Beredar unggahan melalui media sosial X, sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Jenderal Inggris, Alexander Emmanuel, yang juga merupakan pemimpin batalyon “Claw”, terbunuh saat mengikuti perang di Gaza, Palestina. Selain itu akun @SilentlySirs ini juga menyebutkan bahwa Alexander Emmanuel merupakan seorang pahlawan perang Irak serta anggota batalyon yang berhasil menangkap Presiden Saddam Hussein.

Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa foto serta informasi mengenai Jenderal Alexander Emmanuel ini merupakan sebuah informasi yang tidak benar. Melansir dari artikel media Fullfact.org, foto yang tersebar di media sosial tersebut ternyata foto dari Kopral John Horn, yang diambil pada tahun 2008 di Jerman. Di dalam foto aslinya yang dibagikan oleh laman Alamy.com, ditambahkan pula keterangan sebagai berikut,

“Corporal John Horn, an operator on a challenger tank from the Royal Scots Dragoon Guards, with Fiance Laura Mcgee at the Wessex Barracks in Bad Fallingbostel, Germany, after returning from Iraq.
(Kopral John Horn, operator tank penantang dari Royal Scots Dragoon Guards, bersama Tunangan Laura Mcgee di Barak Wessex, Bad Fallingbostel, Jerman, setelah kembali dari Irak)”

Selain klaim terhadap foto yang salah, informasi yang menyebutkan bahwa tentara Inggris turut berpartisipasi dalam perang di Gaza juga merupakan informasi yang tidak berdasar. Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya anggota Angkatan Bersenjata Inggris yang terlibat dalam pertempuran sebagai bagian dari konflik Israel-Gaza yang sedang berlangsung.

Jadi dapat disimpulkan, foto serta informasi yang menyebutkan bahwa Jenderal Alexander Emmanuel terbunuh saat perang di Gaza, merupakan sebuah informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, foto di dalam unggahan tersebut bukan foto dari Jenderal Alexander Emmanuel, melainkan foto dari Kopral John Horn. Selain itu, sampai saat ini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa Inggris turut terlibat dalam peperangan yang terjadi di Gaza, antara Palestina dan Israel.

Sebuah foto beredar melalui media sosial Facebook yang menampilkan beberapa tokoh penting diantaranya, Usama Bin Laden, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, George W. Bush, dan Condoleeza Rice, yang tampak sedang berada pada sebuah meja yang sama. Klaim di dalam unggahan foto oleh akun bernama Dan Franklin ini juga turut menyertakan pertanyaan tentang kapan pertemuan ini berlangsung, serta pertanyaan spekulasi tentang kaitan Usama Bin Laden dengan peristiwa 9/11 di Amerika.

Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai foto ini, didapati sebuah artikel periksa fakta dari media internasional, Reuters.com. Di dalam artikel yang diunggah pada 19 Januari 2024 dengan judul, “Fact Check: Image of George W. Bush and Osama bin Laden seated at table digitally altered”, Reuters mengungkapkan bahwa foto yang beredar tersebut telah diedit.

Foto asli dapat dilihat pada website resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang diunggah pada tahun 2001. Jika membandingkan pada foto aslinya, dapat dilihat bahwa foto Wakil Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz, telah diedit dan diganti dengan foto dari Usama Bin Laden.

Sementara melansir dari website resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, foto tersebut diambil saat Menteri Pertahanan, Donald H. Rumsfeld (kedua dari kiri) memperkenalkan anggota stafnya kepada Presiden George W. Bush pada pertemuan Pentagon mereka pada 12 September 2001. Berlawanan arah jarum jam dari Rumsfeld ada Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz, Menteri Angkatan Darat Thomas E  White, Sekretaris Angkatan Udara James Roche, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Henry H. Shelton, Angkatan Darat AS, Sekretaris Angkatan Laut Gordon England, Kepala Staf Gedung Putih Andrew Card, dan Penasihat Keamanan Nasional Condoleeza Rice.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan tentang foto dari Usama Bin Laden, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, George W. Bush, dan Condoleeza Rice, yang tampak sedang berada pada sebuah meja yang sama, merupakan sebuah klaim yang salah, sehingga termasuk ke dalam kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.

Faktanya foto tersebut merupakan hasil editan. Di dalam foto aslinya, wajah Usama Bin Laden merupakan wajah dari Wakil Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz.

