Pernyataan tersebut adalah benar berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta. Melansir
Bisnis.com
,potensi ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum dikeruk dengan optimal. Hal ini lantaran jangkauan infrastruktur jaringan yang belum merata ke seluruh pelosok.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Misalkan penduduk yang mengakses internet, provinsi NTT mempunyai angka 47 dibandingkan angka Indonesia yang berada di angka 67,” katanya, Jumat (1/12/2023).

Jika merujuk pada data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet (APJI) 2023, tingkat penetrasi internet Nusa Tenggara sebesar 72,32%, meningkat dari tahun sebelumnya 64,85%.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada 2023, Nusa Tenggara mencapai 3,65% atau lebih tinggi dari internet di Maluku dan Papua yang mencapai 1,09% dan 1,65%.

“Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat,” ujarnya.

Menurut Nailul, ekonomi digital di NTT masih sangat terbatas, begitupun dengan penggunaan e-commerce di NTT yang terbatas. Padahal, Nailul mengungkap bahwa potensi besar penduduk di NTT yang berkualitas.

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di perbatasan NTT butuh infrastruktur jaringan yang mumpuni.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi pada peristiwa unjuk rasa hasil pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan itu. Di antaranya Abdul Aziz, M Harun Al Rasyid, M Rehan Fajari, Bachtiar Alamsyah, Adam Nooryan, Farhan Syafero, Sandro, Widianto Rizki Ramadhan dan Muhammad Reza.

Orang tua Harun Al Rasyid mengadu ke Komnas HAM meminta kasus itu diusut karena ada kejanggalan, pada Selasa (28/5/2019).

Lembaga Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam kasus itu. Kepolisian menyebut tengah memburu aktor intelektual dari kasus itu.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Adapun, berdasarkan Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo dan cawapres Gibran Rakabuming Raka menempatkan beberapa isu tersebut di 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, hanya terkait dengan HAM yang ditempatkan di posisi pertama yakni Misi 1 yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kemudian, di Misi 7 memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Lalu, di Misi 8 yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut bahwa menempatkan hukum, HAM, pemberantasan korupsi paling atas dalam visi-misi untuk Pilpres 2024.

Mengutip laporan VIVA Nasional, Selasa 12 Desember 2023, Muhamad Harun Al Rasyid meninggal dunia dalam tragedi kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.
Didi WAhyudin selaku orang tua Harun mengaku kesulitan saat ingin membawa pulang jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Menurut Didin, pengambilan jenazah anaknya harus melalui prosedur. Keluarga harus membawa surat pengantar dari Polres Jakarta Barat, yang merupakan lokasi kejadian perkara.

Pada Kamis malam, 23 Mei 2019, Didin mengutus adiknya untuk mengambil pengatar. Tapi karena dianggap sudah malam, jenazah Harun Al Rasyid akhirnya belum bisa dibawa pulang. Keluarga diminta kembali lagi pada pukul 08.00 WIB.

Besok paginya, pada pukul 09.00 Wib, surat pengantar akhirnya ditandatangani oleh Kapolres Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi. Meski surat pengantar sudah ada, tetapi keluarga belum bisa dengan mudah mengambil jasad Harun Al Rasyid dari kamar jenazah. Keluarga diminta menandatangani pernyataan, kalau keluarga korban tidak boleh menuntut.

Keluarga tidak diperkenankan lihat langsung jenazah

Saat dibawa, jenazah Harus Al Rasyid sudah dirapikan. Telah dikafani dan sudah diautopsi. Jadi, jasad bocah naas itu hanya tinggal disalati dan dimakamkan. Keluarga tidak diperkenankan melihat langsung jasad korban.

Mereka diperlihatkan foto yang diambil di kamar jenazah, dan diminta memastikan apakah itu adalah Harun. Saat jenazah sampai rumah, Didin ingin agar kain kafan anaknya dibuka untuk melihat langsung. Bahkan, ia juga telah menyiapkan peralatan untuk memandikan jenazah anaknya.

"Anak saya itu dibunuh, saya merasa ini harus saya tuntut jalur hukum. Karena ini pembunuhan. Pembunuhan dan penyiksaan. Yang jelas, akan saya tuntut semua ini," kata Didin.

Didin telah yakin, akan menuntut mengenai kematian anaknya. Dia berharap, banyak pihak yang membantu untuk mencari keadilan atas kematian anaknya.

Penyebab kematian Harun hingga kini belum diketahui

Apa penyebab kemataian anaknya, hingga kini Didin belum mengetahui. Hasil autopsi tidak pernah dijelaskan kepada keluarga. Didin hanya mendengar kondisi Harun dari relawan yang sempat membawa anaknya ke Rumah Sakit Dharmais.

Selain itu, apakah anaknya itu meninggal di Slipi atau di Masjid Al Huda, Didi tidak ingin mempersoalkan itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah anaknya dibunuh dengan kejam.

"Ini anak di bawah umur, matinya dengan kejam, dan saya harus menuntut. Tidak ada penjelasan, pulang ke rumah sudah rapih dan dioutopsi. Saya hanya lihat wajahnya," katanya.