Tempo mencermati tangkapan layar surat yang disertakan dalam konten yang beredar tersebut. Tangkapan layar tersebut sesungguhnya adalah Surat Edaran Kemenkes nomor IM.02.04C/4864/2023 tertanggal 15 Desember 2023, tentang imbauan agar masyarakat melengkapi vaksin Covid-19.
Nomor SE itu berbeda dengan yang tertera dalam narasi yang disertakan, yakni HK.02.01/MENKES/1042/2023. Hal ini menunjukkan gambar yang disertakan tidak sesuai dengan klaim dalam narasi tersebut.

Surat Edaran Kemenkes nomor IM.02.04C/4864/2023 yang gambarnya beredar, sesungguhnya berisi empat imbauan kepada masyarakat. Pertama, pada masyarakat yang belum pernah menerima vaksin Covid-19, agar mendapatkan vaksin tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terdekat.
Kedua, masyarakat, terutama lansia dan dewasa yang memiliki komorbid, serta penyandang imunokompromais yang sudah menerima vaksin minimal 6-12 bulan yang lalu, dapat menerima satu dosis vaksin Covid-19.
Ketiga, status vaksinasi bisa dicatatkan di Pcare Vaksinasi selama masa transisi, dan nantinya dimasukkan ke data base aplikasi Satu Sehat, di mana sertifikat vaksin bisa diunduh.
Keempat, untuk masyarakat bukan lansia yang juga tidak disertai komorbid, serta bukan penyandang imunokompromais, pemerintah akan menyediakan vaksin Covid-19 gratis sampai tanggal 31 Desember 2023. Setelahnya, harus menempuh jalur mandiri bila ingin mendapatkan vaksin tersebut.
Keempat poin itu tidak ada yang menyatakan masyarakat wajib bermasker di tempat umum tertutup, sebagaimana narasi yang beredar. Hal ini menunjukkan narasi yang beredar itu menyesatkan.
Dilansir dari publikasi di laman Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes, narasi yang mengatakan Kemenkes menerbitkan SE yang mewajibkan masyarakat bermasker tersebut adalah hoaks.
“Kemenkes tidak mengeluarkan SE terkait kewajiban penggunaan masker. Masyarakat diimbau menggunakan masker saat sakit atau pada tempat umum yang berisiko penularan Covid-19. Jangan lupa juga lengkapi proteksi diri dengan protokol kesehatan lainnya dan vaksinasi Covid-19 hingga dosis booster,” bunyi pernyataan resmi itu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan adanya SE Kemenkes bernomor HK.02.01/MENKES/1042/2023 yang mewajibkan masyarakat bermasker di tempat umum yang bersifat tertutup mulai 15 Desember 2023, adalahmenyesatkan.
Sesungguhnya Kemenkes tidak mewajibkan, namun bersifat menganjurkan, agar masyarakat melengkapi vaksin Covid-19 sampai dosis booster, dan menggunakan masker di tempat umum saat sakit atau ketika berada di tempat umum.

Klaim tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia rendah
Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi mengungkapkan, Survei Literasi Keuangan Literasi dan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dari 21,8 persen di tahun 2013 menjadi 49,6 persen pada tahun 2022. 
Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi cara bertindak keputusan dalam pengelolaan keputusan 
“Sedangkan inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan angka 85,10 persen naik dibandingkan tahun 2013 yang berada di angka 59,4 persen. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat dengan memanfaatkan produk keuangan yang ada,” kata Alexander.

