Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan unggahan tersebut adalah hoaks. BPJS Kesehatan tidak pernah menjanjikan bantuan seperti dalam unggahan.

"Informasi ini hoaks dan penipuan Mas. Tidak ada bantuan dan program seperti itu," ujar Rizzky ketika dihubungi Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

"Nomor WhatsApp tersebut bukan milik BPJS Kesehatan," kata Rizzky.

Adapun nomor WhatsApp resmi BPJS Kesehatan adalah 0811-816-5165.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Masyarakat bisa menguhubungi BPJS Kesehatan melalui Care Center 165, Mobile JKN serta pelayanan Melalui WhatsApp (Pandawa) di nomor 0811-816-5165. 

Unggahan yang mengeklaim BPJS Kesehatan memberikan bantuan Rp 10 juta sampai 150 juta adalah hoaks. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut pihaknya tidak pernah menjanjikan bantuan seperti dalam unggahan. Nomor WhatsApp yang ada dalam unggahan juga bukan milik BPJS Kesehatan.

DJP membantah narasi yang mengeklaim sistem Core Tax akan digunakan untuk mengakses mutasi rekening dan kartu kredit.

Melalui akun X (Twitter) resmi @DitjenPajakRI, DJP mengatakan bahwa narasi itu hoaks.

"Data mutasi rekening dan/atau kartu kredit adalah data yg bersifat pribadi/milik pemilik rekening dan/atau kartu kredit," tulis DJP, pada 2 September 2024.

DJP tidak memiliki sistem untuk mengakses data rekening dan kartu kredit.

"Masyarakat agar tidak terprovokasi terkait hal ini dan melakukan konfirmasi ke pihak DJP," demikian imbauan DJP.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau Contact Center Kring Pajak di nomor 1500200.

Dilansir Kompas.com, sistem "Core Tax" adalah pembaruan dalam sistem perpajakan karena jumlah wajib pajak meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan, sistem "Core Tax" bertujuan meningkatkan kualitas perpajakan.

Ujung dari penerapan "Core Tax" adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak supaya terjadi optimalisasi pengumpulan penerimaan pajak.

Sistem tersebut mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pemerintah sudah mempersiapkan kehadiran "Core Tax" sejak 2018, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim DJP bisa mengakses mutasi rekening dan kartu kredit adalah hoaks.

DJP mengatakan bahwa merea tidak memiliki sistem untuk mengakses data rekening dan kartu kredit.

Selain itu, implementasi sistem "Core Tax" menurut DJP bukan bertujuan memata-matai masyarakat, tetapi meningkatkan kualitas perpajakan.

Akun-akun Facebook yang menawarkan program undian berhadiah bukanlah akun resmi BWS.

Akun Facebook resmi bank swasta tersebut memiliki nama Bank Woori Saudara. Akun tersebut mencantumkan nomor, alamat, dan situs web perusahaan yang asli.

Melalui situs web resminya, BWS menginformasikan mengenai modus penipuan undian berhadiah.

BWS mengimbau kepada nasabah agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan bank tersebut.

"Mohon selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan, dan selalu jaga kerahasiaan nomor pin ATM, pin BWS Mobile, kode OTP, dan data pribadi lainnya," tulisnya pada 28 Agustus 2024.

Akun Facebook menawarkan program undian berhadiah menggunakan logo dan nama BWS merupakan hoaks.

Akun yang beredar bukan akun resmi bank swasta tersebut.

BWS mengimbau kepada nasabah agar tidak sembarangan memberikan data pribadi.

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran di laman Republika, namun tidak ditemukan artikel dengan judul demikian.

Setelah dicek menggunakan teknik reverse image search, gambar dan penulis artikel identik dengan unggahan di laman Republika pada 2020. Artikel aslinya berjudul "Permintaan Maaf Ustaz Alfian Tanjung Jelang Peringatan G30S." 

Artikel tersebut membahas soal  Ustaz Alfian Tanjung yang menyampaikan permintaan maaf kepada GP Ansor, Banser, dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).

Permintaan maaf itu dilakukan karena sebelumnya Ustaz Alfian mengatakan bahwa kader Ansor dan Banser merupakan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa unggahan terkait Alfian Tanjung itu merupakan konten hoaks.

Artikel di laman Republika yang mengeklaim Ustaz Alfian Tanjung mengatakan dalam Islam diajarkan untuk bertukar istri merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya berjudul "Permintaan Maaf Ustaz Alfian Tanjung Jelang Peringatan G30S.".