• (GFD-2023-14584) Sebagian Benar, Klaim Gibran soal Program Makan Siang dan Susu Gratis untuk Anak-anak Sudah Ada di 76 Negara

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 18/12/2023

    Berita


    Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengklaim bahwa 76 negara sudah lebih dahulu menjalankan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak seperti yang ia dan Prabowo Subianto usung. Program itu juga sudah dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak.
    “Program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sudah dijalankan oleh 76 negara dan dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak. Jadi bukan program yang mengada-ada,” kata Gibran di depan relawan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, 10 Desember 2023, dilansir dari Tempo.co.
    Benarkah klaim Gibran mengenai program makan siang dan susu gratis yang sudah diterapkan di 76 negara?

    Hasil Cek Fakta


    Dilansir Tempo.co, pasangan Gibran, calon Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan angka negara yang sama meskipun tidak menyebut jumlah penerima manfaat. Peneliti kesehatan publik Universitas Airlangga Ilham Akhsanu Ridlo menganalisis klaim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini.
    Berdasarkan laporan Global Child Nutrition Foundation (GCNF) berjudul “School Meal Programs Around the World: Results from the 2021 Global Survey of School Meal Programs”, 125 dari 139 negara yang disurvei memiliki setidaknya satu program pemberian makanan berskala besar di sekolah dasar dan sekolah menengah. Angka ini lebih besar dari yang disebutkan Gibran sebanyak 76 negara.
    Sejak tahun 2020, sekitar 330,3 juta anak menerima makanan sekolah secara gratis, dengan total 27 persen terdiri dari usia anak sekolah dasar dan menengah sebagai penerima program.
    Dari sisi geografis, proporsi penerima program makan di sekolah di Amerika Latin/Karibia mencapai 55 persen, lalu Eropa, Asia Tengah, Amerika Utara 44 persen; Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik 26 persen, dan Afrika Sub-Sahara 26 persen. Artinya, proporsi siswa di negara berpendapatan tinggi lebih tinggi dibanding siswa di negara berpendapatan rendah dan menengah.
    Sementara itu, laporan pada 2022 dari World Food Program, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pangan, menyatakan bahwa dari sampel data 176 negara diperoleh angka 418 juta anak menerima manfaat dari program makanan di sekolah. Jumlah ini 30 juta lebih banyak dibandingkan 388 juta anak yang mendapatkan manfaat serupa sebelum pandemik pada awal 2020.
    Dari aspek usia, anak usia sekolah dasar yang mendapatkan subsidi berupa makanan gratis berjumlah sekitar 41 persen. Jika dilihat dari pendapatan negara, program makanan gratis menjangkau 61 persen anak usia sekolah di negara berpendapatan tinggi dan 48 persen di negara berpendapatan menengah atas. Sementara di negara berpendapatan rendah, hanya 18 persen siswa yang menerima makanan di sekolah setiap hari.
    Namun, Ilham menggarisbawahi pembacaan secara cermat sumber-sumber data ini sesuai konteksnya. “Perlu dibedakan antara program yang didanai oleh WFP dan program masing-masing negara,” ujarnya.
    Potensi risiko kesehatan pada makanan gratis untuk anak
    Meskipun program ini dijalankan demi meningkatkan gizi anak, Ilham menyoroti potensi risiko kesehatan terkait dengan program makanan sekolah.
    Penelitian dalam Jurnal Lancet Regional Health - Americas menyebutkan bahwa banyak makanan sekolah di Amerika Serikat dan Peru yang disajikan dalam bentuk makanan ultra-proses (makanan dari pabrik yang melalui banyak tahap pengolahan). Hal ini menimbulkan dampak pada kesehatan berupa penyakit kronis seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular.
    Sebuah penelitian di Stanford juga menyoroti keberadaan bisphenol A (BPA), bahan kimia beracun, dalam makanan sekolah. Bahan ini menimbulkan risiko terutama bagi anak-anak berpenghasilan rendah yang bergantung pada makanan yang didanai pemerintah.
    Begitu pula sejumlah peneliti kesehatan masyarakat yang mengungkap dampak yang bisa ditimbulkan dari makanan sekolah terhadap indeks massa tubuh (BMI) siswa, nutrisi dan kualitas makanan secara keseluruhan.

    Kesimpulan


    Pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, bahwa program makan siang dan susu gratis yang ia janjikan sudah diterapkan di 76 negara, adalahsebagian benar.
    Berdasarkan laporan GNCF dan WFP, puluhan negara memang sudah terlebih dahulu menerapkan program serupa. Namun, angkanya tidak akurat.
    Walau bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, sangat penting untuk mempertimbangkan potensi risiko dan dampak kesehatan yang terkait dengan program makanan gratis.
    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

    Rujukan

  • (GFD-2023-14583) Keliru, Foto dengan Klaim Anies Baswedan Beribadah di Gereja

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 18/12/2023

    Berita


    Sebuah unggahan video di Tiktok [ arsip ] beredar dengan klaim bahwa Anies Baswedan ikut beribadah di gereja. Video itu memuat foto Anies Baswedan saat berdiri di altar mirip gereja. Unggahan serupa juga ditemukan di Facebook.