Berdasarkan indeks OJK tersebut, literasi keuangan Indonesia sebenarnya sudah meningkat 20 persen sejak tahun 2013. Pada tahun 2022, 1 dari 2 orang Indonesia sudah memiliki pengetahuan tentang produk keuangan. 
Selama ini, literasi keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, karakteristik jumlah keluarga, single atau menikah. “Masyarakat kota juga memiliki potensi lebih banyak untuk memiliki konsumsi yang ada. Selain itu tekanan sosial mempengaruhi bagaimana orang mengkonsumsi produk finansial yang ada,” kata Alexander. 
Berdasarkan riset dan ekonometri Asia Development Bank tahun 2020, kata Alexander, juga menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh penting dalam literasi keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemiskinan. Literasi keuangan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial masyarakat yang ada.
“Terdapat 4 hambatan literasi keuangan yaitu bervariasinya pendidikan yang ada, keinginan untuk mempelajari keuangan, paradigma legalitas produk keuangan, dan infrastruktur yang tidak merata,” katanya menjelaskan.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Imam Salehuddin, menganalisis hasil survei OJK itu. Menurutnya, survei itu menunjukkan literasi keuangan masyarakat Indonesia memang masih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang sudah mencapai 85,10 persen di tahun 2022. Atau naik dari 76,19% di tahun 2019.
“Indeks literasi keuangan terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage),” kata Imam. 
Klaim terkait penyebab praktik pinjaman online dan judi online
Meski literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, namun bukan penyebab utama fenomena pinjol dan judionline. Menurut Imam Salehuddin, masyarakat yang terjebak pinjol dan judi online disebabkan juga karena  konsumsi yang berlebih. Faktor lain juga disebabkan karena keengganan masyarakat untuk mempelajari produk keuangan, serta ketidaktahuan apakah produk keuangan tersebut legal atau tidak. Sementara saat ini terdapat 101 pinjol yang legal menurut OJK.
Menurut Imam, Data Statistik Fintech oleh OJK menunjukkan bahwa bisnis pinjamanonline memang berkembang sangat pesat di Indonesia. Kenaikan transaksi tahunan mencapai Rp 50,3 triliun per November 2022 atau meningkat sebesar 72,7 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 
“Meskipun demikian, tingkat wanprestasi secara agregat (TWP90) pada kurun tersebut tercatat menurun menjadi 2,83 persen. Terdapat 23 perusahaan yang memiliki tingkat wanprestasi di atas ambang 5 persen,” kata Imam. 
Di sisi lain, lanjutnya, pada kurun waktu 2017-2022 terjadi peningkatan pesat dari perputaran uang yang terindikasi sebagai transaksi judionline di Indonesia. 
KataData melaporkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa total transaksi judi online di Indonesia tahun 2017-2022 diperkirakan mencapai Rp 190 triliun. 
PPATK melaporkan 2,76 Juta individu diduga bermain judionline dalam kurun waktu tersebut, dengan 2,19 Juta individu disinyalir berpenghasilan rendah dengan nilai transaksi di bawah Rp 100 Ribu. 

Pernyataan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga membuat masyarakat kerap bermasalah dengan pinjamanonline (pinjol) dan judionlineadalahsebagian benar.
Fenomena pinjol dan judi online bukan saja karena masalah literasi keuangan, tetapi konsumsi yang berlebih. Di lain sisi, keengganan untuk mempelajari produk keuangan, dan ketidaktahuan apakah produk keuangan legal atau tidak patut untuk dilihat.  
Informasi dari OJK sudah berlimpah untuk mengetahui legalitas produk keuangan dan juga modul keuangan, tetapi permasalahannya akses tersebut sangat rendah sehingga orang terjebak.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conv

Akun Facebook Ongus Kodew memposting reels video SBY mengatakan “coblos nomor 1”. Dalam video tersebut terdapat gambar pasangan Capres nomor urut 1 yaitu Anies dan Cak Imin. Terdapat juga narasi “salam perubahan untuk persatuan ??, Siap Pak Sy Akan Coblos No.1”.

Setelah ditelusuri video tersebut merupakan video potongan. Video yang identik ada pada kanal Youtube Relawan 1Nusa dengan judul “DUKUNGAN SBY CAGUB DAN CAWAGUB KALIMANTAN SELATAN” diunggah pada 30 November 2015. Jika disimak secara lengkap SBY dalam video tersebut bukan menyatakan dukungan kepada Anis dan Cak Imin namun kepada pasangan Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i. Berikut transkrip yang dikatakan SBY dalam video asli.

“Saya SBY yang pernah 10 tahun memimpin dan menjalankan pemerintah di negeri ini meyakini pasangan Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i mampu memimpin Provinsi Kalimantan Selatan, coblos nomor satu”. Video SBY tersebut juga menjadi bahan hoaks pada Februari 2019 dengan klaim dukungan ke nomor 1 pasangan Jokowi Amin.

