Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut.

Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean mengungkapkan bahwa jumlah petani gurem di Indonesia mencapai kurang lebih 17 juta petani, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023. Data ini mencatat kenaikan yang signifikan selama 10 tahun terakhir, dari 14,25 juta pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta pada tahun 2023.

Mengutip Data BPS, Romauli menyampaikan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem, yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,50 hektare, meningkat sebesar 18,49% dari catatan pada tahun 2013 yang hanya sebanyak 14,25 juta. Peningkatan ini memberikan gambaran nyata tentang perubahan dramatis dalam struktur pertanian di Indonesia.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html

Dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Jakarta pada Senin (4/12/2023), Kementerian Pertanian melalui BPS mencatat bahwa lahan pertanian mengalami penurunan signifikan karena dapat dijual atau diwariskan. Hal ini menciptakan tantangan serius untuk kelangsungan pertanian di masa depan.

Atqo, narasumber dari BPS, menjelaskan bahwa RTUP Gurem merupakan rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan untuk pertanian kurang dari 0,50 hektare.

Atqo menyoroti fakta bahwa persentase terbanyak petani gurem terdapat di Papua Pegunungan, mencapai 98,63%. Selain itu, daerah seperti Yogyakarta, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan juga mencatat persentase tinggi, menunjukkan bahwa lahan pertanian di daerah-daerah tersebut semakin sempit.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/news/2023/12/04/535/diseminasi-hasil-sensus-pertanian-2023-tahap-i.html

Pernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres 2024 tentang jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah 3 juta sebagian benar.

Sebagai informasi, petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektare, sehingga data yang disampaikan Muhaimin Iskandar sebagian benar.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Dikutip dari Greennetwork.id, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan skenario net zero emission, Indonesia berpotensi memiliki 1,2 juta green jobs pada 2020. Angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 3 juta lapangan pekerjaan pada 2060. Sementara itu berdasarkan dara Institute for Essential Services Reform (IESR) jumlah potensi lapangan kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 1.721.435. Angka ini dihitung menggunakan metode resmi yang diusung oleh Greenpeace dan disesuaikan dengan target RUEN 2030. Dikutip dari Kompas.com, Component Manager-Formal Education Renewable Energy Skills Development (RESD) Bakhtiyar Salam mengatakan kebutuhan tenaga kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 4,4 juta orang.

Salah satu sektor yang dibidik yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Bakhtiyar menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan transisi energi menjadi ramah lingkungan. Target yang dipasang pemerintah dalam bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025. Sedangkan yang ada sekarang masih di bawah 1 persen. Sehingga, untuk mencapai target bauran energi tersebut diperlukan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni di bidang EBT.

Dikutip dari Kompas.com, Component Manager-Formal Education Renewable Energy Skills Development (RESD) Bakhtiyar Salam mengatakan kebutuhan tenaga kerja green jobs di Indonesia pada 2030 mencapai 4,4 juta orang.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dana desa yang telah disalurkan selama sembilan tahun terakhir terbukti memberi manfaat pada pengurangan angka kemiskinan di desa dan peningkatan kemandirian desa.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Pada 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada 2021 jumlah desa sangat tertinggal menurun menjadi 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada 2021 menurun menjadi 15.935 desa.

Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat dalam tujuh tahun, mulai 2015-2022, jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.

Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang pada 2015 yakni 22.882 menjadi 33.893 desa pada 2022.

Mengenai desa maju, bertambah dari 3.608 desa pada 2015 menjadi 20.249 pada 2022. Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari 174 desa pada 2015 menjadi 6.239 desa pada 2022.

Mengutip KBR, klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yakni kasus korupsi dana desa yang tinggi.

Pernyataan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres 2024 soal dana desa mampu menurunkan jumlah desa tertinggal, benar. Data-data tersaji dalam penjelasan di atas.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Putusan yang disinggung Mahfud merupakan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Risalah sidang halaman 21 mencatat, hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi menyebutkan bahwa Mhajamah perlu menilai pemberian HP3 sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ada empat tolak ukur yang dipergunakan, yakni:
1. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
2. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
3. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Sebagai informasi, HP3 merupakan hak pengusahaan perairan pesisir.