Tim Produksi Video Tempo.co menyatakan bahwa video yang beredar tidak diproduksi oleh Tempo. Pihak tertentu diduga tidak bertanggung jawab telah menambahkanwatermark atau tanda air Tempo.co pada video yang beredar tersebut, supaya seakan-akan konten diproduksi oleh Tempo.  
Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video itu adalah gabungan dari dua video berbeda. Pembuatnya telah menghilangkan konteks dari ucapan yang disampaikan oleh Ketua Komisioner Pengungsi PBB (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas. Faktanya, Vergas tak pernah menyampaikan bahwa 70 juta pengungsi Rohingya akan pindah ke Indonesia. Berikut hasil penelusuran selengkapnya:
Video 1

Video yang beredar di TikTok diawali dengan potongan video mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato di sebuah podium. Video yang sama ditemukan di akun YouTube milik saluran TV Amerika Serikat, Cable-Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) yang diunggah 19 Juni 2019.
Setelah disimak, video itu memperlihatkan Trump yang mengungkapkan selama dia menjadi presiden, akan menolak pengungsi dan imigran masuk ke Amerika Serikat. Dia mengatakan, Amerika Serikat bukan kamp imigran maupun penampungan pengungsi.
Namun sesungguhnya sikap itu ditentang Partai Demokrat (Amerika Serikat), juga ditolak oleh sebagian anggota Partai Republik yang mengusung Trump, sebagaimana diberitakan Voa Indonesia.com. Situasi itu terjadi di tengah polemik penyusunan rancangan aturan baru Amerika Serikat tentang imigrasi.
Dalam pidato tersebut, Trump tidak menyatakan akan memberangkatkan imigran dan pengungsi ke negara lain termasuk Indonesia. Dia juga tidak mengatakan akan mengirimkan 70 juta pengungsi ke Indonesia.
Video 2

Pada detik ke-11 video yang beredar memperlihatkan sosok Kepala UNHCR Indonesia Thomas Vargas. Ditemukan foto yang memiliki kesamaan dari berita Detik.com yang tayang 17 Juli 2019. Di Kompas.com juga memuat foto yang sama dengan keterangan bahwa foto Thomas Vargas itu diambil di Gedung UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 Juli 2019, sesuai berita yang ditayangkan oleh Detik.
Dalam wawancara tersebut, Vargas sebenarnya menjawab tentang Pihak Indonesia meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) segera memberangkatkan para pencari suaka ke negara luar negeri (LN) tujuan mereka. Saat itu, terdapat sejumlah pencari suaka asal Afghanistan dan Afrika terlihat memenuhi trotoar di depan kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, selama beberapa hari terakhir.
 Dalam video yang beredar maupun berita di Detik.com, Vargas mengatakan bahwa angka 70 juta orang adalah jumlah pengungsi secara global. Dalam video itu, Vargas tidak mengatakan UNHCR akan memindahkan semua pengungsi Rohingya ke Indonesia.
"Kita semua menghadapi krisis pengungsi dalam tingkat global. Ada lebih dari 70 juta pengungsi yang terpaksa berpindah (dari tanah airnya) di seluruh dunia. Ini adalah krisis. Kami melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu para pengungsi," kata Vargas.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video berlogo Tempo.co berisi klaim bahwa 70 juta pengungsi akan dipindah dan tinggal di Indonesia karena Amerika Serikat menolak mereka, adalah klaimkeliru.  
Sesungguhnya video itu memperlihatkan sikap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang imigran dan pengungsi di negaranya dan Kepala UNHCR Indonesia Thomas Vargas yang mengatakan terdapat 70 juta pengungsi. Namun, tak ada yang mengatakan seluruh pengungsi akan dipindah ke Indonesia.

Menggunakan mesin pencari Google, Tempo menemukan bagian video yang beredar itu, yang memperlihatkan Prabowo menanggapi wawancara terkait boikot produk berlisensi Israel, sama dengan berita Kompas TV yang tayang 4 November 2023.
Video yang beredar diawali menampilkan Menteri Pertahanan RI yang sekaligus calon presiden dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto, sedang menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi solidaritas pada Palestina dengan memboikot produk-produk berlisensi Israel.