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial X, video dengan sebuah narasi yang menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun. Unggahan oleh akun @cameymey683 ini juga turut menyertakan sebuah video dari salah satu partai yang mengajak pendukungnya untuk memilih pasangan calon Prabowo-Gibran karena pemberian bansos tersebut dilakukan secara langsung oleh Jokowi. Lalu apakah benar bahwa anggaran untuk pemberian bansos telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun? Lalu apakah benar bahwa pemberian bansos tersebut ada kaitannya terhadap kampanye pemenangan Prabowo-Gibran oleh Jokowi?

Namun, setelah melakukan penelusuran mengenai hal tersebut, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos oleh pemerintah telah naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang mengandung kekeliruan. Pasalnya, melansir dari keterangan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, anggaran bansos yang dianggarkan pada APBN Tahun 2024 telah naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun.

Adapun dalam pembagiannya, bansos tersebut akan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta penerima. Rencananya, pembagian bansos ini akan dilakukan pada periode bulan Januari-Maret. Namun, Jokowi memutuskan akan melakukan pembagian sekaligus pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal inilah yang menjadi awal kekhawatiran dari masyarakat dan pengamat, apabila pembagian bansos oleh Jokowi ini digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan yang tercatat meningkat dari Rp 104,2 triliun menjadi Rp 114,3 triliun.

“Ini termasuk program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengembangan sentra produksi,” jelasnya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang keliru. Adapun kaitan antara pemberian bansos oleh Jokowi dengan kesimpulan untuk memilih Prabowo-Gibran, juga merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, unggahan ini termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, kenaikan APBN untuk bansos naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun. Kenaikan ataupun pembagian bansos ini merupakan program pemerintah yang telah disetujui melalui DPR, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan paslon Prabowo-Gibran.

Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi pesan Whatsapp, tentang pemberitahuan mengenai aksi demo yang akan dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Menurut informasi yang tercantum di dalam lampiran selebaran, demo yang bertajuk “Geruduk Istana” ini akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 di depan Istana Presiden dan Gedung MPR RI. Demo ini dilakukan dalam rangka mendesak MPR agar segera melakukan sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Terlihat pula beberapa logo organisasi dan badan eksekutif mahasiswa yang diklaim terlibat dalam aksi demo ini. Lalu apakah benar, bahwa akan ada demo “Geruduk Istana” yang dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa pada tanggal 1 Februari 2024 untuk menurunkan Jokowi?

Melansir dari artikel detik.com yang terbit pada 30 Januari 2024, seluruh organisasi kemahasiswaan yang tercantum di dalam selebaran tersebut membantah ikut serta dalam rencana aksi itu. Mereka menyatakan rencana aksi itu bohong belaka. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) Gielbran Muhammad Noor memastikan kabar perihal keikutsertaan pihaknya dalam rencana aksi “Geruduk Istana”.

Jajaran Ketua Umum dari organisasi seperti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri Gultom, dan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pengurus Pusat Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), juga menyampaikan hal serupa. Seluruhnya serentak menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya di dalam aksi demonstrasi tersebut adalah hoaks atau bohong belaka.

Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang nomor ponselnya dicantumkan di bagian bawah selebaran tersebut, juga mengatakan tidak terlibat dengan rencana aksi “Geruduk Istana”.

“Ingin saya sampaikan bahwa saya tak terlibat sama sekali dalam demonstrasi 1 Februari tersebut. Saat ini saya sedang fokus di Forum Anomali (forum yang saya bentuk bersama Gielbran Ketua BEM UGM, Afiq Ketua BEM Paramadina, dan Haikal Ketua BEM Unpad) yang baru akan melaksanakan mimbar bebasnya di Jumat, 2 Februari nanti di depan MK. Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana,” kata Melki.

Jadi dapat disimpulkan, rencana aksi demonstrasi “Geruduk Istana” tanggal 1 Februari 2024 yang mencatut beberapa tokoh dan organisasi mahasiswa, merupakan informasi bohong dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, informasi mengenai adanya aksi demonstrasi oleh 100 ribu mahasiswa ini telah dibantah oleh setiap organisasi dan tokoh mahasiswa yang tercatut di dalam selebaran. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada rencana aksi bertajuk “Geruduk Istana” yang akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam rangka menurunkan Jokowi.