Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan benar. Polisi tidak menghentikan proses hukum kasus kematian Suryani Dewi.

Mega Suryani tercatat pernah melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Metro Bekasi. Laporan KDRT itu dilayangkan Mega pada Agustus 2023, satu bulan sebelum nyawanya dihabisi Nando pada 7 September 2023. Kasus KDRT yang dilaporkan Mega Suryani tidak berhenti namun tetap berlanjut.

Dilansir dari Kompas.com, Kakak Mega, Deden (27), menyebut adiknya sempat datang ke kantor polisi untuk melaporkan sekaligus melakukan visum. Namun, saat akan diproses, Nando menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan Mega ke polisi.

"Sudah sempat dilaporkan, sudah sempat visum juga, cuma dari pihak pelaku menyangkal dan (polisi) memutuskan buat disetop," kata Deden di Polsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada 11 September 2023.

Namun, Polres Metro Bekasi membantah telah menghentikan laporan KDRT yang pernah dilayangkan Mega sebelum tewas dibunuh suaminya.

"Kami enggak ada (putusan) menghentikan laporan (KDRT Mega)," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung kepada Kompas.com, 13 September 2023.

Gogo menjelaskan, Mega membuat laporan pada Agustus 2023. Polisi mengarahkan korban untuk melakukan visum. Setelah menyerahkan hasil visum itu, Mega pulang. Ketika itu, Mega akan dipanggil kembali untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait laporannya. Namun, Mega tidak hadir pada waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan.

"Kami telepon pastinya, kalau pelapor enggak datang ini bagaimana. Mega enggak angkat telepon," jelas Gogo.

Gogo menuturkan, polisi lalu mendapat pesan dari Mega yang mengatakan dia tidak bisa datang karena sudah kembali dengan suaminya.

Pernyataan Anies Baswedan tentang kasus Megasuryani Suryani Dewi adalah benar. Informasi yang disampaikan Anies Baswedan salah karena pihak Polres Metro Bekasi telah mengkonfirmasi terkait kasus KDRT Suryani Dewi. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut akses internet di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sama dengan Jawa, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat yang didengarnya saat melakukan kampanye.

Penyataan capres nomor urut 3 tersebut diutarakan dalam debat capres putaran pertama, Selasa (12/12/2023).
Penelusuran Fakta

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa 43,92 persen, Sumatera 16,63 persen, dan Sulawesi 5,53 persen. Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan 4,88 persen, Nusa Tenggara 2,71 persen, Papua 1,38 persen, Bali 1,17 persen, dan Maluku 0,83 persen. Menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia Timur kurang dari 5 persen.

Pernyataan Ganjar akses internet di NTT tidak sama dengan Jawa benar, menurut data APJII pengguna internet di Pulau Jawa 43,92 persen sedangkan pengguna internet di Indonesia Timur kurang dari 5 persen.

Setelah melakukanpenelusuranlebih lanjut, pernyataan capres nomor urut 1 itu adalah benar. Ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan sumber daya manusia (SDM) yang lemah.

Semakin terpinggirkannya orang asli Papua (OAP) dalam pembangunan telah memunculkan
perasaan diperlakukan tidak adil dan perasaan ini yang seringkali menyulut konflik.

Klaim yang disebut oleh Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa permasalahan di Papua tidak ada keadilan adalah benar.Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 pada Jakarta, Selasa.

Debat pertama mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dalam debat pertama tersebut, calon presiden dari nomor urut dua Prabowo Subianto menyatakan Indonesia saat ini masih aman, damai dan terkendali.

Berikut pernyataan capres Prabowo Subianto tersebut:

“Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur ditengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana perang terjadi di mana-mana, di mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman karena apa? Karena kepemimpinan, karena apa, karena manajemen negara yang berhasil,”

Namun, benarkah pernyataan tersebut?

Penjelasan:

Jumlah tindak kejahatan di Indonesia cendrung menurut dalam satu dekade terakhir. Data BPS (2021) menunjukan 239.480 kejadian tindak kejahatan atau pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13 persen dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8 persen dibanding tahun 2012.

Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar, menunjukan data dalam konteks Asia, mengacu Global Peace Index (2023) Indonesia menduduki pertingkat 11 negara teraman di Asia dengan nilai 1,8. Sementara, negara Asia teraman adalah Singapura dengan skor 1.3 (penilaian dengan rentang 0-2, makin kecil angka, maka makin aman). Akan tetapi dari laporan Global Peace Index juga menyebutkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori High criminality – low resilience bersama 63 negara lainnya, dilansir dari Global Initiative.

Selain itu, Oki Anggara, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2022 Global Peace Index merilis data bahwa Indonesia menempati peringkat ke 47 di dunia dan ke 10 di Asia Pasifik dengan skor 1,8 (masuk kategori tinggi). Jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2021, ada penurunan skor sekitar 0,019, dilansir dari Vision of Humanity.

Dengan demikian, pernyataan tersebut merupakan misinformasi. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia. (Tiara Hana Pratiwi