KOMPAS.com - Sebuah unggahan mengeklaim, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memimpin demonstrasi terkait penolakan terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar.
Narasi soal Anies memimpin demonstrasi penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 dibagikan oleh akun Facebook ini (arsip).
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Anies menemui para demonstran. Dalam video, Anies mengatakan demikian:
Saya ingin sampaikan pada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Disampaikan. Disampaikan. Besok kita akan lakukan pertemuan itu, jadi teman-teman sekalian saya akan pastikan apa yang tadi disampaikan, banyak yang merekam di sini. Saya yang akan sampaikan besok, akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Dan Anda semua sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya, jalankan dengan tertib.
Akun itu juga menuliskan keterangan demikian:
Kawal pemilu jurdilLaporkan Kecurangan pemilu
viral.!!anis kunjungi para 4aksid3mo dengan mengatakan akan terus melakukan 4ksi d3mo karena tidak terima dengan kek4lahan dan tidak terpilih menjadi presiden di tahun 2024.
Di Karenakan Tak Teruma Hasil Pemilu Anies Baswedan ikut turun Dan Pimpin Demo..Loh..Loh.. ini Gimana.. Masa gak Mau terima Kekalahan sihh..#aniesbaswedan #ikutdemo #tolakpemilu2024.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Anies memimpin aksi demonstrasi karena tidak terima kalah dI Pemilu 2024
(GFD-2024-16142) [HOAKS] Anies Pimpin Demo Penolakan Hasil Pemilu
Sumber: kompas.comTanggal publish: 20/02/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Anies menemui demonstran identik dengan konten di kanal YouTube Berita Satu ini, yang diunggah pada 2020.
Ketika itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia menemui pengunjuk rasa yang menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 8 Oktober 2020.
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang.
Sementara, hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei menunjukkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul.
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pada Sabtu (17/2/2024), perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,48 persen.
Sedangkan, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 25,21 persen suara, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,31 persen. Data yang masuk mencapai 99,80 persen dari total 2.000 TPS sampel.
Ketika itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia menemui pengunjuk rasa yang menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 8 Oktober 2020.
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang.
Sementara, hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei menunjukkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul.
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pada Sabtu (17/2/2024), perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,48 persen.
Sedangkan, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 25,21 persen suara, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,31 persen. Data yang masuk mencapai 99,80 persen dari total 2.000 TPS sampel.
Kesimpulan
Narasi soal Anies memimpin demonstrasi karena tidak terima dengan hasil Pemilu 2024 adalah hoaks.
Video Anies menemui demonstran penolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 8 Oktober 2020, disebarkan dengan konteks keliru.
Video Anies menemui demonstran penolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 8 Oktober 2020, disebarkan dengan konteks keliru.
Rujukan
- https://www.kompas.com/tag/anies-baswedan
- https://www.facebook.com/reel/2351595971897700
- https://ghostarchive.org/archive/rvmFM
- https://www.youtube.com/watch?v=DwpUJVUg-80
- https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/19483091/quick-count-litbang-kompas-pilpres-data-9980-persen-prabowo-gibran-unggul
- https://www.kompas.com/tag/hoaks
- https://t.me/kompascomupdate
(GFD-2024-16141) [KLARIFIKASI] Belum Ada Pembahasan Susunan Menteri Prabowo-Gibran
Sumber: kompas.comTanggal publish: 20/02/2024
Berita
KOMPAS.com - Beredar daftar nama menteri di kabinet calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Nama-nama dalam jajaran menteri yang disebut Kabinet Indonesia Emas itu di antaranya, Terawan Agus Putranto, Grace Natalie, Yusril Ihza Mahendra, dan Budiman Sudjatmiko.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan.
Susunan pejabat di Kabinet Indonesia Emas disebarkan akun Twitter atau X ini pada Senin (19/2/2024).
Dalam daftar tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden diisi oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian, Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir menjabat Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.
Selanjutnya, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani sebagai Menteri Luar Negeri, Terawan sebagai Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, Grace Natalie sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan.
Ada pula Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi, Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, dan lain-lain. Total ada 55 nama yang tertera dalam daftar tersebut.
Nama-nama dalam jajaran menteri yang disebut Kabinet Indonesia Emas itu di antaranya, Terawan Agus Putranto, Grace Natalie, Yusril Ihza Mahendra, dan Budiman Sudjatmiko.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan.
Susunan pejabat di Kabinet Indonesia Emas disebarkan akun Twitter atau X ini pada Senin (19/2/2024).
Dalam daftar tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden diisi oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian, Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir menjabat Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.
Selanjutnya, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani sebagai Menteri Luar Negeri, Terawan sebagai Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, Grace Natalie sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan.
Ada pula Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi, Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, dan lain-lain. Total ada 55 nama yang tertera dalam daftar tersebut.
Hasil Cek Fakta
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, tim internal belum membahas soal struktur kabinet.
"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama," ujar Dradjad, Selasa (20/2/2024) dikutip dari Kompas.com.
Ia mengatakan, pembahasan struktur kabinet dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, presiden dan wakil presiden terpilih, serta para ketua partai politik pendukung.
"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," kata Dradjad.
"Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," tutur dia.
Adapun pemilu tahun ini masih dalam tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai 20 Maret 2024 mendatang. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden terpilih belum ditetapkan.
"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama," ujar Dradjad, Selasa (20/2/2024) dikutip dari Kompas.com.
Ia mengatakan, pembahasan struktur kabinet dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, presiden dan wakil presiden terpilih, serta para ketua partai politik pendukung.
"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," kata Dradjad.
"Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," tutur dia.
Adapun pemilu tahun ini masih dalam tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai 20 Maret 2024 mendatang. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden terpilih belum ditetapkan.