    Teks dalam video itu menyebut bahwa Anies menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya jadi presiden termasuk ikut beribadah di gereja. Lantas, benarkah foto dalam video itu saat Anies Baswedan ikut beribadah di gereja?

    Hasil Cek Fakta


    Untuk membuktikan klaim di atas, Cek Fakta Tempo mula-mula menelusuri sumber gambar yang dibagikan dengan terlebih dahulu melakukan tangkapan layar video menjadi beberapa bagian gambar. Kemudian, fragmen gambar ditelusuri menggunakan Google Image. 
    Hasilnya, video yang dibagikan tersebut merupakan rekayasa digital yang menggabungkan beberapa foto peristiwa dengan waktu berbeda dan tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024.
    Foto yang memperlihatkan Anies Baswedan berpidato mengenakan batik coklat dengan syal putih, merupakan foto Anies Baswedan saat meresmikan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jelambar Timur di Penjaringan dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Yordan Gading Griya Lestari di Cilincing pada 3 September 2022. 

    Saat itu Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Foto tersebut diunggah Anies Baswedan pada akun twitternya pada 3 September 2022.
    Sementara gambar yang memperlihatkan Anies Baswedan sedang berpidato dengan lilin di bagian depan diketahui merupakan foto Anies saat memberikan sambutan natal 2018 di gereja Andreas Kim Taegon, Jakarta Utara pada Senin, 24 Desember 2018. 

    Saat itu Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Foto tersebut merupakan bidikan M Julnis Firmansyah, fotografer TEMPO dan menjadi foto berita yang tayang pada 24 Desember 2018. Foto tersebut tidak terkait dengan pemilihan Presiden 2024.

    Kesimpulan


    Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video yang menampilkan tangkapan layar disertai sebuah keterangan“anies halalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya jadi presiden termasuk ikut ibadah di gereja” adalahkeliru. 
    Video tersebut rekayasa digital yang menggabungkan beberapa foto peristiwa dengan waktu berbeda dan tidak terkait dengan pemilihan presiden 2024.

    Rujukan

  • (GFD-2023-14582) Akhiri Seri Pelatihan Cek Fakta di Solo, AMSI Total Sudah Melatih 150 Media

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/12/2023

    Berita

    Surakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Google News Initiative, tengah menyelenggarakan pelatihan cek fakta bertemakan Melawan Disinformasi dan Misinformasi Jelang Pemilu 2024. Kegiatan ini digelar di Hotel Alana, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Minggu (19/11/2023) hingga Selasa (21/11/2023).

    Kegiatan ini diikuti 35 jurnalis dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pelatihan serial kelima ini, menjadi penutup program pelatihan cek fakta jelang pemilu 2024.Dalam sambutannya, pengurus AMSI nasional sekaligus penyelia program cek fakta AMSI, Amrie Hakim, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada jurnalis untuk memproduksi cek fakta yang berkualitas.

    “Setelah mengikut training ini peserta bisa menerapkan hasil training dengan memproduksi berita cek fakta yang berkualitas berkaitan dengan Pemilu 2024. Karena jumlah jurnalis yang menguasai cek fakta masih sangat minim, harapannya agar media yang bergabung ke dalam koalisi cek fakta bisa bertambah,” ucapnya.

    “Jadi cek fakta ini adalah pelatihan memproduksi konten untuk melawan mis dan disinformasi, terselenggara hasil kerja sama AMSI, AJI, Mafindo dan didukung penuh Google News Institute. Kegiatan ini diadakan di lima wilayah, yang pertama di Jakarta [31 Oktober-2 November], Padang [7-9 November], Makassar dan Denpasar bersamaan [14-16 November]. Solo menjadi lokasi pelatihan yang terakhir,” ulasnya.

    Sedangkan Kordinator Wilayah AMSI Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Arief Rahman, mengatakan AMSI sudah melakukan cek fakta sejak sebelum Pemilihan Presiden 2019. Ia menjelaskan, tidak banyak organisasi atau perusahaan media yang mengadakan cek fakta secara konsisten.

    “Kerja sama AMSI, AJI, Mafindo dan Google News Institute ini melahirkan sebuah gerakan cek fakta yang tidak banyak organisasi perusahaan media melakukan,” kata Arief.

    Arief menambahkan, cek fakta menjadi unggulan dari AMSI untuk bisa berkolaborasi dan memberikan literasi kepada sejumlah stakeholder. Menurutnya, program ini juga bisa diandalkan oleh masyarakat di tengah gempuran informasi hoaks secara digital.

