KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) berjanji akan menaikkan subsidi biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Seperti diberitakan Tempo.co, hal tersebut disampaikan Dewan Pakar sekaligus Juru Bicara Tim Nasional Amin, Sulfikar Amir, di Semarang, Jawa Tengah, pada 4 Desember 2023.
Menurut Sulfikar, saat ini biaya pendidikan tinggi cukup mahal dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja.
"Menaikan subsidi sehingga biaya kuliah bisa ditekan paling tidak jadi sepertiga dari yang dikenakan sekarang," kata Sulfikar.
Ia mengatakan, janji itu bisa direalisasikan karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Saat itu, kata Sulfikar, pemerintah mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen.
Dosen Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Hasdiansyah mengatakan, aturan hukum terkait pendidikan nasional pada masa Orde Baru tidak mengatur mengenai subsidi 90 persen.
Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
"Tidak pula ditemukan adanya dokumen atau artikel yang menyebut secara rinci subsidi 90 persen selama masa Orde Baru," kata Hasdiansyah, pada 15 Desember 2023.
Menurut Hasdiansyah, pada era tersebut, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan, tetapi jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen.
Sementara pada akhir masa Orde Baru, yaitu 1997 sampai 1998, subsidi pendidikan yang diberikan hanya sebesar 4,5 persen.
***
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

KOMPAS.com - Beredar narasi di media sosial mengenai keberadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ganda sebagai bentuk kecurangan dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Narasi yang beredar menyebutkan, ada satu warga China yang ketahuan memiliki tiga KTP, serta menjadi bukti kecurangan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal keberadaan KTP dan NPWP ganda sebagai bentuk kecurangan Pemilu 2024, disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (16/12/2023):
PARAAAAAHHH !!!!! Kantor Disdukcapil, KPU dan China Taipan SUDAH BEKERJA SAMA untuk pemenangan salah satu CAPRES!? 1 orang keturunan China punya 3 KTP dan 3 Kartu NPWP, Mohon di VIRALKAN !!!!!
KTP dan NPWP yang ditampilkan di media sosial telah beredar di media sosial setidaknya sejak 2017.
Tampak tiga KTP dengan foto sama dan tiga NPWP dengan nama yang sama dengan KTP.
Berdasarkan hasil penelusuran gambar di TinEye, gambar KTP dan NPWP yang beredar berhubungan dengan sejumlah artikel media.
Foto yang beredar pertama kali disebarkan oleh akun Twitter Andi Arief pada 6 Februari 2017.
Dilansir Kompas.com, Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, keberadaan KTP palsu diduga dimanfaatkan untuk kejahatan ekonomi. Tidak ada kaitannya Pilkada yang akan dilaksanakan tahun itu.
Sebelumnya, anggota Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menemukan paket FedEx berupa 36 lembar KTP, 32 lembar NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau agar masyarakat jangan terprovokasi temuan KTP palsu dari Kamboja, menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.
"Kita perlu ingatkan ke masyarakat perlu waspada tentang info-info yang belum tentu benar, karena jelang pilkada tanggal 15 ini semua macam-macam berita untuk menyesatkan untuk buat masyarakat resah agar masyarakat emosi dan sebagainya," ujar Boy, 10 Februari 2017, dilansir Kompas.com.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Dalam unggahan disebutkan, Gibran dicoret karena gestur provokasi saat debat pertama Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Adapun gestur provokasi Gibran pada debat pertama Pilpres 2024 memang jadi sorotan publik. Dalam video, Gibran berdiri dari kursi dan memancing pendukung agar bersorak lebih keras saat debat berlangsung. 
Hal itu dilakukan Gibran saat capresnya, Prabowo Subianto menjawab pertanyaan capres nomor urut 1, Anies Baswedan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres. 
Narasi yang mengeklaim KPU mencoret Gibran karena gestur provokasi saat debat pertama Pilpres 2024 muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.
Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 8 menit 21 detik pada 16 Desember 2023 dengan judul:
K?Pok!! Kpu C0r€T Gibran Imbas Terbukti Pr0v0k?Si Jadi Pemandu Sor?K Saat Debat Cpres.
Kemudian, dalam thumbnail video terdapat gambar sejumlah orang sedang melakukan rapat. Gambar tersebut diberi keterangan:
BREAKING NEWS
KPU SAH CORET GIBRAN
TERBUKTI PROVOKASI JADI PEMANDU SORAK SAAR DEBAT CAPRES

Menakjubkan !! Akhirnya partai Golkar resmi dukung Anies duet cak Imin di pilpres 2024