Kesimpulan
Dradjad mengatakan, belum ada pembahasan nama-nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Adapun tahap pemilu masih dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih.
Adapun tahap pemilu masih dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih.
Rujukan
(GFD-2024-16140) Benar, Foto yang Memuat Teks Partai Buruh Dianulir di Dapil Jawa Tengah III
Sumber: cekfakta.tempo.coTanggal publish: 21/02/2024
Berita
Tempo mendapatkan permintaan pembaca pada 14 Februari 2024 untuk memverifikasi foto yang menyebut Partai Buruh dianulir. Partai Buruh merupakan salah satu partai yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Partai ini mendapatkan nomor urut 6.
Benarkah foto tersebut dipasang di TPS saat Pemilu 14 Februari 2024?
Hasil Cek Fakta
Hasil verifikasi Tempo menunjukkan foto tersebut diunggah oleh akun Partai Buruh di Twitter pada 14 Februari 2024, pukul 2:52 PM atau 14.52 WIB saat hari pelaksanaan Pemilu 2024.
??
Pada foto tersebut juga terlihat poster informasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Untuk diketahui dalam pemilu 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) III terdiri dari Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
Foto ini telah ditanggapi pengurus Partai Buruh melalui Melalui akun X resmi @EXCOPARTAIBURUH. “Partai Buruh sangat dirugikan dan mengecam keras tindakan seperti ini. Masyarakat yang tadinya hendak memilih Partai Buruh akhirnya mengurungkan niatnya karena adanya pengumuman Partai Buruh dianulir. Ini serius!”
Dalam cuitan itu juga dijelaskan bahwa walaupun Partai Buruh tidak ada di tingkat DPRD Kab/Kota, karena ketiadaan pengurus di wilayah tersebut, seharusnya di tingkat DPRD Provinsi dan DPRI RI masih akan dihitung suaranya.
Dilansir RRI, pada 30 Januari 2024, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Ahmad Husein, mengatakan ada lima parpol yang didiskualifikasi Jawa Tengah pada Pemilu 2024. Lima partai politik tersebut didiskualifikasi karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke penyelenggara pemilu.
Lima partai tersebut yaitu Partai Buruh, PSI, Garuda, Hanura, dan PBB. Partai Partai ini didiskualifikasi pada 14 daerah, yang juga masuk di Dapil III Jawa Tengah.
"Misalnya di Banjarnegara ada 2 partai yakni Partai Buruh dan Garuda, selanjutnya di Batang satu partai yakni Partai Garuda. Di Pati, ada Partai Buruh, Kabupaten Pekalongan Garuda, Pemalang PBB, Purworejo Garuda dan PSI tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya," ujarnya.
Husen menjelaskan partai-partai tersebut didiskualifikasi di wilayah pemilihan masing-masing. Akibatnya pada Pemilu 14 Februari, suara suara dari partai tersebut tidak dihitung oleh KPU setempat dan dianggap tidak sah.
Dilansir Media Indonesia, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan belum menerima laporan resmi dari Partai Buruh.
“Silahkan laporkan kepada kami teman-teman Partai Buruh, kami membuka pintu kami seluas-luasnya,” kata Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu.
Bagja menyarankan saksi Partai Buruh yang berada TPS tersebut menyampaikan dugaan kecurangan tersebut ke panwas kecamatan atau panwas TPS.
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto poster yang berisikan Partai Buruh Dianulir di Dapil Jawa Tengah III adalahbenar.
Bawaslu Jawa tengah diskualifikasi lima parpol karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK). Satu diantaranya Partai Buruh, yang didiskualifikasi di daerah Pati yang masuk Dapil III Jawa Tengah. Walaupun demikian Partai Buruh dapat melaporkan temuan ini ke Bawaslu sebagai dugaan kecurangan.
Rujukan
- https://twitter.com/EXCOPARTAIBURUH/status/1757674054218293330
- https://twitter.com/EXCOPARTAIBURUH
- https://www.rri.co.id/pemilu/536703/tak-sampaikan-ladk-lima-parpol-di-jateng-dicoret
- https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651564/bawaslu-kami-belum-terima-laporan-tulisan-partai-buruh-dianulir-di-tps
(GFD-2024-16139) [DOKUMENTASI] KELAS PREBUNKING DI UNISBA - 03 Oktober 2023
Sumber:Tanggal publish: 21/02/2024
Berita
Mafindo bekerjasama denga AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) serta didukung oleh Cekfakta.com dan Google News Initiative, bermitra dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) mengadakan kelas prebunking, yang diikuti 33 orang mahasiswa Fikom Unisba.
Pada kelas prebunking ini, para peserta diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mencegah hoaks, selain itu para peserta diminta mempraktekkan cara membedah berbagai kasus hoaks yang ada. Sehingga output akhirnya, peserta bisa membuat konten prebunking yang mudah dibagikan ke masyarakat.
Harapannya selepas mengikuti kelas prebunking ini, para peserta bisa mengidentifikasi informasi yang diterima. Dan tentunya Jelang Pemilu 2024 nanti, para peserta bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bisa menciptakan pemilu yang sukses dan damai.
Pada kelas prebunking ini, para peserta diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mencegah hoaks, selain itu para peserta diminta mempraktekkan cara membedah berbagai kasus hoaks yang ada. Sehingga output akhirnya, peserta bisa membuat konten prebunking yang mudah dibagikan ke masyarakat.
Harapannya selepas mengikuti kelas prebunking ini, para peserta bisa mengidentifikasi informasi yang diterima. Dan tentunya Jelang Pemilu 2024 nanti, para peserta bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bisa menciptakan pemilu yang sukses dan damai.
Hasil Cek Fakta
Rujukan
Halaman: 2881/6298