Tempo memverifikasi narasi itu dengan mencari sumber video, menggunakan mesin pencari Google. Ditemukan sejumlah informasi terverifikasi mengenai video yang beredar tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video



Video yang beredar memperlihatkan Hakim MK Suhartoyo di ruang sidang serta teks berisi sejumlah poin. Video Suhartoyo dalam konten tersebut sama dengan siaran langsung saluran YouTube Mahkamah Konstitusi RI, tertanggal 27 Maret 2024.

Sesungguhnya Suhartoyo dalam video itu tidak sedang membacakan putusan hakim. Video itu memperlihatkan tahap Penyampaian Permohonan Pemohon dari rangkaian proses sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, bukan sidang pembacaan putusan.



Sementara teks dan suara dalam video yang beredar, sama dengan unggahan saluran YouTube Metro TV, tertanggal 27 Maret 2024. Video itu memperlihatkan pembacaan tuntutan oleh Bambang Widjojanto terkait sengketa Pilpres 2024 di MK.

Bambang adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi bagian dari tim hukum pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa Pilpres 2024.

Sembilan poin tuntutan yang dibacakan dalam video yang beredar itu sama dengan sembilan tuntutan tim hukum kubu Anies-Muhaimin dalam sengketa Pilpres 2024 di MK, yang diberitakan CNBC Indonesia.

Sehingga bisa disimpulkan, suara dalam video yang beredar bukan dari Suhartoyo yang membacakan putusan, melainkan suara Bambang yang sedang membacakan sembilan poin tuntutan kubu Anies-Muhaimin.

Jadwal Persidangan MK

Tahapan proses sengketa Pilpres 2024 di MK dimulai dengan pengajuan permohonan dari pemohon yang bisa dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Maret 2024. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan pada 27 Maret 2024.

Persidangan pertama atas kasus sengketa Pilpres 2024 dilaksanakan 28 Maret 2024, lalu persidangan kedua pada tanggal 1 sampai 18 April 2024. Pengucapan putusan akan dilaksanakan tanggal 22 April 2024. Artinya, saat ini proses di MK belum sampai pada tahap pembacaan putusan hakim.

Yang menjadi hakim dalam proses persidangan ini adalah Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta enam hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan hakim MK atas sengketa Pilpres 2024, adalah klaim keliru.

Video yang beredar sesungguhnya gabungan dari bagian-bagian video pembacaan tuntutan dalam sengketa Pilpres 2024 di MK. Video telah direkayasa sehingga seakan-akan memperlihatkan pembacaan putusan hakim, padahal bukan.

Klaim 1: Benarkah Donald Trump berpidato soal klaim lockdown Covid-19 bertujuan untuk mencuranginya di Pemilu 2024?

Fakta: Donald Trump memang benar menyatakan hal itu, sesuai video yang diunggah oleh akun Twitter @TeamTrump pada 31 Agustus 2023. Akun Twitter itu dikelola tim kampanye Trump sebagai calon presiden dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024.



Dikutip dari NewsWeek, konteks pernyataan Trump itu, dia mencela berita bahwa beberapa institusi di Amerika Serikat yang menerapkan kembali mandat penggunaan masker karena meningkatnya varian virus corona baru, dan menghubungkan dugaan “ketakutan” dengan klaim pribadinya bahwa pemilu 2024 akan menjadi sasaran kecurangan.

Pada tanggal 19 Agustus, terdapat lebih dari 15.000 pasien rawat inap yang tercatat di Amerika Serikat karena infeksi COVID-19, menurut data dari CDC. Jumlah itu meningkat hampir 19 persen dari minggu sebelumnya.  

Beberapa institusi swasta, operator rumah sakit, dan perguruan tinggi di AS telah menerapkan kembali persyaratan bagi staf atau pengunjung untuk memakai masker saat berada di lokasi mereka untuk membatasi penyebaran varian virus corona baru—EG.5 dan BA.2.86—yang baru-baru ini muncul.

Klaim 2: Benarkah lockdown selama pandemi Covid-19 untuk mencurangi pemilu 2020 di AS?

Fakta: Klaim itu dilontarkan Donald Trump selama Pemilu 2020. Namun, dikutip dari Cek Fakta Reuters bahwa klaim tersebut tidak pernah disertai bukti adanya kecurangan dalam surat suara.

Saat itu, narasi yang beredar bahwa Partai Demokrat memenangkan Pemilu AS dengan mencurangi surat suara di tengah pandemi Covid-19. Riset Onyeaka et., al.,  (2021) berjudul “COVID-19 pandemic: A review of the global lockdown and its far-reaching effects” mengungkapkan, penguncian secara global atau lockdown, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus corona-2 (SARS-CoV-2). Hal ini juga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Lockdown bertujuan untuk membendung penyebaran virus dan meratakan kurva pandemi, meski kemudian memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Lockdown yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus, juga terjadi di banyak negara lainnya, bukan hanya di Amerika Serikat. Maka, ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu AS.

Ungkapan-ungkapan Kontroversial

Semasa menjabat, Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, termasuk tentang pandemi Covid-19. Salah satunya pernyataannya tentang Partai Demokrat Amerika Serikat mempolitisir pandemi untuk memojokkan dirinya.

Hal itu menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tahun 2020. Kalimatnya dianggap menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah hoax yang dibuat politikus Partai Demokrat. Padahal maksud sebenarnya menyatakan Partai Demokrat memojokkan dirinya menggunakan isu pandemi, sebagaimana diberitakan Politifact.com.

