Setelah video disimak sampai tuntas, tidak terdapat informasi bahwa Mahfud meminta Jokowi dihukum seumur hidup.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Rmol.id ini berjudul “Jangan Kompromi, Pelaku Pemilu Curang Harus Langsung Dihukum”.
Artikel tersebut memuat pernyataan anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Siti Zuhro, terkait peran penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam memastikan proses demokrasi bebas kecurangan.
Menurut dia, ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi kunci utama menjaga integritas demokrasi.
Sementara, salah satu klip yang menampilkan Mahfud identik dengan video di kanal YouTube tvOne ini.
Dalam video, Mahfud memaparkan pendapatnya sebagai pakar hukum tata negara terkait gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Mahfud, jika ada kecurangan yang tidak signifikan, maka tidak membatalkan hasil pemilu. Namun, kata dia, orang yang melakukan kecurangan tetap dijatuhi hukuman pidana.

Narasi soal Mahfud meminta agar Jokowi dihukum seumur adalah hoaks. Judul video tidak sesuai dengan isinya.
Narator hanya membahas pernyataan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Siti Zuhro terkait peran penyelenggara pemilu dalam memastikan proses demokrasi yang bebas dari kecurangan.
Selain itu, terdapat klip yang menampilkan momen Mahfud memaparkan pendapatnya terkait gugatan sengketa Pilpres 2019.

Narasi soal 19 pengungsi Rohingya ditangkap Polres Bengkulu merupakan perlu diluruskan karena menyimpan informasi yang berpotensi menghadirkan narasi keliru di masyarakat.
Video yang beredar mengambil pemberitaan soal imigran gelap Myanmar tahun 2015 dan foto yang dipakai merupakan foto pengungsi Rohingya di Bireuen, Aceh pada 2018.
Sejauh ini tidak ada laporan penangkapan pengungsi Rohingya di Bengkulu.
Misinformasi ini perlu diluruskan karena ada dugaan bahwa saat ini beredar kampanye terkoordinasi untuk menyudutkan pengungsi Rohingya.
Sebelumnya, lembaga PBB yang bergerak menangani masalah pengungsi, UNHCR menyebutkan bahwa beberapa bulan terakhir memang banyak misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat terkait pengungsi Rohingya.
UNHCR menilai ada kampanye terkoordinasi dalam menyebarkan kabar bohong, sehingga masyarakat terpengaruh misinformasi yang menyebabkan hadirnya kebencian terhadap pengungsi Rohingya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran gebyar undian pesta poin BNI, penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi BNI Kantor Cabang Medan @bnimedan, salah satu unggahan akun Instagram tersebut, pada 8 Januari 2024 mengulas tentang maraknya penipuan program berhadiah mengatasnamakan BNI.
Modus penipuan ini meminta calon korban untuk mengisi nomor telepon, nomor kartu, hingga kode CVV yang ada di website palus dengan iming-iming hadiah menarik.
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"BNI meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan program undian berhadiah yang marak di media sosial belakangan ini. Terbaru, penipuan program undian berhadiah mengatasnamakan BNI banyak tersebar di media sosial dengan tagline “Gebyar Undian Berhadiah”. BNI memastikan, hal tersebut merupakan PENIPUAN.
Saat ini, BNI tidak ada program undian berhadiah. Adapun link resmi BNI yang dapat diakses untuk mengetahui program-program BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/beranda/promoacara/promoperbankan/articleid/21588.
Oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program tersebut untuk mengelabui korban dengan cara membawa narasi program yang telah usai tersebut dan menyebarkan link palsu yang ditujukan untuk melakukan penipuan.
Secara teknik modus penipuan yang digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut adalah dengan membuat akun palsu mengatasnamakan BNI di Facebook. Kemudian pelaku membuat postingan dengan narasi bahwa adanya gebyar hadiah dari BNI. Dari postingan tersebut, calon korban diarahkan untuk mengeklik website phishing.
Website phishing meminta calon korban untuk mengisi nomor handphone, kredensial kartu debit seperti nomor kartu, expired date, kode CVV, hingga total saldo di rekening. Kemudian diakhiri dengan form pengisian kode OTP. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi siapa saja yang mengisinya.
Tak jarang, akun palsu mengatasnamakan BNI membuat postingan dengan mengambil konten terbaru dari akun resmi BNI kemudian menyelipkan narasi adanya gebyar hadiah yang mengarah pada website phishing. Oleh karena itu, jika menerima informasi mencurigakan, hubungi BNI Call 1500046 ya BNI Hi-Movers."
Dalam akun Instagram resmi Bank Negara Indonesia @bni46, terdapat unggahan sebagai yang mengingatkan untuk kita mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan PT Bank Negara Indonesia, akun Facebook resmi PT Bank Negara Indonesia adalah 'BNI'.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Tempo.co berjudul "Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar" yang tayang pada 27 November 2017.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis sendiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
"Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif."
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, PAUD ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.
Dalam RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 1,7 triliun yang dibagikan pada 104 lembaga dan organisasi masyarakat. Selain PAUD, penerima hibah lain adalah Resimen Mahasiswa, Kodam Jaya, Laskar Merah Putih, Bamus Betawi, dan sejumlah lembaga lain.

Postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan dana hibah Rp 63 miliar pada istrinya saat menjadi Gubernur DKI adalah tidak benar. Anies Baswedan memberikan hibah itu untuk PAUD bukan untuk kepentingan pribadi istrinya.