Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Hikmahanto identik dengan video di kanal YouTube Liputan 6.com ini.
Dalam video itu, Hikmahanto menyampaikan pendapat pribadi mengenai penanganan pengungsi Rohingnya.
Ia berpandangan, kantor UNCHR di Jakarta harus ditutup karena memicu para pengungsi dari berbagai negara datang ke Indonesia.
Adapun dalam video ia mengatakan demikian:
Saya tegas mengatakan pertama, harus ditolak, bahkan mereka mereka dari Afghanistan kadang, dari Irak datang ke Indonesia karena UNHCR itu, itu harus ditolak. Kalau mereka tidak punya tiket kembali, pulang, enggak boleh masuk ke Indonesia.
Kedua, UNCHR kantornya di Jakarta harus ditutup oleh pemerintah pusat, harus ditutup. Karena ini menjadi faktor pendorong para pencari suaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia.
Kita bukannya tidak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional, dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya enggak benar, tidak betul itu.Jadi kita harus tegas UNHCR harus ditutup di Indonesia.
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah meminta UNHCR berhenti beroperasi di Indonesia.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Pemerintah mendorong UNHCR untuk berunding dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan negara tetangga, dalam mencari jalan keluar terbaik pengananan pengungsi Rohingya.
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra mengatakan, penanganan pengungsi Rohingya memiliki kerumitan yang tinggi.
Namun, kata dia, aspek kemanusiaan harus dikedepankan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

Narasi soal Pemerintah Indonesia meminta kantor UNHCR ditutup adalah hoaks. Video yang beredar merupakan pendapat pribadi dari Hikmahanto Juwana.
Ia berpandangan, Pemerintah harus menutup kantor UNCHR di Jakarta. Menurut dia, hal itu menjadi faktor pendorong para pengungsi dari negara lain datang ke Indonesia. 
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah meminta UNHCR berhenti beroperasi di Indonesia.

AIDS, yang disebabkan Human Immunodeficiency Virus (HIV), menyerang sistem kekebalan tubuh.
Dikutip dari situs Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, HIV menular melalui cairan manusia, seperti darah, air susu ibu, semen, dan sekresi vagina.
Obat yang biasanya dianjurkan dokter, yakni obat antiretroviral (ARV), dapivirine vaginal rings, atau suntikan cabotegravir.
Tanpa perawatan, orang dengan HIV juga dapat mengembangkan penyakit lain, seperti tuberculosis, meningitis kriptokokus, infeksi bakteri parah, kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi.
HIV juga dapat menyebabkan infeksi dari penyakit lain menjadi semakin parah, seperti hepatitis C, hepatitis B, dan cacar monyet.
Kendati memperparah, hepatitis tidak menyebabkan AIDS.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaparkan, penyebab hepatitis yakni virus hepatitis A (HAV), virus hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), virus hepatitis D (HDV) dan virus hepatitis E (HEV).
Sedangkan, penyakit kuning merupakan kondisi ketika kadar bilirubin dalam darah meningkat, menyebabkan kulit, bagian putih pada mata, dan membran mukosa menjadi berwarna kuning.
Dikutip dari situs Kemenkes, ada beberapa penyebab seseorang mengalami penyakit kuning. Infeksi hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C menjadi salah satu faktor risikonya.
Dengan demikian, konsumsi obat tidak menyebabkan AIDS, hepatitis, dan penyakit kuning.
Sementara, nama Luc Montagnier yang dicatut dalam narasi merupakan seorang virologis Perancis pemenang Nobel.
Montagnier tidak pernah menyebutkan bahwa vaksin berulang dapat menimbulkan efek yang sama seperti AIDS.
Reuters pernah melakukan penelusuran fakta atas konten soal Montagnier yang mengaitkan vaksin Covid-19 berulang dengan antibody dependent enhancement (ADE).
Faktanya, dari sejumlah uji klinis yang dilakukan atas vaksin Covid-19, tidak ada tanda pengembangan ADE.
Tim Cek Fakta tidak menemukan pernyataan Montagnier soal vaksinasi berulang dan ADE.

Narasi soal hepatitis dan AIDS disebabkan konsumsi obat merupakan hoaks. AIDS, hepatitis, dan penyakit kuning tidak disebabkan konsumsi obat.
Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa Montagnier membuat pernyataan yang mengaitkan vaksin berulang dengan penyakit mirip AIDS.

