sebelumnya dilansir Tempo.co, PPLN Taipei telah mengirim 31.276 surat suara ke pemilih dalam dua gelombang. Pertama, rincian pengiriman surat suara itu sebanyak 929 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan 929 lembar surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah pemilihan DKI Jakarta II pada 18 Desember 2023.
Kedua, PPLN Taipei mengirim 30.347 lembar surat suara pemilu capres-cawapres dan surat suara pemilu anggota DPR Dapil DKI Jakarta II pada 25 Desember 2023. Surat suara itu dikirim menggunakan amplop lewat pos. Setiap amplop diisi surat suara pemilihan capres dan DPR Dapil DKI Jakarta II.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Puadi menyampaikan hal sebagai berikut.
Pertama, pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU 25/2023.
Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit telah diatur dalam lampiran I PKPU 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 s.d 11 Januari 2024.
"Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN Pos dan/atau PPLN Taipei. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Luar Negeri dilakukan oleh Panwaslu Luar Negeri (sesuai dengan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan SK Juknis PP No. 169 Tahun 2023," terang Puadi.
Kedua, Puadi menambahkan, berkaitan dengan pernyataan KPU tentang 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak, Bawaslu berpandangan bahwa tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman surat suara sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 halaman 49.
"Artinya, tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak," tegasnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan saran perbaikan Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan di atas, kepada KPU RI.
Di antaranya: Menetapkan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih, tidak dianggap sebagai surat suara rusak mengingat potensi persoalan akan menjadi lebih luas.
"Dengan demikian, tidak perlu ada upaya pengiriman surat suara kembali sebagai pengganti," ucap Lolly.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim WNI di Taiwan telah mendapat surat suara Pemilu 2024 adalahbenar. 
Sebanyak 62.552 surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) DPR RI 2024 telah tiba di Taiwan. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara yang dikirim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei di luar prosedur pengiriman masuk kategori rusak.

Tempo memverifikasi video yang beredar di Facebook menggunakan layananreverse image searchdari Google. Ditemukan video yang memiliki kesamaan, yakni dalam artikel Medantalk.com.

Artikel itu terkait kedatangan 139 orang Rohingya di pantai Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, NAD, Sabtu 2 Desember 2023, pada dini hari. Artikel tidak menyatakan bahwa perjalanan para pengungsi itu disponsori UNHCR.
Senior Communications Assistant UNHCR, Yanuar Farhanditya, mengatakan bahwa narasi yang mengatakan pihaknya mensponsori atau membiayai keberangkatan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Aceh adalah klaim yang tidak benar.
“UNHCR justru selalu mengingatkan para pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah dan aparat dari negara-negara terkait, seperti di Bangladesh, untuk mencegah perjalanan kapal yang berbahaya,” kata Yanuar melalui pesan, Senin, 8 Januari 2024.
Dia menjelaskan pengungsi Rohingya yang kini berada di Aceh, yang lebih dari 70 persen merupakan perempuan dan anak-anak, melakukan perjalanan dari Bangladesh sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan adanya dugaan TPPO dalam gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke Aceh pada akhir 2023, sebagaimana dipublikasikan Sekretariat Kabinet (Setkab) RI. Meski begitu, kata Yanuar, status orang-orang Rohingya sebagai pengungsi, tetap melekat meskipun mereka berpindah-pindah untuk mencari keselamatan dan ruang hidup yang lebih layak.
Sementara terkait tas berlogo UNHCR yang dikenakan pengungsi Rohingya di Aceh, seperti tampak dalam video, kemungkinan didapatkan saat mereka masih tinggal di pengungsian Bangladesh. Sebab UNHCR hadir di lebih dari 130 negara di seluruh dunia, termasuk Bangladesh, untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi.
Tempo telah memeriksa dokumen berjudul "The Implications of Underfunding UNHCR’s Activities in 2023", yang melaporkan dampak kurangnya uang donasi yang terkumpul, terhadap bantuan yang diterima para pengungsi dan aktivitas UNHCR.
Dana donasi yang dikelola UNHCR itu, di Bangladesh, sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya yang jumlahnya hampir 1 juta orang. Namun karena sedikitnya dana yang tersedia, bantuan yang diberikan pun tidak sesuai target.
Program-program yang didanai dengan uang donasi itu, di antaranya perlindungan anak, kesehatan, kebersihan dan pengaturan tempat pengungsian. Dokumen tidak menyebut adanya penggunaan dana untuk membiayai perjalanan pengungsi ke Indonesia. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan UNHCR mensponsori atau membiayai kepergian pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Aceh, Indonesia, merupakan klaimkeliru.
UNHCR tidak menganggarkan dana untuk membiayai kepergian pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia. Sementara tas berlogo UNHCR yang dibawa pengungsi Rohingya ke Aceh, kemungkinan adalah tas bantuan yang sebelumnya mereka terima di pengungsian Bangladesh.

Akun Twitter bercentang biru @joiedevivre789 (Marinochka) mengunggah foto yang menunjukkan dokumen naturalisasi Presiden Volodymyr Zelenskyy untuk menjadi warga negara AS. Marinochka juga menambahkan bahwa naturalisasi Presiden Ukraina dilakukan dengan operasi rahasia AS yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cuitan dan foto yang diunggah pada 2 Desember 2023 tersebut telah disukai 553 orang, dikutip dan dibagikan ulang lebih dari 200 kali, serta telah dilihat lebih dari 32,000 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto itu adalah hasil edit. Melansir dari situs Boundless yang memberikan contoh foto dan menjelaskan sertifikat naturalisasi AS, pada bagian INS Registration No (nomor registrasi), terlihat bahwa ada spasi di setiap tiga angka. Pada gambar referensi terlihat nomor registrasi A12 345 678, sementara di foto sertifikat Zelenskyy semua angka berjejer tanpa spasi.

Selain itu, pada sertifikat Zelenskyy tertulis bahwa beliau tinggal di Vero Beach, Florida. Kode pos untuk daerah itu adalah 32960. Setelah memasukkan kode pos tersebut di laman resmi badan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, tertera bahwa fasilitas yang tersedia di area tersebut adalah di West Palm Beach, bukan Tampa seperti yang tertulis di sertifikat Zelenskyy.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh @joiedevivre789 (Marinochka) merupakan konten yang dimanipulasi.

Konten yang dimanipulasi. Presiden Zelenskyy tidak pernah melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara AS.

Akun Twitter salah satu media Filipina bernama NewsFeed mengunggah foto yang menunjukkan dasar laut bergetar. Foto tersebut diklaim sebagai penampakan dasar laut saat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Jepang Desember lalu. Cuitan dan foto tersebut diunggah pada 2 Januari 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut salah. Kedua foto tersebut adalah tangkapan layar dari sebuah video yang telah banyak tersebar sejak November 2023, salah satunya di YouTube dan Instagram. Pengguna Instagram dengan nama @itamkongbagaram mengunggah video lengkapnya di Instagram pribadinya dan memberikan penjelasan bahwa itu diambil saat gempa M7.2 di Laut Banda pada 8 November 2023 jam 13.11.

Terlebih lagi, video yang sama persis pernah diunggah Liputan6 di YouTube resminya dengan judul “Viral! Gempa Magnitudo 7,2 di Dasar Laut Banda Tertangkap Kamera” pada Desember lalu.

Dengan demikian, informasi yang diberikan NewsFeed Filipina merupakan konteks yang salah.

Konteks yang salah. Foto tersebut diambil saat gempa di Laut Banda, Indonesia, pada 8 November 2023, bukan saat gempa di Jepang pada Desember lalu.