Prabowo tidak secara tegas menyatakan turut memboikot produk-produk berlisensi Israel. Dalam narasi yang beredar, hal itu dianggap bukti bahwa Prabowo didukung Israel dalam Pemilu 2024.
Berita Kompas TV dan artikel The Jerusalem Post yang menjadi sumber narasi yang beredar tidak menyatakan Israel mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Pemerintah Israel dan Amerika Serikat yang mendorong normalisasi hubungan RI dan Israel.
Setelah disimak, artikel The Jerusalem Post yang dijadikan dasar narasi video yang beredar, sesungguhnya menyajikan data yang minim. Artikel tidak menunjukkan bagaimana pernyataan pemerintah Israel maupun Prabowo yang menjadi subyek utama pemberitaan. 
Pernyataan yang sumbernya jelas, dalam artikel itu, hanya dari konsultan agrikultur yang pernah menjadi penasehat di pemerintahan Israel, bernama Shmuel Friedman. Dia dikatakan bekerja di Pusat Research and Development (R&D) Agrikultur di Indonesia.
Friedman dikatakan mengenal Prabowo, namun tidak dijelaskan bagaimana persisnya hubungan keduanya. Artikel juga tidak menjelaskan apa saja yang dilakukan Friedman dalam mengupayakan normalisasi hubungan antara RI dan Israel yang hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik.
Artikel juga menyinggung pertemuan Prabowo dan diplomat Israel, Itay Tagner, dalam acara Forum Dialog The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021 yang digelar di Bahrain. Hal itu dijadikan data pendukung bahwa Prabowo berusaha menormalisasi hubungan RI dan Israel.
Namun, sesungguhnya juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah membantah tudingan-tudingan itu. Dia mengatakan Prabowo tidak melakukan pertemuan formal maupun informal dalam upaya normalisasi hubungan dua negara.
"(pertemuan Prabowo dan Itay Tagner) itu hanya berpapasan dan bertemu sebagai sesama peserta konferensi di lokasi konferensi di mana Pak Prabowo sebelumnya memberikan pidato kunci dan menjawab berbagai pertanyaan dari beberapa peserta konferensi yang diselenggarakan IISS di Bahrain," ujar Dahnil, dikutip dari Kumparan, Minggu, 21 November 2021. 
"Pak Menhan tidak pernah ikut membahas masalah normalisasi dengan Israel, baik secara formal maupun informal," ucap Dahnil, dilansir CNNIndonesia.com, Jumat, 14 Januari 2021.
Dilansir Kompas.id, sesungguhnya Israel dan sejumlah media di sana, yang aktif mendorong normalisasi hubungan antara negaranya dengan RI. Misalnya mereka merayakan pertemuan Prabowo dan Itay Tagner tahun 2021 tersebut.
Pertemuan pejabat tinggi Indonesia dengan Israel sebelumnya terjadi antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Yitzhak Rabin, di Jakarta, tahun 1993. Maka pertemuan Prabowo-Tagner 30 tahun kemudian, dianggap sebuah pencapaian besar untuk membentuk hubungan antar negara.
Amerika Serikat pun dikatakan aktif menggiring pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Indonesia, termasuk Kementerian Pertahanan, konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang pendudukan Israel di Jalur Gaza.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang beredar yang disertai narasi bahwa Israel berada di belakang atau mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, merupakan klaim yangbelum ada bukti.
Video dan artikel yang dijadikan bahan untuk membuat narasi tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa Prabowo didukung Israel sebagai capres dalam Pilpres 2024.

