Solopos.com, JAKARTA — Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut tidak ada fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Merauke, Papua Selatan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Ia mengaku menemukan pendeta yang harus menolong ibu melahirkan karena tidak ada faskes di Merauke.
“Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo dia harus menolong ibu yang harus melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan. Dia belajar dari Youtube, sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Kami akan bangunkan itu, bahwa satu desa satu puskesmas,” ujar Ganjar.
(GFD-2023-14406) Cek Fakta Debat Capres: Ganjar Bilang Tidak Ada Faskes di Merauke
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Namun berdasarkan penelusuran Solopos.com, ada sejumlah rumah sakit hingga puskesmas di Merauke. Berdasarkan data yang dikemukakan di laman resmi Pemkab Merauke, ada 26 rumah sakit dan puskesmas.
Berikut daftar rumah sakit dan puskesmas di Merauke:
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Spesifikasi: Kelas C
Fasilitas: UGD, ICU, Rawat Inap, dll
Jl. Rumah Sakit, Merauke
Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP)
Spesifikasi: Swasta Pelayanan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat Inap, dll
Jl. Kelapa Lima, Merauke
Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke
Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat inap
Jl. Tanah Miring/ Tugu LB Moerdani, Merauke
Polikinik AURI
Spesifikasi : Layanan Umum
Fasilitas: Rawat Inap, dll
Jl. Garuda Spadem
Poliklinik Polisi
Spesifikasi: Layanan Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke
PUSKESMAS KIMAAM
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS WAAN
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS TABONJI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS ILWAYAB
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS OKABA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS TUBANG
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS NGGUTI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KAPTEL
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KURIK ( KAMPUNG KURIK )
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS KUMBE ( KAMPUNG ONGGARI )
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS MOPAH BARU ( Kelurahan Kelapa Lima )
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KUPRIK ( kamp. kuprik )
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS TANAH MIRING
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS JAGEBOB
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS SOTA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS RIMBA JAYA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS NAUKENJERAI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS MUTING
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS BUPUL
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS ULILIN
Fasilitas : Perawatan
Berikut daftar rumah sakit dan puskesmas di Merauke:
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Spesifikasi: Kelas C
Fasilitas: UGD, ICU, Rawat Inap, dll
Jl. Rumah Sakit, Merauke
Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP)
Spesifikasi: Swasta Pelayanan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat Inap, dll
Jl. Kelapa Lima, Merauke
Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke
Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat inap
Jl. Tanah Miring/ Tugu LB Moerdani, Merauke
Polikinik AURI
Spesifikasi : Layanan Umum
Fasilitas: Rawat Inap, dll
Jl. Garuda Spadem
Poliklinik Polisi
Spesifikasi: Layanan Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke
PUSKESMAS KIMAAM
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS WAAN
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS TABONJI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS ILWAYAB
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS OKABA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS TUBANG
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS NGGUTI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KAPTEL
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KURIK ( KAMPUNG KURIK )
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS KUMBE ( KAMPUNG ONGGARI )
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS MOPAH BARU ( Kelurahan Kelapa Lima )
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS KUPRIK ( kamp. kuprik )
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS TANAH MIRING
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS JAGEBOB
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS SOTA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS RIMBA JAYA
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS NAUKENJERAI
Fasilitas : Non Perawatan
PUSKESMAS MUTING
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS BUPUL
Fasilitas : Perawatan
PUSKESMAS ULILIN
Fasilitas : Perawatan
(GFD-2023-14405) CEK FAKTA: Klaim Prabowo Soal Indonesia Masih Aman, Damai, dan Terkendali
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Klaim Prabowo Soal Indonesia Masih Aman, Damai, dan Terkendali
Hasil Cek Fakta
Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia masih aman, damai, dan terkendali dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Prabowo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Prabowo mengatakan bahwa masih banyak kekurangan yang ada di Indonesia, namun dia menyebut seluruh pihak harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian. "Di mana perang terjadi di mana-mana, di mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman karena apa? Karena kepemimpinan, karena apa? karena manajemen negara yang berhasil," katanya. Adapun analisis dari Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar menunjukkan bahwa jumlah tindak kejahatan di Indonesia cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Dio merujuk pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, terdapat sekitar 239.480 kejadian tindak kejahatan/pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8% dibanding 2012.
(GFD-2023-14404) CEK FAKTA: Anies Sebut Kasus Kematian Harun Al Rasyid Tidak Ada Kejelasan
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan, kasus kematian remaja 15 tahun bernama Harun Al Rasyid tidak ada kejelasan sampai saat ini.
Harun merupakan korban tewas dalam kerusuhan di kawasan Slipi, Jakarta Barat, 22 Mei 2019 lalu.
Hal itu disampaikan Anies dalam debat perdana calon presiden pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Dan tidak kalah penting hadir bersama saya saat ini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu. Apa yang terjadi hari ini? Tidak ada kejelasan," ujar Anies.
Harun merupakan korban tewas dalam kerusuhan di kawasan Slipi, Jakarta Barat, 22 Mei 2019 lalu.
Hal itu disampaikan Anies dalam debat perdana calon presiden pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Dan tidak kalah penting hadir bersama saya saat ini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu. Apa yang terjadi hari ini? Tidak ada kejelasan," ujar Anies.
Hasil Cek Fakta
Seperti diberitakan Kompas.com, pada 6 Juli 2019, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, Harun ditembak oleh penembak misterius dari jarak sekitar 11 meter.
