Ganjar dalam kesempatan itu menyebut bahwa sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp2.300 triliun, ekuivalen untuk membuat 27.000 puskesmas.

Pernyataan tersebut bisa jadi benar mengingat Ganjar tak menyampaikan rentang data tersebut. Berdasarkan penelurusan Tim Live Cek Fakta, data ICW pada 2022 saja total kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun.

Sementara Anies Baswedan dalam segmen tersebut menyodorkan solusi bahwa koruptor bisa dibuat jera, dengan pengesahan UU Perampasan Aset dan dimiskinkan, serta revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Ganjar pun lantas sepakat dengan solusi tersebut, dengan menambahkan bahwa koruptor bisa dikirim ke Lapas Nusakambangan guna menambah efek jera.

Pernyataan keduanya ditanggapi Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar, yang menyebut penegakan hukum korupsi tidak hanya sekedar menghukum pelaku ke penjara saja, tetapi perlu ada alternatif pemidanaan lainnya.

Masih menurut Dio dalam keterangan kepada Tim Live Cek Fakta, Gary Becker (1968) kemudian mengusulkan untuk mengutamakan hukuman denda karena dapat pula menanggung biaya sosial seperti biaya penegakan hukum, biaya penghukuman (penjara), dan biaya yang dialami korban.

Menurut Choky Ramadhan (2017) Pembaruan UU Tipikor dengan menaikkan ancaman denda dimaksudkan agar pelaku jera dan menopang kebutuhan penegakan hukum korupsi menjadi suatu hal yang penting.

Selain itu, permasalahan penegakan hukum korupsi juga disebabkan beberapa kelemahan rumusan pasal UU Tipikor. Misalnya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara diancam hukuman lebih rendah dibandingkan dilakukan oleh orang biasa.

Penyesuaian UU Tipikor juga dibutuhkan agar sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Selepas pengesahan pada 2006, terdapat kesenjangan antara UU Tipikor dan UNCAC.

Penyempurnaan UU Tipikor dibutuhkan terutama agar dapat menghukum pembelian pengaruh (trading influence), penambahan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), dan korupsi antarsektor swasta. Dengan demikian, penegakan hukum atas korupsi dapat dilakukan semakin menyeluruh.

Berdasarkan penelusuran, memang ada sejumlah kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris Papua.

Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "2 Warga Oksibil Terluka Ditembak Separatis Papua" yang dimuat metrotvnews.com pada 19 September 2023 lalu.

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua kembali berulah dengan menembak dua orang warga sipil di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan, penembakan terjadi di Kampung Okpol, Senin 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT.

Kedua korban tengah berada di dalam rumah lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai keduanya.

Akibatnya, dua korban bernama Regina Bitdana dan Jonas Kalakmabin mengalami luka tembak di bagian kaki. Saat ini keduanya berada di RSUD Oksibil untuk menjalani perawatan.

"Untuk kondisi korban saat ini dalam keadaan sadar dan dirawat di RSUD," kata AKBP Bayu Suseno.

Selain pada September 2023, serangan kelompok separatis dan teroris Papua terhadap warga Papua juga pernah berlangsung pada Maret 2023. Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "Brutal, KKB Tembak 7 Warga Sipil dan TNI di Puncak Papua Tengah" yang dimuat situs Liputan6.com 4 Maret 2023.

Liputan6.com, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua mencatat sebanyak tujuh warga sipil menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Agenggen, Distrik Meagabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat (03/03/2023).

Dari 7 korban, satu di antaranya meninggal dunia, bernama Terina Murib (25) seorang perempuan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan 6 korban penembakan lainya masih dirawat di Puskesmas Sinak. Ke-6 korban adalah Lerice Telenggen, Rasna Kogoya, Desina Along, Etera Kulua, Anison Tabuni dan Iwan Murib. “Dari korban ini ada anak-anak. Para korban sedang menjalani visum,” jelasnya, Sabtu (04/03/2023).

Selain menembak warga sipil, KKB juga menembak seorang prajurit TNI yang sedang mengevakuasi korban. Prajurit bernama Praka Jumardi meninggal dunia, nyawanya tak tertolong saat berada di puskesmas.

“Total korban meninggal dunia akibat kejadian ini 2 orang, yakni seorang warga sipil dan seorang prajurit TNI,” jelas Benny.

Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia menambahkan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kontak tembak. Pihaknya juga telah meminta hasil visum dari para korban penembakan.

“Personel di lapangan juga telah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang ada di Kampung Abumega, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Selain itu, aparat gabungan TNI-Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB,” kata Nyoman.

Berdasarkan penelusuran, pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa kelompok teroris dan separatis Papua menyerang warga Papua ternyata benar. Ada sejumlah kasus penyerangan warga oleh kelompok teroris dan separatis di Papua, misalnya pada Maret dan September 2023.

Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar menunjukan data Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Jason Balompapueng menyatakan Anies Baswedan sudah mengeluarkan sebanyak 50 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mendirikan gereja di masa pemerintahannya.

"Kalau soal itu beliau sudah komitmen. Itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta sudah keluarkan 50 IMB untuk gereja-gereja, ujar Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Jason Balompapueng di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Sharon, dilansir dari dari Media Indonesia.

Menurut data BPS, jumlah sarana ibadah di Kabupaten / Kota DKI Jakarta pada tahun 2020 hingga 2022 mencapai lebih dari 10.000 sarana ibadah.

Dalam penelusuran, berdasarkan dokumen yang diterima RRI pada November 2023 silan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan visi misinya yang kemudian disebut Asta Cita.

Dalam visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran, isu hukum dan HAM memang ditaruh pada poin atas.

Berikut misi Prabowo-Gibran yang disebut Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memperkokoh sistem hankam negara dan mendorong kemandirian lewat sejumlah swasembada mulai dari pangan hingga energi.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas serta mendorong kewirausahaan dalam mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, hingga penguatan peran penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Pembangunan yang bersifat bottom up dari desa dan lapisan bawah guna pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama.