CEK FAKTA: DJP Bisa Akses Mutasi Rekening Imbas CoreTax Mulai 2025?
Sebuah surat yang menarasikan imbauan perpajakan viral di media sosial.
Sebuah surat yang menarasikan imbauan perpajakan viral di media sosial. Pasalnya, isi surat tersebut mengklaim bahwa imbas implementasi CoreTax pada 1 Januari 2025 mendatang menjadikan segala bentuk informasi dari kartu kredit dan rekening bank, termasuk saldo dan mutasi pengguna dapat dilihat oleh Direktur Jenderal Perpajakan (DJP).
Lalu, benarkah DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025? Simak penelusurannya.
(GFD-2024-26701) CEK FAKTA: DJP Bisa Akses Mutasi Rekening Imbas CoreTax Mulai 2025?
Sumber:Tanggal publish: 10/09/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Melalui akun X resminya, DJP mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data dan kartu kredit.
DJP juga mengonfirmasi bahwa surat imbauan perpajakan yang beredar di media sosial saat ini merupakan informasi palsu atau hoaks.
"#KawanPajak terdapat penyebaran Hoaks mengatasnamakan DJP, mohon agar #KawanPajak melakukan cek dan ricek terkait informasi yang beredar, ya," tulis DJP.
Selain itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait hal tersebut dan dapat melakukan konfirmasi ke pihak DJP dengan menghubungi KPP terdekat atau @kring_pajak 1500200.
DJP juga mengonfirmasi bahwa surat imbauan perpajakan yang beredar di media sosial saat ini merupakan informasi palsu atau hoaks.
"#KawanPajak terdapat penyebaran Hoaks mengatasnamakan DJP, mohon agar #KawanPajak melakukan cek dan ricek terkait informasi yang beredar, ya," tulis DJP.
Selain itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait hal tersebut dan dapat melakukan konfirmasi ke pihak DJP dengan menghubungi KPP terdekat atau @kring_pajak 1500200.
Kesimpulan
Informasi terkait DJP dapat mengakses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025 pada surat yang beredar di media sosial merupakan berita hoaks.
Faktanya, pihak DJP tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit, sehingga segala bentuk data terkait rekening bank dan kartu kredit tidak dapat diakses oleh DJP.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi:
https://x.com/DitjenPajakRI/status/1830543367370932464?t=3zXUgX1u9r-s-0-AnDCxjg&s=08
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin
Faktanya, pihak DJP tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit, sehingga segala bentuk data terkait rekening bank dan kartu kredit tidak dapat diakses oleh DJP.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi:
https://x.com/DitjenPajakRI/status/1830543367370932464?t=3zXUgX1u9r-s-0-AnDCxjg&s=08
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin
Rujukan
(GFD-2024-26977) Viral Video Luhut Marah ke Najwa Shihab karena Dukung Demo RUU Pilkada 2024, Cek Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 10/09/2024
Berita
Viral Video Luhut Marah ke Najwa Shihab karena Dukung Demo RUU Pilkada 2024, Cek Faktanya
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya
Beredar sebuah video memperlihatkan wawancara Najwa Shihab dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan disertai gambar garuda dengan latar belakang biru.
Video tersebut seakan-akan rekaman itu memperlihatkan Luhut marah kepada Najwa karena aksi protes terkait revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.
Dalam wawancara tersebut, Luhut mengatakan: "Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, ya. Jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan."
Unggahan itu juga menyertakan tulisan: "Jangan membuat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dalam membuat keputusan. Bukan karena kepentingan politik anda seolah-olah keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. [...] Padahal pinter, tapi provokator."
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya;
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya
Beredar sebuah video memperlihatkan wawancara Najwa Shihab dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan disertai gambar garuda dengan latar belakang biru.
Video tersebut seakan-akan rekaman itu memperlihatkan Luhut marah kepada Najwa karena aksi protes terkait revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.
Dalam wawancara tersebut, Luhut mengatakan: "Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, ya. Jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan."
Unggahan itu juga menyertakan tulisan: "Jangan membuat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dalam membuat keputusan. Bukan karena kepentingan politik anda seolah-olah keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. [...] Padahal pinter, tapi provokator."
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya;
Hasil Cek Fakta
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan video serupa yang diunggah akun YouTube Najwa Shihab berjudul "Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2) | Mata Najwa," pada 24 September 2020 silam.
Pada saat wawancara, Luhut memegang tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali selama pandemi Covid-19.
Dalam wawancara tersebut, Najwa menanyakan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus Covid-19, tetapi Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan aman selama para politisi tidak mengadakan pertemuan besar untuk memuaskan "birahi kekuasaan" mereka.
Wawancara ini berlangsung saat Indonesia berupaya menggelar Pilkada selama pandemi Covid-19.
Komentar Luhut tentang "warga negara" yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
Pada saat wawancara, Luhut memegang tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali selama pandemi Covid-19.
Dalam wawancara tersebut, Najwa menanyakan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus Covid-19, tetapi Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan aman selama para politisi tidak mengadakan pertemuan besar untuk memuaskan "birahi kekuasaan" mereka.
Wawancara ini berlangsung saat Indonesia berupaya menggelar Pilkada selama pandemi Covid-19.
Komentar Luhut tentang "warga negara" yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
Kesimpulan
Video Menteri Luhut marah-marah ke Najwa Shihab karena mendukung demo RUU Pilkada di DPR Agustus lalu adalah keliru.
Faktanya, rekaman tersebut telah dipotong sehingga menghilangkan konteks penuh pembahasan antara Luhut dan Najwa tentang penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Faktanya, rekaman tersebut telah dipotong sehingga menghilangkan konteks penuh pembahasan antara Luhut dan Najwa tentang penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Rujukan
(GFD-2024-26499) CEK FAKTA: Pj Bupati Brebes Terjangkit Monkeypox
Sumber:Tanggal publish: 10/09/2024
Berita
Murianews, Kudus – Penyakit cacar monyet atau monkeypox marak diberitakan baru-baru ini. Hal ini terkait makin meningkatnya jumlah penderitanya.