    Ia juga mengatakan, adanya pelatihan cek fakta bagi para jurnalis diharapkan bisa mencegah Indonesia dari banjir disinformasi sekaligus menjadikan masyarakat bisa lebih waspada dan punya kekebalan dari virus hoaks, karena mendapat konten-konten cek fakta dari media anggota koalisi.

    “Jurnalis yang di sini adalah pejuang untuk menghindarkan bangsa ini dari polarisasi, krisis sosial, keterbelahan dan bisa menjaga keutuhan NKRI. Tujuan utama cek fakta ini agar masyarakat terdidik, cerdas dan lebih bijaksana dalam membagi informasi apapun, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi, jadi masyarakat punya tools untuk memverifikasi,” tutupnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya menyatakan, AMSI mendapat dukungan dana dari Google News Initiative, untuk berbagai kegiatan seputar cek fakta, mulai dari literasi, kampanyepublik tentang waspada hoaks, peningkatan kapasitas media, juga memberi insentif bagi media yang konsisten memproduksi konten cek fakta pada penyelenggaraan pemilu 2024.

    “Pada sepanjang tahun pemilu 2024, kami menargetkan ada 100 media masuk menjadi jejaring atau anggota koalisi cek fakta. Target kontennya setidaknya 2440 artikel, video, dan grafis baik berupa konten debunking maupun prebunking. Karena itulah, AMSI melatih 150 jurnalis dari 150 media anggota AMSI dari seluruh Indonesia untuk peningkatan kapasitas sebagai pemeriksa cek fakta,” kata Adi.

    Selain menggandeng jurnalis dari media anggota AMSI, koalisi cek fakta juga terus meluaskan jejaringnya dengan sebanyak mungkin stakeholder, seperti kalangan akademisi dan mahasiswa di kampus, tokoh masyarakat dan agama, guru dan pelajar, relawan, pengawas pemilu, peneliti, hingga para advokat atau penegak hukum. AMSI berharap, kerja bersama koalisi cek fakta bisa memberi sumbangan kepada kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia.

    Hasil Cek Fakta

    Rujukan

  • (GFD-2023-14581) Pelatihan Cek Fakta di Bali, AMSI Perkuat Media di Daerah Antisipasi Hoaks Pemilu

    Sumber:
    Tanggal publish: 14/11/2023

    Berita

    Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Google News Initiative mengadakan pelatihan cek fakta di Hotel Aston Kuta, Badung, Bali selama tiga hari, 14-16 November 2023. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 jurnalis yang berasal dari media anggota AMSI.

    Adapun tema yang diusung dalam pelatihan kali ini adalah ‘Melawan Disinformasi dan Misinformasi Jelang Pemilu 2024’.

    Elin Yunita Kristanti, selaku Wakil Bendahara Umum AMSI menjelaskan pelatihan cek fakta di Bali dalam rangka penguatan redaksi media-media di daerah, khususnya untuk mengantisipasi disinformasi atau hoaks menjelang Pemilu Serentak 2024.

    “Cek fakta juga menguatkan fungsi jurnalis sebagai verifikator,” ujar Elin usai membuka Pelatihan Cek Fakta di Bali, Selasa, 14 November 2023.

    Diharapkan media-media yang berpartisipasi bisa aktif membuat konten cek fakta atau setidaknya mempublikasikan artikel cek fakta dan menjadi bagian dari anggota dan jejaring media koalisi yang berkolaborasi dalam Cekfakta.com.

    Hal senada disampaikan Ketua Bidang Cek Fakta AMSI Bali I Ketut Adi Sutrisna. Ia mengharapkan ketika pulang ke daerah nanti agar disiapkan kanal cek fakta di masing-masing media.

    Di samping itu, lanjutnya, pengetahuan yang diperoleh selama tiga hari ke depan bisa dibagikan pemahamannya kepada masyarakat luas di daerah masing-masing.

    “Harapannya buat rekan-rekan peserta pelatihan cek fakta hari ini bisa menyerap ilmu pengetahuan serta teknik-teknik dalam pemeriksaan fakta dari para trainer yang sudah berpengalaman,” jelasnya.

    Sementara Ketua AMSI Bali, I Nengah Muliartha menambahkan pelatihan cek fakta menjadi salah satu cara untuk memastikan keakuratan informasi dan mencegah meluasnya kabar burung atau pun informasi sesat.

    “Ini menjadi penting bagi redaksi media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Jika hoaks sampai viral dan masif, maka dampaknya tingkat kepercayaan masyarakat pada media juga menurun,” tandasnya.

    Kegiatan cek fakta, lanjutnya, juga bentuk tanggung jawab sosial media kepada masyarakat, khususnya pembaca.

    Pelatihan cek fakta diselenggarakan serentak di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Untuk pelatihan Cek Fakta di wilayah Indonesia tengah diikuti lima provinsi yang di antaranya; Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

    Hasil Cek Fakta

    Rujukan