Berdasarkan data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 (21 tahun), Indonesia mengalami deforestasi atau laju penurunan luas hutan seluas 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir (2012-2022), laju deforestasi Indonesia mencapai 15,848 juta hektare.

Data deforestasi juga dilansir Forest Watch Indonesia. Menurut FWI, pada tahun 2000, Indonesia masih memiliki 106 juta ha hutan alam. Jumlah tersebut berkurang menjadi 93 juta ha pada tahun 2009, 88 juta ha pada tahun 2013, dan 82 juta ha pada tahun 2017. Hutan-hutan alam yang hilang dari tahun ke tahun tersebutlah yang dinamakan oleh FWI sebagai deforestasi.

Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut dalam rentang 2013-2022 deforestasi mencapai 3,8 juta hektare. Ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Agka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 mencapai 3.840.835,8 hektare.

Angka deforestasi menjadi polemik di kalangan aktivis lingkungan dan pemerintah. Pemerintah mengklaim berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 3 juta hektare dalam 10 hutan terakhir.

Klaim Mahfud MD benar jika mengacu pada data Global Forest Watch, namun salah jika mengacu data BPS.

Soal deforestasi seluas wilayah Korea Selatan atau wilayah Pulau Madura, bergantung pada data yang digunakan. Luas wilayah Korsel adalah 10,021 juta hektare. Sedangkan luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare.

Udiana Puspa Dewi (Lead, Knowledge Generation-Koalisi Sistem Pangan Lestari) menilai deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dengan tinggi air mecapai 1–4 mm per tahun dan tanah longsor.

Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah antara 6-26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk.

Klaim Mahfud MD benar jika mengacu pada data Global Forest Watch, namun salah jika mengacu data BPS.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga mencapai 3.686 gigawatt (GW). Potensi ini melibatkan berbagai sumber daya seperti energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keberuntungan memiliki beragam potensi EBT yang tidak akan habis, termasuk sinar matahari, energi angin, bioenergi, sumber air, dan panas bumi. Potensi ini mencakup juga pemanfaatan laut dengan segala aspeknya seperti arus, ombak, dan pasang surut yang dapat diubah menjadi sumber listrik.

Rida Mulyana menegaskan bahwa dengan tingginya potensi EBT, Indonesia memiliki peluang untuk melakukan transisi energi, keluar dari ketergantungan pada energi fosil yang selama ini menjadi sumber utama. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan energi, tetapi juga membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca yang tinggi yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil.

Saat ini, sebagian besar listrik yang dikonsumsi di Indonesia, sebanyak 86 persen, berasal dari energi fosil. Rida Mulyana menyadari bahwa energi fosil, terutama dari batu bara dengan kontribusi sebesar 64 persen, memiliki dampak emisi yang signifikan.

Namun, dengan potensi EBT yang mencapai 3.686 GW, Rida Mulyana menekankan bahwa Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mengimplementasikan transisi energi. Kapasitas pembangkit listrik yang ada saat ini hanya mencapai 81 GW, sementara potensi EBT yang besar dapat dijadikan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Potensi EBT yang melimpah memberikan landasan yang kuat untuk menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 tentang Indonesia memiliki potensi energi dan terbarukan (EBT) mencapai 3.686 Gigawatt (GW) benar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga mencapai 3.686 gigawatt (GW). Potensi ini melibatkan berbagai sumber daya seperti energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut.

Konsultan aset dan investasi yang berbasis di Frankfurt, Jerman, menjelaskan melalui laman resminya bahwa greenflation dapat didefinisikan sebagai komponen inflasi yang disebabkan karena kebijakan ekonomi netral iklim.

Sebagai contoh, pengenaan pajak karbon kepada komoditas yang menghasilkan karbon dapat meningkatkan harga komoditas. Contoh lain, levelized cost of electricity (LCOE) Indonesia, yang menggambarkan biaya produksi listrik, untuk PLTU secara rata-rata lebih murah dibandingkan PLTS dan PLTBayu (berdasarkan studi IESR).

Jika transisi energi dilakukan, maka harga produksi listrik dapat meningkat. Jika kenaikan biaya produksi ini ditransmisikan lewat harga kepada konsumen dan produsen, maka harga-harga barang juga dapat meningkat. Kenaikan harga dari kebijakan-kebijakan ini dapat disebut sebagai greenflation.

Sedangkan demo rompi kuning yang dimaksud Gibran adalah gerakan protes yang dimulai dengan unjuk rasa di Prancis yang dipicu kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan klaim bahwa beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah akan menimpa para kelas pekerja dan menengah.

Dengan penjelasan itu, definisi Gibran soal greenflation dengan mencontohkan demo rompi kuning sudah tepat. Hanya, Gibran tak menjelaskan secara gamblang apa itu greenflation saat berdebat dengan Mahfud Md.

Definisi Gibran soal greenflation dengan mencontohkan demo rompi kuning sudah tepat. Hanya, Gibran tak menjelaskan secara gamblang apa itu greenflation saat berdebat dengan Mahfud Md.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengemukakan perbedaan data terkait lapangan kerja hijau (green jobs) yang tersedia di Indonesia. Menurut asumsi dari report Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diperkirakan akan ada sekitar 1,8 juta green jobs hingga tahun 2030 jika pemerintah mengimplementasikan target net zero.

Data dari International Labour Organization (ILO) juga disorot oleh Romauli Panggabean, yang menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, 2,3 juta orang berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini diperkirakan masih sangat besar, dengan proyeksi pekerjaan di bidang energi angin mencapai 2,1 juta dan di bidang energi matahari mencapai 6,3 juta pada tahun 2030.

Energi terbarukan dianggap memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan sektor bahan bakar fosil. Investasi yang diproyeksikan senilai US$630 miliar pada tahun 2030 diharapkan dapat menciptakan setidaknya 20 juta lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan.

Selain itu, transisi global ke gedung-gedung yang efisien energi juga dianggap sebagai potensi penciptaan jutaan lapangan pekerjaan. Romauli Panggabean menyoroti bahwa "menghijaukan" pekerjaan yang ada di sektor konstruksi dapat memberikan dampak positif bagi sekitar 111 juta pekerja, seiring dengan perubahan menuju bangunan yang ramah lingkungan dan berdaya energi.

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 tentang peluang kerja green jobs sebanyak 5 juta benar. Selama beberapa tahun terakhir, 2,3 juta orang berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini diperkirakan masih sangat besar, dengan proyeksi pekerjaan di bidang energi angin mencapai 2,1 juta dan di bidang energi matahari mencapai 6,3 juta pada tahun 2030.