Disebutkan juga bahwa Factcheck.org, The Washington Post, Snopes, dan AP, menyimpulkan sesungguhnya konteks kalimat Trump saat itu tidak menyatakan bahwa pandemi atau virus Covid-19 tipuan belaka.

Trump juga pernah mempublikasikan cuitan kontroversial yang menyinggung tes Covid-19, berita palsu, dan media konspirasi, jelang Pemilu Amerika Serikat 2020. Tweet itu ia keluarkan saat kasus baru Covid-19 jumlahnya naik hingga memecahkan rekor baru, sebagaimana diberitakan CNBC.

Trump dinilai meremehkan pandemi Covid-19. Hal itu tampak dari dia membandingkan virus Covid-19 dengan flu biasa, menyampaikan jumlah korban lebih sedikit dari data sesungguhnya, dan mengusulkan anggaran pengendalian Covid-19 yang sangat sedikit dibanding ekspektasi kongres, sebagaimana dilaporkan NBC News.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan Trump mengatakan ada kelompok orang yang berencana menciptakan pandemi lagi pada tahun 2024, adalah klaim yang menyesatkan.

Sesungguhnya Trump mengatakan bahwa kelompok sayap kiri di negaranya, pada Agustus 2023 itu, merencanakan memberlakukan lockdown karena meningkatnya sub varian baru Covid-19. Ia khawatir hal itu merugikannya sebagai capres dalam Pemilu AS 2024.

Tim Cek Fakta Tempo mengkonfirmasi klaim di atas dengan mewawancarai Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana. Ia menjelaskan konsep vaksin.

Vaksin sengaja dimasukkan seakan-akan mirip dengan virus aslinya dalam bentuk yang bisa dikontrol tubuh sehingga aman. Tujuannya agar sel-sel tubuh kita yang berfungsi melindungi, bisa mengenalinya kemudian menyimpan memori yang gunanya jika ada virus asli masuk suatu saat, maka tubuh langsung memberi perlawanan.

“Jadi vaksin membentuk kekebalan/imunitas sebelum terpapar. Tidak benar cairan vaksin Covid-19 itu menyerang dan menginfeksi lambung,” kata Eva lewat pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 28 Maret 2024.

Menurut epidemiolog Dicky Budiman, keluhan pada lambung bisa saja merupakan dampak lanjut infeksi Covid-19 berulang atau risiko long covid. Infeksi covid bisa terjadi pada berbagai organ tubuh.

“Namun untuk memastikannya, tentu perlu pemeriksaan intensif oleh ahli. Yang terpenting lakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Dan jangan lupa booster immune dengan vaksinasi, terutama bagi yang rentan,” kata Dicky melalui pesan singkat, kemarin.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention bahwa penelitian menunjukkan orang yang tertular Covid-19 setelah vaksinasi lebih kecil kemungkinannya untuk melaporkan Long Covid-19 –istilah untuk menyebut dampak lanjutan setelah terinfeksi virus penyebab penyakit Covid-19, dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Meskipun Long Covid tampaknya lebih jarang terjadi pada anak-anak dan remaja dibandingkan pada orang dewasa, efek jangka panjang setelah COVID-19 memang terjadi pada anak-anak dan remaja.

Mantan Ketua Satgas Covid-19 IDI, Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD-KHOM menyampaikan, pada sebuah laporan penelitian, ada beberapa orang yang melaporkan timbulnya gejala GERD, seperti mulas selama atau setelah terjangkit Covid-19.

“Penyakit refluks gastroesofageal (GERD) terjadi ketika asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan yang menyebabkan sering mengalami mulas, regurgitasi atau nyeri. Ada kemungkinan Covid-19 berkontribusi terhadap GERD karena dapat menimbulkan gejala pencernaan,” ungkap Zubairi lewat pesan singkat.

National Library of Medicine melansir bahwa Covid-19 utamanya menyerang sistem pernapasan. Namun dapat berdampak pada sistem organ lain, khususnya sistem pencernaan. Pada penelitian yang melibatkan 561 pasien Covid-19, hasilnya hampir 40% pasien mengalami gejala gastrointestinal, terutama kehilangan nafsu makan, mual, muntah dan diare. Namun, adanya gejala gastrointestinal tidak dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk seperti angka kematian, masuk ICU, lama rawat inap di rumah sakit, dan peningkatan intubasi mekanis pada pasien Covid-19.

Hasil verifikasi Tempo, klaim vaksin Covid-19 menyebabkan penyakit pada lambung adalah keliru.

Sebaliknya, vaksin membentuk kekebalan tubuh dari virus penyebab Covid-19. Terinfeksi virus Covid-19 bisa berdampak pada sistem organ pencernaan.

Video tersebut sama sekali tidak memperlihatkan pengakuan KPU RI, soal adanya penjualan data rahasia negara ke asing.

Artinya, narasi yang disematkan pada judul video YouTube itu adalah hoaks.

Sebagian besar video tersebut nyatanya hanya mempersoalkan kerja sama KPU RI dengan Alibaba Cloud dalam pengelolaan server.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto juga membenarkan adanya kolaborasi antara KPU dengan Alibaba Cloud.

Walau demikian, kerja sama tersebut dipastikan tidak akan membuat data pemilih yang ada di Sirekap bocor.

Terlebih, pengawasan soal kerja sama ini melibatkan Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal Polri dan KemenKominfo.

Hal tersebut, disampaikan Menko Polhukam dalam berita ANTARA ini, pada 19 Maret 2024.

Klaim: KPU akui jual data rahasia negara ke asing

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024