"Jaraknya cukup dekat antara pelaku yang melakukan penembakan dengan tangan kiri dan korban yang ditemukan di TKP. Jaraknya kurang lebih dari hasil analisis dan rekonstruksi, 11 meter," kata Dedi dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jumat (5/7/2019).
Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Suyudi Ario Seto menuturkan, penembak diduga memegang senjata api menggunakan tangan kiri di bawah dada mengarah ke samping.
Ini berdasarkan hasil uji balistik dikombinasikan dengan keterangan saksi mata.
"Arah (peluru) lurus mendatar. Karena posisinya (Harun) di trotoar, agak tinggi. Jadi, diduga pelaku ini agak tinggi karena pelaku (pegang senjata api) di sini (di bawah dada menembaknya)," papar Suyudi.
Saat itu, untuk menemukan identitas pelaku, polisi menggunakan dua teknologi face recognition dan voice analysis.
Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi wajah si penembak misterius. Sementara itu, teknologi voice analysis digunakan untuk mengidentifikasi jenis suara letusan pada saat kerusuhan.
Adapun polisi mencatat ada sembilan korban tewas dalam peristiwa 21-22 Mei 2019.
"Polri sudah bentuk tim investigasi yang diketuai oleh Irwasum Polri untuk menginvestigasi semua rangkaian peristiwa 21-22 Mei termasuk juga 9 (korban)," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal, saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Iqbal menyampaikan, Polri menduga kesembilan korban merupakan perusuh. "Kami harus sampaikan bahwa 9 korban meninggal dunia kami duga perusuh. Penyerang. Diduga ya," ujar dia.
Polisi memastikan empat dari sembilan korban tersebut tewas karena peluru tajam.
Korban tewas yakni, Bachtiar Alamsyah, Abdul Azis, M Rehan Fajari, Widianto Rizki Ramadhan, Farhan Syafero, Adam Noorian, Sandro, Harun Al Rasyid, dan Muhamad Reza.
Pada Juli 2019, polisi kembali merilis perkembangan terbaru terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019. Polisi mengungkap pelaku kerusuhan terdiri atas delapan kelompok.
Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan berita atau informasi terbaru mengenai penuntasan kasus kematian Harun Al Rasyid.
"Jaraknya cukup dekat antara pelaku yang melakukan penembakan dengan tangan kiri dan korban yang ditemukan di TKP. Jaraknya kurang lebih dari hasil analisis dan rekonstruksi, 11 meter," kata Dedi dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jumat (5/7/2019).
Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Suyudi Ario Seto menuturkan, penembak diduga memegang senjata api menggunakan tangan kiri di bawah dada mengarah ke samping.
Ini berdasarkan hasil uji balistik dikombinasikan dengan keterangan saksi mata.
"Arah (peluru) lurus mendatar. Karena posisinya (Harun) di trotoar, agak tinggi. Jadi, diduga pelaku ini agak tinggi karena pelaku (pegang senjata api) di sini (di bawah dada menembaknya)," papar Suyudi.
Saat itu, untuk menemukan identitas pelaku, polisi menggunakan dua teknologi face recognition dan voice analysis.
Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi wajah si penembak misterius. Sementara itu, teknologi voice analysis digunakan untuk mengidentifikasi jenis suara letusan pada saat kerusuhan.
Adapun polisi mencatat ada sembilan korban tewas dalam peristiwa 21-22 Mei 2019.
"Polri sudah bentuk tim investigasi yang diketuai oleh Irwasum Polri untuk menginvestigasi semua rangkaian peristiwa 21-22 Mei termasuk juga 9 (korban)," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal, saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Iqbal menyampaikan, Polri menduga kesembilan korban merupakan perusuh. "Kami harus sampaikan bahwa 9 korban meninggal dunia kami duga perusuh. Penyerang. Diduga ya," ujar dia.
Polisi memastikan empat dari sembilan korban tersebut tewas karena peluru tajam.
Korban tewas yakni, Bachtiar Alamsyah, Abdul Azis, M Rehan Fajari, Widianto Rizki Ramadhan, Farhan Syafero, Adam Noorian, Sandro, Harun Al Rasyid, dan Muhamad Reza.
Pada Juli 2019, polisi kembali merilis perkembangan terbaru terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019. Polisi mengungkap pelaku kerusuhan terdiri atas delapan kelompok.
Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan berita atau informasi terbaru mengenai penuntasan kasus kematian Harun Al Rasyid.
(GFD-2023-14403) Sebagian Benar, Klaim Anies Baswedan soal Ribuan Anak Bangsa Mengkritik Pemerintah Dihadapi dengan Kekerasan
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah, mereka justru menghadapi dengan kekerasan. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan pada forum Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, Selasa, 12 Desember 2023
“Tapi ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata,” kata Anies Baswedan,.
“Tapi ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata,” kata Anies Baswedan,.
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari BBC , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dalam setahun terakhir. Mereka menyebutnya sebagai “kultur kekerasan“ yang masih kental di jajaran kepolisian.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, kasus kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
“Dalam konteks ruang, dari 44 kasus tersebut, setidaknya satu kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di ruang digital. Hal ini mendominasi dengan angka (52%),” kata Asmin.
Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya, juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), opini publik (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).
Menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, kasus kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
“Dalam konteks ruang, dari 44 kasus tersebut, setidaknya satu kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di ruang digital. Hal ini mendominasi dengan angka (52%),” kata Asmin.
Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya, juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), opini publik (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).
Kesimpulan
Sebagian benar, ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah justru dihadapi dengan kekerasan. Catatan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Halaman: 2908/5903