Tempo memverifikasi sumber video itu menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Ditemukan sejumlah video identik yang memberikan informasi lebih lengkap.
Berikut hasil penelusuran video tersebut:
Video 1

Video yang beredar pada detik ke-22 memperlihatkan iring-iringan truk kontainer yang salah satunya ditempeli banner bergambar Prabowo dan Gibran mengenakan sarung tinju, sama dengan unggahan akun TikTok sekabel.indonesia.
Sekabel adalah singkatan dari Sedulur Kayu Mebel yang merupakan kelompok relawan pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 dan kini mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Unggahan akun TikTok Sekabel, tanggal 4 Januari 2024 tersebut, tidak mengatakan bahwa iring-iringan truk kontainer itu membawa logistik pemilu yang memenangkan paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Video 2

Pada detik ke-36, video yang beredar juga memperlihatkan truk kontainer dengan banner bergambar Prabowo dan Gibran sedang melintas, yang identik dengan unggahan akun TikTok abdullahabunzaqwan tertanggal 3 Januari 2024.
Unggahan itu mengatakan bahwa iring-iringan truk kontainer itu bagian dari kegiatan Sekabel dalam mengampanyekan paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Unggahan tidak menyatakan apa isi kontainer-kontainer tersebut.
Akun TikTok Solo Times juga mengunggah video truk yang dipasangi banner dukungan pada paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut, dan menyatakan bahwa isi kontainer itu adalah produk mebel yang hendak diekspor ke Amerika Serikat.
“Sekabel Jokowi pasang ratusan spanduk Prabowo-Gibran di kontainer ekspor mebel. Sekabel Jokowi kirim ekspor mebel ke USA pakai spanduk Prabowo-Gibran,” tulis Solo Times yang ditempelkan ke video.
Dalam profil media sosialnya, Solo Times menyebut sebagai akun yang menyebarkan berita seputar Soloraya, Jawa Tengah. Bila dilihat konten-kontennya, terutama yang terbaru, Solo Times kerap memberitakan kegiatan Gibran, keluarga dan pendukungnya.
Dilansir Joglosemarnews.com, Ketua Umum Sekabel Wisnu Broto mengatakan pihaknya mengerahkan truk kontainer dengan banner bergambar paslon capres-cawapres Prabowo dan Gibran sebagai dukungan kampanye untuk keduanya.
Artikel yang tayang 4 Januari 2024 itu, mengatakan truk-truk kontainer itu berjalan beriringan dari Solo ke pelabuhan Semarang. Aksi juga disertai pembukaan posko relawan pendukung paslon capres-cawapres tersebut untuk wilayah Soloraya.
Ketua Bawaslu Surakarta atau Solo, Budi Wahyono, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait narasi yang beredar di media sosial itu.
“Bawaslu Kota Surakarta tidak mendapatkan informasi apapun terkait hal tersebut,” kata Budi melalui pesan, Jumat, 12 Januari 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan iring-iringan truk kontainer yang membawa logistik pemilu yang memenangkan paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran adalah klaim yangmenyesatkan.
Truk-truk itu ditempeli banner bergambar Prabowo-Gibran sebagai aksi kampanye kelompok relawan Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel). Sedangkan isi kontainer sesungguhnya adalah produk mebel pengusaha-pengusaha mebel anggota Sekabel, yang akan diekspor.

Untuk verifikasi klaim ini, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber asli di video dengan menggunakan Google Advanced Video Search, serta berita dari media kredibel dan penjelasan resmi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dilansir Tempo, dalam pernyataan resmi Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu JURDIL Selasa 13 Juni 2023, 52 juta data yang dianggap janggal itu berada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024  yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kejanggalan itu berupa pemilih yang berusia di bawah 12 tahun (anak-anak) dan di atas 100 tahun. 
Dilansir Detik.com, Dendi mengatakan data tersebut didapatkan dari DPS yang dikeluarkan oleh KPU ke partai politik. Data tersebut merupakan softcopy dari seluruh DPS dengan format CSV (Comma Separated Value). Ia juga mengatakan telah berkirim surat dengan KPU RI untuk mengkonfirmasi tentang keanehan data-data DPS tersebut.
Dilansir laman KPU, pada April 2023, KPU menetapkan DPS pada Pemilu 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. 
Menanggapi temuan tersebut, dilansir Detik.com, pada kamis 15 Juni 2023, Ketua KPU Ketua KPU Hasyim As'ari pun mempertanyakan asal data tersebut. “Terkait temuan menyebutkan ada 52 juta data pemilih dalam DPS tidak wajar tersebut, pertanyaan pertama kami begini, dari mana teman-teman LSM ini mendapatkan akses DPS tersebut," kata Hasyim.
Menurut Hasyim satu-satunya akses publik dalam penyerahan daftar pemilih hanya ada pada KPU ke partai politik. Namun, KPU membuka ruang bagi publik untuk menganalisis temuan tersebut.
Terkait temuan DPS aneh dan penetapan DPT oleh KPU, dilansir Rmol.id, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan DPT yang ditetapkan KPU  diharapkan tidak memuat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. 
JPPR menilai DPT yang telah ditetapkan tidak hanya memuat masalah data pemilih meninggal dunia, tetapi juga ruang partisipasi publik tidak maksimal. DPT yang bermasalah tersebut masih dapat diperbaiki dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTP).
Dilansir laman KPU, pada 2 Juli 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan hingga artikel ini dipublikasikan, temuan penyusupan 52 juta data pemilih Pemilu 2024 adalahBelum Ada Bukti. 
Memang ada laporan dari Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu JURDIL pada Juni 2023 tentang 52 juta pemilih yang tidak sesuai persyaratan. Namun, perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai benar tidaknya 52 juta pemilih itu tidak sesuai syarat, atau sengaja diselundupkan.
Dalam rapat pleno yang dihadiri semua perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.