Berdasarkan hasil penelusuran, adanya klaim bahwa semua kasus polio tipe 2 disebabkan oleh vaksin merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, di artikel yang terbit di situs WHO, hasil penyelidikan menunjukkan, anak tersebut diketahui belum pernah menerima dosis vaksin virus polio oral (OPV) atau vaksin virus polio yang tidak aktif (IPV) sebelumnya. Spesimen tinja dikumpulkan pada 21 Februari 2023 dan dipastikan sebagai cVDPV2 pada 14 Maret 2023.

Pada artikel Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berjudul, Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) – Indonesia yang diunggah 17 April 2023 yang disertakan di cuitan sumber klaim, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menginformasikan kepada WHO tentang virus poliovirus jenis 2 (cVDPV2).

cVDPV2 merupakan strain virus polio yang bermutasi. Strain virus tersebut ditemukan pada tubuh anak usia 48 bulan yang menderita lumpuh layu akut (Acute Flaccid Paralysis/AFP) di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Laporan Kemenkes RI ini diterima WHO pada 17 Maret 2023.

Penyelidikan lapangan segera diluncurkan oleh otoritas kesehatan, baik dari Dinas Kesehatan dan pemerintah pusat dengan dukungan dari mitra Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Kasus di atas dimulai anak mengalami kelumpuhan pada 16 Februari 2023.

Hasil penyelidikan menunjukkan, anak tersebut diketahui belum pernah menerima dosis vaksin virus polio oral (OPV) atau vaksin virus polio yang tidak aktif (IPV) sebelumnya. Spesimen tinja dikumpulkan pada 21 Februari 2023 dan dipastikan sebagai cVDPV2 pada 14 Maret 2023.

Menanggapi narasi adanya virus Polio dari vaksin, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi angkat bicara. Ditegaskan, vaksin Polio memberikan perlindungan terhadap jenis virus Polio Tipe 1, 2 dan 3 termasuk mutasinya. Adapun mutasi virus Polio yang dapat menimbulkan gejala lumpuh layu bisa terjadi pada daerah-daerah dengan anak-anak yang tidak diimunisasi lengkap.

“Vaksin Polio memberikan perlindungan untuk jenis virus Polio Tipe 1, 2, dan 3, tetapi harus diberikan lengkap imunisasi Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Polio Vaccine (IPV),” tegas Nadia saat dikonfirmasi Health Liputan6.com pada Selasa, 9 Januari 2024.

“Virus mutasi yang berisiko menyebabkan infeksi dan muncul gejala lumpuh, terjadi di daerah yang di mana selama bertahun-tahun banyak anak tidak diimunisasi lengkap dan tidak tepat waktu.”

Untuk diketahui, vaksin Polio yang digunakan di Indonesia dalam Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio saat ini menggunakan jenis vaksin novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2). Vaksin ini merupakan hasil penelitian dari Bio Farma.

WHO telah menyetujui penggunaan nOPV2 dalam keadaan darurat (Emergency Use Listing/ EUL) pada 13 November 2020. Secara uji klinis, nOPV2 memberikan perlindungan yang sama terhadap virus Polio Tipe 2.

Sebelum penerbitan EUL dari WHO, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada 12 November 2020 juga sudah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk vaksin Polio nOPV2.

Virus polio yang diturunkan dari vaksin adalah strain virus polio yang terdokumentasi dan bermutasi dari strain aslinya, yang terkandung dalam vaksin OPV. OPV mengandung virus polio hidup yang dilemahkan yang bereplikasi di usus untuk jangka waktu terbatas, sehingga membentuk kekebalan dengan membangun antibodi.

Kadang-kadang, ketika berkembang biak di saluran pencernaan, strain OPV berubah secara genetik dan dapat menyebar di komunitas yang tidak menerima vaksinasi polio sepenuhnya, terutama di daerah dengan kebersihan yang buruk, sanitasi yang buruk, atau kepadatan penduduk, tulis laporan Kemenkes ke WHO. Semakin rendah imunitas penduduk, maka semakin lama virus ini bertahan dan semakin banyak pula perubahan genetik yang dialaminya.

Atas laporan Kemenkes RI, WHO memberikan saran kepada setiap negara harus mempertahankan cakupan imunisasi rutin yang tinggi dan merata di tingkat kabupaten/kota untuk meminimalkan dampak masuknya virus baru, termasuk mutasi virus Polio.

“Oleh karena itu, penting semua anak mengikuti bila ada program Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, di mana semua anak diberikan imunisasi polio, terutama pada daerah yang ada kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio,” Siti Nadia Tarmizi menambahkan.

Merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, daerah yang melaporkan kasus harus melakukan Outbreak Response Immunization (ORI), yaitu pemberian imunisasi polio massal kepada seluruh sasaran kelompok rentan.

Untuk memutus rantai penularan virus Polio, harus dipastikan cakupan ORI tinggi minimal 95 persen dan merata di seluruh wilayah. ORI dilaksanakan sekurang-kurangnya dua putaran.

“Setiap anak harus melengkapi imunisasi polio dengan cakupan tinggi minimal 95 persen dan merata supaya benar-benar terlindungi,” terang Siti Nadia Tarmizi.