Bahkan, organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah monkeypox (Mpox) di Kongo dan beberapa negara lain di Afrika sebagai darurat kesehatan global. Hingga Agustus 2024, sebanyak 99.518 kasus Mpox dan 207 kematian telah dilaporkan di 116 negara.
Di sisi lain, muncul pula banyak pemberitaan asal terkait penyakit cacar monyet. Di antaranya adalah, Penjabat (Pj) Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, yang dikabarkan terjangkit penyakit cacar monyet.
Informasi beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp yang menampilkan gambar seorang laki-laki dengan wajah bentol-bentol disertai narasi bahwa gambar tersebut adalah Bupati Brebes yang terkena virus Monyet. Melalui pesan tersebut juga memuat informasi bahwa virus Monyet sudah sampai Brebes.
”Jaga kesehatan utk dulurs ku kabeh …..
Virus Monyet sdh sampai Brebes, ini bupati Brebes korban pertama,” demikian narasi yang disertakan dalam pesan itu.
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelurusuran Tim Cek Fakta Murianews,com, kabar yang menyebutkan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terjankit cacar monyet adalah tidak benar.
Dalam laman Pemprov Jateng, memuat artiket dengan judul: ”Hoaks, Pj Bupati Brebes Terjangkit Monkeypox”, yang diunggah pada Senin (9/9/2024).
Dalam artiket ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes, Tatag Koes Adianto, menanggapi hoaks yang beredar di masyarakat.
”Informasi yang tersebar di WhatsApp maupun medsos lainnya yang menyatakan Pj Bupati Brebes terserang cacar monyet atau Monkeypox tidak benar (hoaks),” tandas Tatag.
Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima segala informasi serta menyaring kebenaran setiap informasi yang diterima.
“Saring dulu segala informasi akan kebenarannya, apakah fakta atau hoaks. Saring sebelum sharing,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, menjelaskan, adanya informasi tentang pasien terduga Mpox yang dirawat di RSUD Brebes.
“Setelah mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis kulit, (pasien itu) hanya menderita cacar air atau varicella. Pasien pada Jumat 6 September 2024 kondisinya sudah baik dan diperbolehkan pulang. Sejauh ini tidak ada laporan (tentang) adanya penularan cacar dari pasien tersebut ke orang lain atau keluarganya,” ungkap Ineke.
Ineke mengimbau warga Brebes untuk tetap waspada terhadap penyakit menular dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, serta melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).
“Saya tandaskan, di Kabupaten Brebes sampai dengan saat ini tidak ada Monkeypox. Brebes Zero Mpox/cacar monyet,” tandas Ineke.
Foto: Artikel bantahan Pj Bupati Brebes terjangkit cacar monyet di laman Pemprov Jateng. (Murianews/Istimewa)
Kesimpulan
Narasi yang menyebutkan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terjankit cacar monyet itu merupakan berita yang tidak benar alias hoaks dengan kategori disinformasi kategori fabricated content atau konten palsu.
Yakni, informasi yang keliru, dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa itu salah, tetapi tetap menyebarkannya. Disinformasi sepenuhnya dibuat-buat dan dengan sengaja menyesatkan dan membuat publik bingung.
(GFD-2024-22528) Cek fakta, DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025
Sumber:Tanggal publish: 09/09/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah poster beredar di media sosial yang menarasikan imbauan terkait perpajakan.
Dalam unggahan tersebut, dinarasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melihat saldo dan mutasi rekening bank maupun kartu kredit dalam rangka implementasi aplikasi CoreTax.
Segala jenis transaksi yang menggunakan KTP dan NPWP pada bidang perbankan atau administrasi akan terekam di kantor pajak. Dalam imbauan tersebut, disarankan mulai melakukan pencatatan keuangan dengan baik karena semua akan terintegrasi di aplikasi CoreTax.
Namun, benarkah DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025?
Dalam unggahan tersebut, dinarasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melihat saldo dan mutasi rekening bank maupun kartu kredit dalam rangka implementasi aplikasi CoreTax.
Segala jenis transaksi yang menggunakan KTP dan NPWP pada bidang perbankan atau administrasi akan terekam di kantor pajak. Dalam imbauan tersebut, disarankan mulai melakukan pencatatan keuangan dengan baik karena semua akan terintegrasi di aplikasi CoreTax.
Namun, benarkah DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025?
Hasil Cek Fakta
Dalam akun X resminya, DJP mengklarifikasi tidak memiliki sistem yg dapat mengakses data rekening dan kartu kredit. Data mutasi rekening dan/atau kartu kredit adalah data yg bersifat pribadi/milik pemilik rekening maupun kartu kredit.
DJP meminta masyarakat agar tidak terprovokasi terkait hal itu dan melakukan konfirmasi ke pihak DJP. Dengan menghubungi KPP terdekat atau @kring_pajak 1500200.
Klaim: DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
DJP meminta masyarakat agar tidak terprovokasi terkait hal itu dan melakukan konfirmasi ke pihak DJP. Dengan menghubungi KPP terdekat atau @kring_pajak 1500200.
Klaim: DJP bisa akses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
- https://x.com/DitjenPajakRI/status/1830543367370932464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830543367370932464%7Ctwgr%5Eeaf9b354057e864016c796f79894423d52d84434%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
- https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fekonomi%2F20240907184819-532-1142112%2Fhati-hati-ada-hoaks-djp-bisa-akses-mutasi-rekening-dan-kartu-kredit
Halaman: 2879/7923




