Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan konten di kanal YouTube ini.
Dalam video terdapat keterangan demikian: Blayer Rx King Didepan Polisi || Rx King Spek Blayer.
Video itu diunggah pada 8 Agustus 2022, jauh sebelum penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sehingga, dapat dipastikan video polisi itu tidak terkait politik dan bukan bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan nomor urut pasangan capres-cawapres pada 14 November 2023. Berdasarkan pengundian, KPU menetapkan:

Video seorang polisi mengacungkan salam tiga jari tidak terkait dengan politik dan bukan bentuk dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Adapun video itu diunggah pada 8 Agustus 2022, sebelum penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video mantan Menkes Nila Moeloek rekomendasikan obat prostatitis  dalam siaran SCTV, dalam artikel berjudul "Mantan Menkes Nila Moeloek Muncul di Iklan Obat Prostat, Kemenkes: Hoaks" yang dimuat situs liputan6.com, pada 4 Januari 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menanggapi beredarnya video iklan obat prostat atas nama mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ditegaskan, bahwa video iklan itu adalah hoaks.
Eks Menkes Nila Moeloek tidak pernah endorse produk kesehatan apapun di media sosial. Jadi, dipastikan bahwa iklan tersebut tidak benar ya ❌
Kalau ada iklan serupa sebaiknya diabaikan saja ya #Healthies! ?‍♂️ Karena dipastikan tidak benar!
Yuk, lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap segala informasi kesehatan yang beredar! Selalu cek dan recheck tentang kebenaran informasi yang kamu terima, pastikan dari sumber terpercaya ✨.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video mantan Menkes Nila Moeloek rekomendasikan obat prostatitis dalam siaran SCTV tidak benar.
Kemenkes RI menegaskan video iklan obat prostat atas nama mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek adalah hoaks. Nila Moeloek tidak pernah endorse produk kesehatan apapun di media sosial.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Tempo.co berjudul "Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar" yang tayang pada 27 November 2017.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis sendiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
"Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif."
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, PAUD ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.
Dalam RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 1,7 triliun yang dibagikan pada 104 lembaga dan organisasi masyarakat. Selain PAUD, penerima hibah lain adalah Resimen Mahasiswa, Kodam Jaya, Laskar Merah Putih, Bamus Betawi, dan sejumlah lembaga lain.

Postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan dana hibah Rp 63 miliar pada istrinya saat menjadi Gubernur DKI adalah tidak benar. Anies Baswedan memberikan hibah itu untuk PAUD bukan untuk kepentingan pribadi istrinya.

Sebuah postingan di Twitter memberikan data yang menunjukkan data meningkatnya jumlah pekerja penyandang disabilitas setelah tahun 2021. Narasi postingan tersebut mengaitkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi penyebab peningkatan penyandang disabilitas, karena vaksinasi juga dimulai sejak 2021.

Namun klaim yang dikaitkan dengan vaksinasi tersebut menyesatkan, para ahli menyebut meningkatnya jumlah pekerja penyandang disabilitas tersebut tidak ada kaitannya dengan Covid-19. Sandhovel, juru bicara lembaga think tank Economic Innovation Group (EIG) melalui AFP menyebut bahwa meningkatnya pekerjaan jarak jauh (remote work) sejak awal pandemi.

Senada dengan Sandhovel, Ives-Rublee dari Disability Justice Initiative juga mengatakan peningkatan ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah – yang memungkinkan lebih banyak akomodasi bagi karyawan penyandang disabilitas. “Menghubungkan peningkatan jumlah penyandang disabilitas di AS dengan vaksin Covid-19 adalah tidak akurat dan tidak benar,” ujar Ives-Rublee mengutip dari AFP.

Dengan demikian, vaksin Covid-19 meningkatkan penyandang disabilitas adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Ahli menyebut bahwa data yang menunjukkan meningkatnya jumlah pekerja disabilitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya pekerjaan jarak jauh (remote work) sejak awal pandemi. Vaksinasi tidak ada hubungannya dengan data pekerja penyandang disabilitas tersebut.