Pengguna Twitter AdamCrigler mengunggah sebuah tautan video (2/10) yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus selama kampanye. Dalam cuitan tersebut juga disertakan keterangan yang menyatakan bahwa Biden telah terpapar COVID-19, di mana salah satu gejalanya adalah batuk kering yang terus-menerus. Cuitan ini diunggah beberapa jam setelah Presiden Trump melalui akun Twitter pribadinya mengkonfirmasi bahwa dirinya dan Ibu Negara Melania Trump telah positif terpapar COVID-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, Joe Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh dokter pribadi keluarga Biden, dr. Kevin O’Connor, melalui pernyataan resmi pada 2 Oktober 2020 waktu setempat. Selain itu, video yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus sebenarnya merupakan hasil penggabungan dua video kampanye yang berbeda, yaitu kampanye Biden di Johnstown, Pennsylvania, serta di Pittsburgh, Pennsylvania, yang dilaksanakan pada 30 September 2020 waktu setempat.

Informasi dengan topik yang sama sebelumnya juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul “Fact check: Video of Biden Coughing Has Been Selectively Edited to Imply He Has COVID-19” dan mengkategorikannya sebagai altered.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh pengguna Twitter AdamCrigler tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Informasi yang salah. Faktanya, Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, video Biden batuk terus-menerus yang beredar di Twitter tersebut merupakan hasil penggabungan dari dua video kampanye yang berbeda.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto itu denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa rombongan pria berseragam krem dalam foto tersebut tidak berada di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, melainkan di terminal keberangkatan. Mereka pun bukan  tentara Cina.
Foto ini pernah dimuat oleh Detik.com pada 3 Oktober 2020 dalam beritanya yang berjudul "Geger Isu Kedatangan 'Tentara' di Soetta, Faktanya Penumpang Biasa". Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soetta Komisaris Akhmad Alexander Yurikho meragukan kebenaran informasi yang viral itu. Dari analisisnya, lokasi dalam foto itu bukan terminal kedatangan internasional, melainkan terminal keberangkatan internasional.
Dihubungi secara terpisah, Manager Branch Communication Bandara Soetta, Haerul Anwar, pun mengatakan bahwa sekelompok pria berseragam krem itu adalah penumpang yang hendak terbang ke luar negeri. Dia juga menjelaskan bahwa mereka adalah penumpang biasa yang merupakan warga negara Cina. "Itu penumpang biasa yang mau berangkat ke luar," ujar Haerul.
Viralnya foto ini juga diberitakan oleh Tempo pada 5 Oktober 2020. Komisaris Akhmad Alexander Yurikho, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, memastikan puluhan warga negara Cina yang terdapat dalam foto itu merupakan penumpang pesawat biasa.
Sebelumnya, Kepala Imigrasi Bandara Soetta Romi Yudianto pun telah memastikan puluhan warga negara Cina dalam foto tersebut adalah para pekerja tambang. "Bukan tentara," ujar Romi saat dihubungi Tempo pada 3 Oktober 2020.
Romi juga menjelaskan foto tersebut merupakan foto saat keberangkatan, bukan kedatangan. Meskipun begitu, dia tidak menjelaskan secara detail di mana puluhan warga negara Cina itu berasal. Dia juga tidak menyebut jadwal keberangkatan mereka di Bandara Soetta.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto rombongan TKA Cina berseragam yang baru mendarat di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, menyesatkan. Pertama, para pria itu memang merupakan warga negara Cina, tapi mereka adalah pekerja dan penumpang biasa, bukan tentara. Kedua, mereka berada di terminal keberangkatan Bandara Soetta dan hendak terbang ke luar negeri, bukan baru saja mendarat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto dalam gambar tangkapan layar yang diunggah oleh akun Baim di atas denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan foto-foto dari peristiwa yang sama, yang terlihat dari kesamaan motif pakaian batik yang dikenakan oleh para menteri dan anggota DPR, yang dimuat oleh Tempo pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia.
Foto-foto tersebut terdapat dalam berita foto yang berjudul "Pemerintah Serahkan Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR". Foto-foto itu diberi keterangan, "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020."
Tempo kemudian menelusuri berita di Liputan6.com yang berjudul "Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang". Berita dengan judul ini memang pernah dimuat oleh Liputan6.com pada 5 Oktober 2020. Namun, fotonya memperlihatkan foto ketika UU Cipta Kerja diketok di DPR pada 5 Oktober 2020. Dalam foto itu, para menteri dan anggota DPR terlihat mengenakan masker. Motif pakaian batik yang mereka kenakan pun berbeda dengan yang dipakai dalam foto unggahan akun Baim.
Meskipun begitu, pada 5 Oktober 2020, halaman Facebook Liputan6 memang membagikan tautan berita dengan judul itu yang dilengkapi dengan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Namun, saat tautannya diklik, foto tersebut tidak ditemukan dan sudah berganti dengan foto para menteri dan anggota DPR yang bermasker.
Tempo pun menelusuri berita di Liputan6.com yang menggunakan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Foto itu salah satunya digunakan dalam berita yang berjudul "Akan Disahkan DPR, Ekonom Sebut RUU Omnibus Law Tak Mampu Dongkrak Investasi" pada 5 Oktober 2020. Namun, foto tersebut telah diberi keterangan bahwa diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Berikut ini keterangan foto itu:
"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)"
Klaim Covid-19 Settingan
Klaim bahwa Covid-19 rekayasa merupakan klaim yang tidak berdasarkan bukti. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) per 6 Oktober 2020, kasus positif Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 35.347.404 kasus, dengan 1.039.406 orang meninggal. Sementara di Indonesia, menurut data Gugus Tugas Covid-19 per 7 Oktober 2020, kasus positif Covid-19 telah mencapai 315.714 orang, di mana 11.472 di antaranya meninggal.
Dilansir dari organisasi cek fakta AS FactCheck, setelah virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019, memang tersebar berbagai rumor palsu tentang misteri asal-usul virus. Salah satunya adalah bahwa SARS-CoV-2 merupakan hasil rekayasa laboratorium. Namun, seluruh versi teori ini tidak memiliki pijakan bukti dan penjelasan secara sains.
Bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa virus itu kemungkinan menular ke manusia dari hewan yang belum teridentifikasi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu pada jenis virus Corona lain. SARS-CoV pada 2002-2003 misalnya, diperkirakan berasal dari kelelawar dan menyebar ke manusia melalui musang. Pada 2012, muncul pula MERS-CoV yang kemungkinan berasal dari kelelawar, dan menyebar ke manusia melalui unta.
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 30 Maret 2020, hasil studi yang dipimpin oleh Kristian Andersen, profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research Institute, California, AS, pun telah membantah rumor bahwa virus Corona Covid-19 sengaja dibuat atau produk rekayasa laboratorium. Menurut studi yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine ini, virus Corona penyebab Covid-19 adalah buah dari proses evolusi alami.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto para menteri dan anggota DPR yang tidak bermasker di atas diambil saat UU Cipta Kerja diketok pada 5 Oktober 2020, keliru. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya menyerahkan surat presiden serta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya pesan dari Kopassus untuk PKI adalah klaim yang keliru.