Dengan demikian video SBY mengajak untuk coblos nomor 1 pasangan Amin merupakan potongan video yang tidak lengkap. Video yang lengkap adalah SBY memberikan dukungan dan mengajak untuk mencoblos Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Video SBY mengajak untuk coblos nomor 1 pasangan Amin merupakan potongan video yang tidak lengkap. Faktanya, video yang lengkap adalah SBY memberikan dukungan dan mengajak untuk mencoblos Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i pada 2015.

Setelah ditelusuri, narasi bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar tidak sesuai fakta.
Dilansir Kompas.id, kelompok etnis Rohingya secara turun-temurun tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Nasib memilukan Rohingya disebabkan genosida sistematis yang dilakukan Pemerintah Myanmar selama berpuluh tahun.
Tindakan itu telah dilakukan sejak 1970-an dan puncaknya, pada awal 1980-an, Pemerintah Myanmar resmi menyatakan Rohingya bukanlah bagian dari etnis yang diakui.
Nasib kelompok Rohingya makin parah karena adanya sentimen rasial dari warga Myanmar yang mayoritas memeluk agama Buddha.
Sentimen ini pun makin menjadi karena perbedaan fisik yang kentara antara warga etnis Rohingya dan kebanyakan warga Myanmar yang lain.
Puncak kekerasan terhadap kelompok Rohingya terjadi pada 2017. Saat itu terjadi persekusi, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnik Rohingya oleh warga mayoritas.
Alih-alih meredakan, aparat keamanan dari pemerintah justru ikut melakukan kekerasan dan cenderung menjustifikasi persekusi yang diarahkan kepada kelompok tersebut.
Tak lama dari kejadian ini, lebih dari 742.000 warga Rohingya kabur ke Bangladesh, sekitar separuh dari angka tersebut adalah anak-anak.
Jumlah ini pun terus bertambah dari tahun ke tahun, dengan lebih dari 1,2 juta telah tercatat mengungsi dari Rakhine.
Sebagian besar dari pengungsi ini akhirnya tinggal di kamp Cox’s Bazar, sebuah kota pelabuhan di Bangladesh. Tak kurang dari 900.000 orang berkumpul di pengungsian ini.
Selain itu, narasi bahwa pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah juga tidak sesuai fakta.
Kesulitan di kamp pengungsian memaksa warga Rohingya melarikan diri dan menjadikan mereka mangsa bagi sindikat penyelundup manusia.
Dilansir Kompas.id, Direktur Arakan Project Chris Lewa mengatakan, para penyelundup manusia itu menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum para pengungsi itu diberangkatkan ke Malaysia. 
Investigasi yang dilakukan AFP pada 2020 mengungkap bahwa jaringan penyelundupan manusia melibatkan orang di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh hingga sindikat lain di Myanmar, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Mereka yang terlibat dalam sindikat itu di antaranya adalah warga Rohingya sendiri. Selain menggunakan jalur laut, para penyelundup tersebut juga menggunakan jalur darat.
Seorang tokoh masyarakat Aceh Utara Saiful Afwadi membenarkan adanya sindikat itu.
"Kami muak dengan kehadiran mereka karena sesampainya di darat, kadang banyak yang kabur. Ada agen yang menjemput mereka. Ini perdagangan manusia," kata Saiful.
Beberapa tahun lalu, warga Aceh dengan senang hati dan terbuka menerima mereka. Namun, karena sejumlah hal, kini mereka enggan menerima para pengungsi Rohingya.
Kebaikan warga Aceh seakan-akan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia tersebut.

Narasi yang mengeklaim etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar dan datang ke Indonesia untuk menjajah adalah hoaks.
Rohingya secara turun-temurun tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Namun, mereka menjadi korban genosida sistematis yang dilakukan Pemerintah Myanmar sejak 1970-an.
Pada awal 1980-an Pemerintah Myanmar resmi menyatakan Rohingya bukanlah bagian dari etnis yang diakui. 
Puncak kekerasan terhadap Rohingya terjadi pada 2017. Saat itu terjadi persekusi, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnis Rohingya oleh warga mayoritas.
Narasi bahwa pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah juga tidak sesuai fakta.
Kesulitan di kamp pengungsian memaksa warga Rohingya melarikan diri dan menjadikan mereka mangsa bagi sindikat penyelundup manusia.
Para penyelundup manusia itu menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum para pengungsi itu diberangkatkan ke Malaysia.