Beredar pesan berantai di WhatsApp yang mengklaim bahwa Dewan Yudisial Musllim (MJC) & IQSA telah mencabut sertifikat halal produk McDonald’s, KFC, Domino, dan Pizza Hut karena menurut kajian staf dapur di Florida memperlihatkan bukti positif mengandung daging babi atau LM10 yang terdapat pada mayones McDonald’s.

Faktanya klaim pesan tersebut tidak benar. Dilansir dari situs resmi Muslim Judicial Council Halal Trust (MJCHT) McDonald’s masih menyandang status halal. MUI juga mengklarifikasi melalui situs www.halalmui.org menjelaskan tidak ditemukannya kandungan babi sehingga dikeluarkan sertifikat halal sebagai berikut:
a. Restoran McDonald’s, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000002031019.
b. Restoran KFC, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000185770121.
c. Restoran Domino’s Pizza, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000187430621.
d. Restoran Pizza Hut, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000275770621.

Informasi serupa telah dibahas pada laman turnbackhoaks.id pada Juli 2023 berjudul “Amerika Mencabut Sertifikat Halal McDonald”. Maka klaim sertifikasi halal McDonald’s dicabut adalah tidak benar.

Hoaks lama Kembali beredar. Situs resmi Muslim Judicial Council Halal Trust (MJCHT) menyebutkan McDonald masih menyandang status halal.

Telah beredar akun Facebook Gubernur Kepulauan Riau “Haji Ansar Ahmad SE”. Akun terebut menggunakan karikatur wajah Ansar Ahmad yang dipasang sebagai foto profilnya dan mengirimkan pesan kepada pengguna Facebook lalu menawarkan bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah, tempat Pendidikan, atau Yayasan. Selain itu akun Facebook ini juga mencantumkan nomor WhatsApp 0858 4740 6439 untuk melanjutkan komunikasinya melalui WhatsApp mengirimkan persyaratan diantara lain foto tempat, alamat, nomor rekening.

Faktanya akun Facebook tersebut palsu. Dilansri dari rri.co.id, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri Trio Andana menegaskan akun Facebook tersebut bukan milik Gubernur Kepri Ansar Ahmad, "Saya pastikan akun FB itu bukan milik Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad. Dalam hal ini nama Gubernur dan fotonya dicatut oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan untuk keperluan tertentu," .

Trio mengimbau kepada masyarakat Kepri agar tidak mudah tertipu dan selalu kroscek akun-akun yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan. Sehingga akun Facebook Gubernur Kepri “Haji Ansar Ahmad SE”
adalah palsu dan masuk kategori konten tiruan.

Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri Trio MENEGASKAN AKUN Facebook tersebut bukan milik Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Beredar sebuah surat mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor Nomor : 9876/B-BJ.02.03/SD/XII/2023 perihal validasi data seleksi CASN Tahun Anggaran 2023. Pada surat tersebut tertulis Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan scan QR di bawahnya.

Melalui akun Twitter resminya @BKNgoid menanggapi beredarnya surat tersebut, BKN mengunggah tangkapan layar surat dilabeli hoaks. Informasi terkait seleksi CASN 2023 dapat dilihat melalui kanal resmi instansi pemerintah. Dan selalu cek keaslian surat dengna scan QR, jika asli maka akan diarahkan kepada file asli pada situs ds.bkn.go.id.

Dengan demikian validasi data seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Surat palsu. BKN mengimbau kepada CASN berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BKN dan selalu cek keaslian surat.

Video yang beredar identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube dfauwzi49 pada 4 April 2019.
Video itu diambil ketika persidangan perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada 19 Juni 2019.
Dokumentasi persidangan dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV.
Sidang tersebut menghadirkan salah satu saksi bernama Agus Maksum yang mengaku mendapat ancaman pada pertengahan April, karena posisinya di kubu Prabowo-Sandiaga dan mendalami kasus permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dalam persidangan, data 17,5 juta pemilih tidak wajar menjadi bukti P.155.
Dikutip dari Kompas.com, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan keberadaan bukti fisik P.155 yang sebelumnya didaftarkan namun justru tidak ada barang bukti yang dimaksud.
Agus juga tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif yang ia paparkan juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.
Sejauh ini tidak ada laporan dari KPU maupun pemberitaan media independen soal kecurangan pemilu berupa manipulasi data pemilih.

Video soal temuan KK manipulatif adalah hoaks. KK manipulatif merupakan isu lama yang dibahas dalam persidangan perselisihan hasil pilpres di MK pada 19 Juni 2019.
Saksi tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.