Faktanya, bukan dari Kopassus. Kepala Penerangan Kopassus Letkol Inf Tri Hadimatoyo menyatakan pesan tersebut hoaks.

Dilansir dari akun twitter resmi @penkopassus yang telah bercentang biru telah membantah informasi tersebut. Bantahan dari Kopassus diunggah pada 28 September 2017.

“Pemberitaan ini HOAX!!!, kepada semua masyakarat harus lebih bijak dalam menanggapi pemberitaan di sosial media.”

“Kopassus kan punya Twitter resmi, punya semua yang berkaitan dengan media resmi. Kalau itu kan gambar biasa itu, banyak di YouTube, orang ambil kan gampang saja. Ambil, terus tulis kata-kata,” ujar Tri kepada detikcom, Kamis (28/9/2017).

Tri mengatakan pihaknya enggan menanggapi kabar hoaks tersebut lebih jauh. Pesan tersebut dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab yang tidak suka dengan TNI, khususnya Kopassus.

“Nggaklah (dari Kopassus), Kopassus kan tidak pernah keluarkan WA (menyebar) seperti itu. Itu kan kalau media sosial kita tidak pernah keluarkan WA, Telegram, dan sebagainya. Itu kan model-model yang kayaknya tidak terlalu penting untuk ditanggapi,” kata Tri.

“Itu kan gambar, jadi kita lihat ada gambar dimanfaatkan sama orang, ya kita tulis ‘hoax’ tengahnya. Kita ngapain memperkeruh suasana, nggak mungkinlah Kopassus membuat dan memperkeruh suasana. Kalau sudah ada tulisan ‘hoax’ di tengahnya, pasti bukan dari Kopassus,” tambah Tri.

Menurutnya, berita palsu Kopassus yang menulis kebangkitan PKI tersebut tidak perlu diperbesar. Namun pihaknya meminta untuk terus waspada dan memantau kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia.

“Jadi, menurut saya, tidak usah diperbesar yang seperti (berita palsu) itu. Yang jelas, seperti yang disampaikan Panglima, kita cukup mengamati, pasti ada, sudah jelas di mana tempatnya, kita amati saja gerakannya,” ungkapnya.

BUKAN dari Kopassus. Kepala Penerangan Kopassus Letkol Inf Tri Hadimatoyo menyatakan pesan tersebut hoaks.