Kemenkes menggunakan vaksin generasi terbaru, yakni Novel Oral Polio Vaksin tipe 2 atau nOPV2, yang diberikan sebanyak dua tetes dengan interval minimal satu bulan. Vaksin nOPV2 berbeda dengan vaksin yang diberikan di India pada 2000-2017.

Kasus kelumpuhan yang dikaitkan dengan pemberian OPV memang muncul di India. Kendati demikian, vaksin polio baik suntik maupun oral terbukti ampuh mengatasi wabah akibat virus polio.

Faktanya, di artikel yang terbit di situs WHO, hasil penyelidikan menunjukkan, anak tersebut diketahui belum pernah menerima dosis vaksin virus polio oral (OPV) atau vaksin virus polio yang tidak aktif (IPV) sebelumnya. Spesimen tinja dikumpulkan pada 21 Februari 2023 dan dipastikan sebagai cVDPV2 pada 14 Maret 2023.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya akun Facebook yang mengatasnamakan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. atau BNI berbagi hadiah di media sosial meruapakan konten tiruan.

Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu. Akun Facebook resmi milik Bank Negara Indonesia (BNI) adalah facebook.com/BNI dan situs resminya adalah bni.co.id.

Dilansir dari Tirto, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto pada Selasa (16/1/2024), Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan unggahan akun Facebook Rezeki Poin BNI dan BNI 77 itu merupakan upaya penipuan.

“Kami tidak pernah menyelenggarakan undian atau gebyar poin melalui tautan atau akun media sosial yang tidak resmi,” tulis Okki.

Okki mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, dan tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI.

“Kami juga mengimbau agar nasabah tidak mudah memberikan informasi pribadi, seperti data rekening, OTP, User ID, MPIN, dan password kepada pihak yang tidak terpercaya, serta tidak melakukan tindakan apapun yang diminta oleh tautan,” tandasnya.

Akun palsu. Akun Facebook resmi milik Bank Negara Indonesia (BNI) adalah facebook.com/BNI dan situs resminya adalah bni.co.id.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Beredar cuplikan video dengan klaim narasi sebagai dokumenter Habib Yaman di Indonesia sebagai antek Belanda. Dalam video itu tampak seorang laki-laki berlutut di kursi untuk memberikan penghormatan kepada seorang Perempuan dan laki-laki di sebelahnya. Video ini telah menyebar di berbagai platform media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Snack Video, dan Tiktok dengan narasi yang mengklaim bahwa video tersebut terjadi di Indonesia.

Faktanya, video tersebut merupakan cuplikan pemberian gelar ksatria oleh Ratu Inggris Queen Elizabeth II kepada seorang pemimpin lokal di kota Aden, yakni Sayyid Abubakr bin Shaikh al-Kaff pada April 1954.
Saat itu, Sayyid Abubakr bin Shaikh al-Kaff menjadi satu-satunya pemimpin dari Yaman yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai Knight Order of the Empire (KBE) secara langsung oleh Ratu Elizabeth II secara langsung dalam perjalanan pertama dan satu-satunya Ratu Inggris tersebut ke Jazirah Arab.

Sayyid Abubakr bin Shaikh al-Kaff mendapatkan gelar kehormatan karena dianggap berjasa di bidang pelayanan publik dan pembangunan di Hadramaut.

Kota Aden sendiri merupakan sebuah kota yang terletak di Yaman dan merupakan kota bekas jajahan kerajaan Inggris pada tahun 1832.

Hasil periksa fakta Vinanda (RelawanMafindo).

Beredar potongan video dengan klaim pemberian gelar habib dari kalangan imigran Yaman oleh Belanda. Faktanya bukan di Indonesia, video tersebut merupakan dokumentasi penganugerahan gelar kehormatan sebagai Knight Order of the Empire (KBE) oleh Ratu Inggris Queen Elizabeth II kepada pemimpin kota Aden di Yaman bernama Sayyid Abubakr bin Shaikh al-Kaff tahun 1954.

Postingan twitter oleh username @MichelAdam7__ melampirkan foto Ibu Connie Rahakundini yang dinarasikan di poster mengenai pengadaan alutsista melalui PT.TMI yang diduga misterius dan menjadi cangkang Prabowo Subianto untuk mengumpulkan dana triliun rupiah dari uang negara.

Berita ini sudah viral pada tahun 2021 silam dan diungkit kembali oleh Anies dalam debat presiden. Prabowo Subianto telah mengatakan saat debat presiden berlangsung bahwa data-data yang dijabarkan Anies mengenai pengadaan alutsista itu salah. Sebelumnya, saat berita PT.TMI ini mencuat, mereka telah mengklarifikasi bahwa tidak pernah mendapatkan satu kontrak pun dari Kemenhan.

Mengenai dugaan PT misterius, Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji menyatakan bahwa PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan). Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak pemerintah dalam hal Transfer of Technology (ToT). Sehingga PT.TMI merupakan PT yang legal di mata hukum.

Dengan begitu, berita mengenai PT. TMI “misterius” dan menjadi cangkang korupsi dana uang negara merupakan konten palsu dan sudah diklarifikasi oleh pihak terkait.

Konten palsu. Faktanya, PT.TMI merupakan PT yang legal. PT. TMI juga tidak pernah mendapatkan satu kontrak pun dari Kemenhan (Prabowo Subianto) untuk pengadaan alutsista.