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojekonline memang bukan transportasi umum karena kendaraan roda dua tidak digolongkan dalam jenis transportasi umum. 
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Rizki Pratama, menggarisbawahi bahwa kendaraan roda dua hanya dapat mengangkut maksimal dua orang, yaitu satu orang pengemudi dan satu orang penumpang. “Sehingga sama sekali tidak efisien dalam konsep transportasi umum, di mana sebuah kendaraan seharusnya mampu membawa sebanyak mungkin penumpang sesuai dengan kapasitas kendaraan sesuai standar,” katanya. 
Masalah seputar ojol juga diperkuat oleh sejumlah fakta bahwa kendaraan roda dua merupakan moda transportasi paling rawan kecelakaan dan banyaknya yang gagal uji emisi di DKI Jakarta. “Selama ini kendaraan roda dua adalah kendaraan dengan tingkat kecelakaan yang paling tinggi di jalan raya, selain itu kendaraan roda dua juga berpotensi gagal dalam uji emisi yang dapat menandakan minimnya perawatan yang layak,” ujarnya.
Akibat regulasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) itu, ojol pernah dilarang beroperasi pada tahun 2015. Namun, akibat tekanan dari masyarakat luas dan Presiden Jokowi larangan terhadap ojekonline dicabut, dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan masyarakat. “Walaupun keberadaannya melanggar UU LLAJ,” kata Arif Novianto, peneliti di Institute of Governance and Public Affairs, Universitas Gadjah Mada.
Beberapa regulasi kemudian sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan untuk memberi payung hukum pada ojol, salah satunya Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Permenhub No. 12 Tahun 2019 ini tidak hanya melegalisasi ojol, tetapi juga mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojekonline.
Persoalan yang dialami ojekonline saat ini, kata Arif, sebenarnya tidak lagi tentang legalisasi, tetapi tentang kelayakan kerja. Dikutip dari The Conversation Indonesia, pada Maret 2020-Maret 2022, total ada 71 aksi protes dari pengemudi online di Indonesia, dan sebanyak 70,4 persen menuntut tentang bayaran layak.
“Persoalan utama yang saat ini dialami oleh pengemudi ojekonline adalah tentang belum didapatkannya kondisi kerja yang layak, akibat dari berlangsungnya praktik kemitraan yang tidak adil atau kemitraan semu,” ujarnya.
Praktik kemitraan semu ini terjadi ketika hubungan kemitraan yang seharusnya merupakan hubungan yang setara–tidak ada pihak yang menguasai dan dikuasai, menjadi hubungan yang tidak adil–perusahaanplatform bertindak sewenang-wenang dalam mengatur proses kerja kepada pengemudi ojekonline yang merupakan mitra mereka.
Selain itu, Rizki Pratama menilai wacana memasukkan roda dua sebagai kendaraan umum akan membawa konsekuensi pada kebijakan publik, terutama bagaimana implementasi dan pengawasannya. Pertama, implementasi akan sangat rumit tentang bagaimana menjamin kendaraan roda dua dan pengemudi memiliki syarat yang berbeda dari pengendara roda dua umum seperti perbedaan lisensi, perawatan kendaraan, fasilitas kendaraan, dan lain-lain.
Kedua, mengenai siapa yang berhak mengawasi, menegakkan aturan, dan melaporkan pelanggaran di mana beban pengawasan kendaraan umum di Indonesia sudah sangat tinggi.
Memasukkan kendaraan roda dua dalam kategori transportasi umum adalah juga kebijakan dilematis, perlu analisis kebijakan yang komprehensif dari seluruh pemangku kebijakan terlebih dahulu. Sebab regulasi harus bersifat sederhana tetapi mampu melindungi pengemudi dan pengguna, terutama soal kesejahteraan, keamanan dan keselamatan. 
Menurut Rizki, kebijakan transportasi di masa depan seharusnya lebih mengarah ke angkutan massal, bukan perorangan. Maka perlu ada ide alternatif kendaraan roda dua hanya untuk pengantaran paket-paket ringan dan bukan angkutan manusia. “Pemerintah tidak dapat lepas tangan dalam menyediakan transportasi publik yang layak dengan standar yang jelas dan terkontrol dengan baik.”

Klaim TKN Prabowo-Gibran yang menyatakan pengakuan ojol sebagai transportasi umum agar dapat memberlakukan standar-standar keamanan adalahsebagian benar.
Meski kendaraan roda dua tidak digolongkan sebagai transportasi umum, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang melegalisasi keberadaan ojol untuk standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojekonline. Namun sejatinya persoalan yang dialami ojekonline saat ini tidak lagi tentang legalisasi, tetapi tentang kelayakan kerja akibat sistem kemitraan semu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan menghubungi Senior Communications Assistant United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR), Yanuar Farhanditya. Kepada Tempo, ia menyebut informasi tentang penyebab mogok makan tersebut tidak akurat. Para pengungsi Rohingya itu meminta kepastian tempat penampungan.
“Lebih tepatnya, para pengungsi Rohingya itu meminta kepastian tempat. Karena pada saat itu mereka mengalami pemindahan tempat beberapa kali dalam waktu yang singkat. Meski demikian, tidak lama setelah dijelaskan situasi terkini oleh tim dan relawan di lapangan, para pengungsi mau mulai makan Kembali,” kata Yanuar melalui pesan singkat, Jumat, 12 Januari 2024.
Pada prinsipnya, lanjut Yanuar, UNHCR mengikuti saran dari pemerintah mengenai penempatan pengungsi Rohingya. UNHCR dan para mitra kerja selalu siap melanjutkan bantuan bagi para pengungsi pasca penentuan lokasi
“Kami siap untuk melanjutkan perlindungan dan bantuan untuk pengungsi dimanapun mereka berada. UNHCR dan para mitra kerja selalu siap melanjutkan bantuan bagi para pengungsi pasca penentuan lokasi, seperti bantuan darurat, makanan dan minuman, air bersih, kebutuhan medis, perbaikan/penambahan fasilitas, dll,” jelas Yanuar.
Serambinews.com merilis, perihal tentang penolakan makan ini dibenarkan oleh Kasatintelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo Sumatri Darmoyo, Sabtu, 23 Desember 2023.
"Benar, aksi penolakan makan terjadi saat siang hari (Jumat, 22 Desember 2023) kemarin, namun setelah dibujuk oleh petugas, mereka mau makan kembali. Akan tetapi aksi itu kembali terulang saat jam makan malam. Tapi mereka akhirnya makan karena mungkin merasa lapar," kata Suryo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim mogok makan pengungsi Rohingya karena minta tempat tinggal yang enak adalahmenyesatkan.
Sesungguhnya para pengungsi Rohingya itu hanya meminta kepastian tempat. Karena dalam waktu yang singkat mereka mengalami pemindahan tempat beberapa kali.